Saatnya Literasi Kecerdasan Buatan untuk Semua Orang dan Jadi Bagian Kompetensi Pendidikan

Kecerdasan buatan bukan lagi sekadar eksperimen teknologi baru. Kemajuan teknologi tersebut telah menjadi kekuatan yang membentuk kembali cara kita hidup, bekerja, dan belajar.

Teknologi ini hadir untuk menetap dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan anak-anak, bahkan semua orang, untuk belajar menggunakannya secara bertanggung jawab.

Seperti diuraikan dalam Laporan Masa Depan Pekerjaan 2025 dari Forum Ekonomi Dunia, kecerdasan buatan atau akal imitasi (artificial intelligence/AI) diperkirakan akan berdampak ke hampir setiap industri, menggeser keahlian yang dibutuhkan di seluruh pasar tenaga kerja global.

Menurut laporan ini, 86 persen perusahaan global memperkirakan AI dan teknologi pengolahan informasi akan menjadi faktor transformasi utama hingga tahun 2030. Di sektor keuangan dan elektronik, paparan terhadap AI bahkan mencapai 97 persen dan 95 persen.

Di sektor pendidikan, pengaruh AI paling signifikan terletak pada cara kita mengakses, memproses, dan menerapkan informasi, yang pada dasarnya mendefinisikan ulang pendidikan dan cara kita memperoleh pengetahuan.

Belakangan, kita menemukan fakta bahwa semakin banyak siswa dan mahasiswa memakai AI dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Hal serupa dilakukan oleh guru dan dosen.

Di sisi lain, menurut laporan TeachAI dan EY pada Desember 2024, banyak gen Z belum bisa mengevaluasi dan mengidentifikasi kekurangan pada teknologi AI. Studi tersebut melibatkan lebih dari 5.000 responden gen Z dari 16 negara.

Hasil studi ini menunjukkan gen Z memiliki skor tinggi (69 persen) dalam memahami produk atau tugas yang biasa menggunakan kecerdasan buatan. Sebagai contoh, mengenali chatbot, sistem rekomendasi, dan asisten virtual.

Namun, dalam hal menyusun perintah, skor turun menjadi 56 persen, dan yang paling rendah adalah kemampuan mengidentifikasi batasan akal imitasi, seperti mengarang fakta, hanya 44 persen.

Laporan ini menunjukkan bahwa gen Z, yang disebut AI natives karena tumbuh dengan teknologi ini, belum punya literasi AI kritis memadai. Temuan ini jadi dasar penting merancang program pelatihan literasi AI lebih kuat, antara lain memasukkan aspek teknis, etis, dan sosial secara seimbang.

Istilah literasi selama ini identik dengan kemampuan membaca dan menulis. Namun, di era algoritma dan mesin pembelajar, literasi menjadi lebih kompleks, meliputi kemampuan memahami, mengevaluasi, dan berinteraksi secara kritis dengan teknologi yang membentuk kehidupan kita sehari-hari.

Dalam konteks akal imitasi, literasi berarti lebih dari sekadar mengetahui bagaimana cara menulis kode atau menggunakan chatbot seperti ChatGPT.

Menurut definisi yang dikembangkan Long, D dan Magerko, B di Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (2020), literasi AI mencakup seperangkat kompetensi teknis, etis, dan sosial. Kompetensi itu memungkinkan seseorang mengevaluasi teknologi AI secara kritis.

Selain itu, literasi tersebut juga mendidik orang untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sistem AI serta menggunakan AI secara bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi ataupun profesional.

Laporan terbaru S Yang dkk di Journal of Educational Computing Research (2023) menyebutkan, literasi AI juga mencakup pemahaman tentang cara akal imitasi memproses data, bagaimana algoritma dapat menciptakan bias, serta kemampuan menilai dampaknya pada privasi, demokrasi, dan kesetaraan sosial.

Daniel S Schiff dari Purdue University dan tim dalam artikelnya di The Conversation pada 12 Juni 2025 menyebutkan, literasi AI mencakup campuran pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bersifat teknis, sosial, dan etis.

Dengan demikian, literasi AI mengacu pada ”seperangkat kompetensi yang memungkinkan individu untuk mengevaluasi teknologi AI secara kritis; berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan AI; dan menggunakan AI sebagai alat daring, di rumah, dan di tempat kerja”.

Menurut Schiff, literasi AI bukan sekadar pemrograman atau mekanisme jaringan saraf, dan tentu saja bukan sekadar rekayasa cepat, yaitu tindakan menulis perintah dengan hati-hati untuk chatbot.

Oleh karena itu, setiap sektor dan bidang masyarakat kini terlibat dengan kecerdasan buatan. Dengan demikian, semua orang, termasuk karyawan dan siswa yang menggunakannya, membutuhkan literasi mengenai teknologi tersebut.

Literasi akal imitasi dibutuhkan semua orang, dari siswa sekolah dasar yang mulai belajar mengenali chatbot hingga eksekutif perusahaan yang membuat keputusan strategis berbasis data. Literasi ini juga diperlukan orangtua untuk memantau anak mereka hingga jurnalis yang memakai AI untuk memverifikasi fakta.

Namun, tidak semua orang memerlukan tingkat literasi sama. Seorang insinyur AI membutuhkan pemahaman mendalam tentang model statistik dan jaringan saraf, sedangkan warga biasa cukup tahu cara algoritma rekomendasi bekerja agar tak terjebak dalam ruang gema media sosial.

Seberapa banyak dan dalam literasi yang dibutuhkan setiap orang tidak mudah ditentukan. Apalagi, sejauh ini belum ada metode baku untuk mengukur seberapa ”melek AI” seseorang.

Studi yang dilakukan M Lee dkk di AI & Society (2024) menemukan bahwa mayoritas alat pengukuran bergantung pada survei self-report. Sebagai contoh, ”Saya yakin memakai AI”, atau ”Saya tahu cara kerja ChatGPT”. Namun, seberapa akurat pernyataan semacam itu?

Untuk menjawab tantangan ini, peneliti-peneliti di sejumlah negara mulai mengembangkan instrumen obyektif berupa tes pilihan ganda yang diuji secara statistik lintas budaya. Hasil awal menjanjikan, menunjukkan konsistensi dalam mengukur pemahaman dasar AI.

Namun, dinamika teknologi membuat pengukuran tetap menjadi tantangan: bagaimana menguji literasi pada teknologi yang berubah begitu cepat?

Finlandia menjadi negara pertama yang merespons kebutuhan literasi akal imitasi dengan program nasional Elements of AI pada 2018. Program ini bersifat daring, terbuka bagi siapa saja, dan menjangkau lebih dari 1 juta peserta dari 170 negara. Pemerintah Finlandia menargetkan agar 1 persen populasinya memahami AI sebagai bagian dari strategi nasional.

Sementara China mengambil pendekatan lebih sistemik. Menurut laporan China Daily pada tahun 2023, kurikulum nasional di China telah mewajibkan setidaknya 8 jam pendidikan mengenai kecerdasan buatan per tahun mulai dari sekolah dasar sejak tahun 2021.

Di Estonia, inisiatif AI Leap menggandeng OpenAI dan Anthropic untuk menyediakan akses ke alat AI bagi siswa dan guru. Program AI Leap terinspirasi dari program besar tahun 1997 di negara itu yang disebut Tiigrihüpe (Tiger Leap).

Program tersebut berhasil membawa komputer dan koneksi internet ke seluruh sekolah Estonia. Hal ini mengubah negara tersebut menjadi pelopor pendidikan digital di antara negara-negara di dunia.

Berdasarkan laporan Educationestonia.org, sejak akhir 2023, guru-guru di Estonia telah berpartisipasi dalam kursus ”How to make AI work for you” yang mencakup 14 jam daring plus lima jam kerja mandiri. Materinya meliputi etika dan penerapan akal imitasi pada berbagai mata pelajaran.

Amerika Serikat mulai menyusul meski belum menyentuh akar sistem pendidikan. Beberapa universitas, seperti Purdue dan University of Pennsylvania, telah membuka program magister akal imitasi, tetapi belum ada kerangka kerja nasional yang menjangkau pelajar muda secara sistematis.

Namun, terbaru, Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada 23 April 2025 yang di antaranya menyatakan pentingnya literasi dan kecakapan AI di antara warga AS.

Perintah eksekutif tersebut, yang berjudul ”Memajukan Pendidikan Kecerdasan Buatan untuk Pemuda Amerika”, mengisyaratkan bahwa memajukan literasi mengenai kecerdasan buatan sekarang menjadi prioritas nasional resmi.

Sebagaimana diberitakan Kompas.id, tahun lalu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan akan memasukkan akal imitasi dan coding sebagai mata pelajaran pilihan pada kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mulai tahun ajaran 2025-2026.

Namun, kita masih menunggu bagaimana hal ini mencakup tentang literasi akal imitasi secara lebih komprehensif. Hal itu termasuk bagaimana cara memahami etik dan penggunaan teknologi tersebut secara kritis dan produktif.

Mengacu pada laporan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) tentang Guidelines for AI Literacy (2023), literasi AI harus mencakup tiga prinsip. Pertama, inklusif yang berarti menjangkau semua golongan, terutama yang termarjinalkan.

Kedua, berbasis bukti atau menggunakan pendekatan pedagogi yang terbukti efektif. Ketiga, berorientasi etika yang menekankan tanggung jawab sosial dan prinsip keadilan.

Selain soal konten literasi akal imitasi itu sendiri, sebenarnya persoalan terbesar terkait dengan hal ini di Indonesia adalah distribusi akses dan kesiapan tenaga pendidik.

Sekolah-sekolah di daerah terpencil atau komunitas dengan pendanaan rendah kerap tak punya perangkat keras, koneksi internet stabil, apalagi pelatihan guru yang memadai. Di sini peran kemitraan publik-swasta dan model train-the-trainer atau pelatihan bagi pelatih jadi penting.