Riset BRIN: Kualitas MBG Melebihi Ekspektasi Penerima Manfaat, Sementara Jumlah Porsi Kurang

JAKARTA, KOMPAS — Riset yang dilakukan oleh tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis telah melebihi ekspektasi kualitas layanan yang diharapkan penerima manfaat. Meski begitu, jumlah porsi yang diberikan dinilai masih kurang.

Ketua Tim Peneliti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Iwan Hermawan dalam seminar Hasil Riset Program MBG di Jakarta, Rabu (4/3/2026), menuturkan, ekspektasi masyarakat terhadap kualitas makanan dalam program MBG cukup tinggi. Hal itu setidaknya dilihat dari beberapa indikator, seperti varian menu makanan, kandungan gizi, penerimaan terhadap rasa, kebersihan atau higienitas, serta tidak ada dampak mual atau sakit setelah mengonsumsi MBG.

”Dari dimensi penilaian, ternyata yang dipersepsikan oleh penerima manfaat yang kinerjanya lebih tinggi ditemukan pada dimensi tepat kualitas. Jadi, kalau pernah dengan ada semangka setipis tisu, itu mungkin hanya viral di media sosial, tetapi tidak sampai ke level real-nya. Kalau kita lepas dari Jakarta, MBG itu sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” tuturnya.

Riset yang dilakukan oleh BRIN mengenai program MBG dilakukan sepanjang tahun 2025. Riset ini berfokus pada analisis dampak MBG terhadap kinerja makroekonomi, termasuk kontribusi terhadap PDP, produksi, dan serapan tenaga kerja di masyarakat.

Selain itu, riset ini juga mengevaluasi efektivitas MBG dalam memberikan manfaat nyata bagi penerima, khususnya pada siswa. Riset dilakukan pada 855 responden dengan pendekatan nonprobability sampling di dua provinsi, yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Barat.

Dari dimensi penilaian, ternyata yang dipersepsikan oleh penerima manfaat yang kinerjanya lebih tinggi ditemukan pada dimensi tepat kualitas.

Selain dimensi tepat kualitas, Iwan menyampaikan, dimensi lain yang juga diteliti terkait efektivitas program MBG dari persepsi penerima manfaat, yakni dimensi tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat sasaran, tepat partisipasi, dan tepat informasi. Dari dimensi-dimensi tersebut ditemukan bahwa dimensi tepat jumlah memiliki tingkat persepsi yang cukup rendah.

Hal itu dapat diartikan bahwa persepsi penerima manfaat terhadap kecukupan jumlah atau volume porsi MBG masih kurang dari kebutuhan atau harapan. Adapun indikator terkait tepat jumlah tersebut antara lain dilihat dari kecukupan porsi makanan dan minuman dengan kebutuhan aktivitas penerima manfaat, kesesuaian jumlah porsi dengan kebutuhan siswa, dan tidak adanya sisa makanan MBG yang diberikan.

”Jadi, secara jumlah (porsi MBG) itu dinilai masih kurang. Kinerja yang didapatkan dari riset kami menunjukkan bahwa kinerja dari tepat jumlah ini lebih rendah dari persepsi penerima manfaat,” kata Iwan yang saat ini juga peneliti di Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Siti Aida Adha Taridala mengatakan, standar gizi yang diberikan dalam program MBG telah diatur dalam regulasi nasional. Setiap menu yang diberikan harus memenuhi komposisi gizi seimbang sesuai usia penerima manfaat. Itu mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat.

”Namun, kami tidak menentukan menu apa yang mesti disajikan setiap SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi). Kami menetapkan standar gizi menurut kelompok umur,” ujarnya.

Aida menambahkan, meski tidak ada standar menu, setiap SPPG tetap dimina untuk menyusun rencana menu setiap dua minggu sekali. Rencana menu tersebut akan dilaporkan ke koordinator wilayah.

Setiap SPPG akan diatur agar tidak mengeluarkan menu dengan bahan baku yang sama dalam satu hari. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya kelangkaan bahan baku di suatu wilayah.

Ia pun memastikan bahwa standar gizi pada menu MBG telah diatur dalam aturan teknis yang diberikan oleh setiap SPPG. ”Seperti menu MBG yang diberikan untuk makan siang itu harus memenuhi 30 persen dari kebutuhan gizi harian dari penerima manfaat, sementara kalau untuk sarapan harus 25 persen dari kebutuhan gizi penerima manfaat,” tuturnya.

Dalam siaran pers, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, fokus utama BGN saat ini pada pembenahan sistem pelayanan program MBG. Setiap SPPG yang ditemukan tidak sesuai dalam operasional atau keamanan pangan akan dievaluasi dan langsung dihentikan sementara hingga perbaikan dilakukan.

”Prinsipnya bukan semata-mata menghentikan, melainkan memastikan kualitas dan keamanan layanan. Kalau sudah memenuhi standar kembali, tentu kami izinkan beroperasi lagi,” katanya.

Pengawasan akan diperketat untuk menekan potensi kasus keracunan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG. Setidaknya saat ini sudah ada 49 SPPG yang operasionalnya ditangguhkan sementara. Sebanyak empat SPPG di antaranya sudah diizinkan beroperasi kembali setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan memenuhi standar.

Dadan juga mengungkapkan bahwa BGN tidak pernah melarang masyarakat, termasuk orangtua siswa, untuk mengunggah menu MBG di media sosial. Dalam hal ini, BGN mengklarifikasi rumor di media sosial. BGN memastikan tidak akan mempidanakan siapa pun yang memposting foto menu MBG

Partisipasi publik dalam mendokumentasikan dan membagikan menu yang diterima siswa justru dinilai akan membantu BGN dalam melakukan monitoring kualitas layanan dari SPPG di beberapa daerah. Transparansi menjadi elemen penting yang diperlukan dalam menjaga standar mutu program.

”Saya malah senang setiap orang memposting menu MBG di media sosial karena itu bagian dari pengawasan bersama,” ujar Dadan.