Sederet Janji Suyudi sebagai Kapolri, dari Rekrutmen Tanpa Titipan hingga Laporan Nirviral

JAKARTA, KOMPAS – DPR menyetujui Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menggantikan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Menurut rencana, Presiden Prabowo Subianto bakal langsung melantik Suyudi hari ini. Saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Suyudi membeberkan visi dan misinya sebagai Kapolri. Apa saja yang dijanjikannya?

Uji kelayakan dan kepatutan Suyudi sebagai Kapolri berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Kamis (1/10/2026) pagi. Selama sekitar 20 menit, ia memaparkan visi dan misinya sebagai Kapolri kepada para anggota Komisi III DPR yang hadir.

Visi dan misinya diberi tajuk ”Polisi Bersama Masyarakat”. Doktrin itu bakal menjadi doktrin kepemimpinannya sekaligus arah transformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

”’Polisi Bersama Masyarakat’ bukan sekadar jargon yang bukan pengganti grand strategy, Renstra, Promoter, Presisi, atau Polmas. Ia adalah doktrin kepemimpinan yang menyatukan seluruh kebijakan kepada satu orientasi, masyarakat,” katanya. 

Di awal paparannya itu, Suyudi mengatakan, Polri harus mengakui transformasi struktural, instrumental, dan terutama kultural bukan pekerjaan yang mudah. Kritik dan keluhan publik haruslah diterima.

”Bagi saya, hal itu bukan sesuatu yang harus ditutupi. Kritik yang berbasis fakta adalah sistem peringatan dini agar institusi mengetahui bagaimana yang harus segera diperbaiki,” ujarnya. 

Suyudi juga menyinggung pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri melalui Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025. Dia memandang hal tersebut merupakan momentum penting untuk mempercepat pembenahan dan bukan untuk melemahkan Polri.

”Karena itu, apabila memperoleh amanah, saya ingin melanjutkan pembenahan dengan keberanian melihat kekurangan institusi secara jernih, sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu,” ungkapnya. 

Suyudi lantas menyoroti sembilan kegelisahan warga selama ini terhadap polisi. Mulai dari ketidakpastian aduan, ketidaksetaraan di hadapan hukum, pungutan liar (pungli), penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekuatan yang eksesif, pudarnya kepercayaan terhadap pengaduan internal, ketertutupan proses perkara, kultur pelayanan transaksional, hingga kritik tajam masyarakat melalui pemeo ”no viral no justice”.

”Bagi korban, laporan polisi adalah harapan bahwa negara hadir. Pelapor berhak mengetahui perkembangan yang dapat dibuka tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik,” kata Suyudi.

Ia pun menjanjikan para penyidik di kepolisian tidak lagi membiarkan korban atau pelapor mengemis informasi perkembangan perkara. Logika kerja institusi ke depan harus diubah secara total, bukan lagi warga melapor, menunggu dalam ketidakpastian, dan baru ditangani ketika kasusnya viral. 

”Logikanya adalah lapor, diverifikasi seketika, ditangani secara profesional, diberi kabar perkembangannya secara berkala, dan dituntaskan menurut koridor hukum,” ucapnya. 

Suyudi juga menekankan, kewenangan yang kuat harus disertai pengawasan yang juga kuat. Selain itu, ia menekankan, polisi tidak akan kehilangan wibawa karena ramah, justru kewibawaan modern lahir dari kompetensi, integritas, pengendalian diri, dan ketegasan yang proporsional.  

Pada kesempatan itu, Suyudi turut menyinggung keteladanan Jenderal (Pol) Hoegeng Iman Santoso, seperti kejujuran, kesederhanaan, keberanian menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, dan keteguhan menjalankan tugas harus menjadi kompas moral institusi. 

”Spirit Hoegeng tidak boleh berhenti sebagai nostalgia. Nilainya harus menjadi sistem, integritas masuk dalam promosi, pelayanan masuk dalam KPI, pengaduan menghasilkan koreksi, teknologi dapat diaudit, penyidikan kuat dalam bukti dan perlindungan hak,” lanjutnya. 

Suyudi pun memaparkan enam prinsip operasional Polri jika kelak telah dilantik sebagai Kapolri, yakni Hadir, Dekat, Cepat, Adil, Terbuka, dan Adaptif. Tak hanya itu, ia juga memaparkan enam program prioritas yang akan dijalankan nantinya, mulai dari pembenahan organisasi, pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan rekrutmen, pelayanan, penegakan hukum, pengawasan, hingga akuntabilitas anggaran. 

Dalam postur organisasi, misalnya, Suyudi merencanakan restrukturisasi kelembagaan. Markas Besar Polri akan ditata semakin ramping dan strategis, kepolisian resor (polres) diperkuat sebagai kesatuan operasional dasar, serta kepolisian sektor (polsek) diposisikan tangguh sebagai garda terdepan yang paling dekat dengan warga. 

Terkait pembinaan SDM dan pola rekrutmen, ia menjanjikan pembenahan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, karier, kompetensi, kesejahteraan, sampai purnatugas.

”Meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar. Tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship. Anggota berprestasi dilindungi dan diberi ruang karier, pelanggaran ditindak secara proporsional dan konsisten,” tuturnya. 

Soal penegakan hukum, Suyudi menekankan, indikator keberhasilan ke depan tidak lagi sekadar berorientasi pada kuantitas perkara dan tumpukan barang bukti, tetapi pada kualitas pembuktian ilmiah (scientific crime investigation), kepatuhan terhadap proses hukum yang adil (due process of law), transparansi melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) digital, dan kelayakan penerapan keadilan restoratif.

Dari sisi pelayanan, Suyudi menegaskan bahwa prinsip pelayanan juga harus bergeser dari sekadar memenuhi prosedur menjadi memenuhi kebutuhan warga yang mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan inklusif. 

”Struktur internal Polri tidak boleh membebani masyarakat. Digitalisasi harus menutup ruang pungli. Tidak memakan tatap muka, tetapi tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya. 

Berikutnya, dari sisi pengawasan, harus bergerak dari reaktif menjadi berbasis risiko. Menurut Suyudi, pengaduan harus memiliki jejak, penanggung jawab, tenggat, perlindungan pelapor, dan hasil. Temuan pengawasan harus berujung pada koreksi, konsekuensi, pemulihan, dan pencegahan pengulangan. 

”Keenam, akuntabilitas anggaran. Keberhasilan anggaran tidak hanya diukur dari penyerapan, tetapi dari hasil yang dirasakan masyarakat. Perencanaan bottom-up tetap dijaga, tetapi dihubungkan dengan outcome, beban kerja, risiko, dan kebutuhan lini terdepan,” kata Suyudi. 

Di luar itu, Suyudi juga menyinggung terkait penanganan unjuk rasa yang harus tetap berada dalam koridor penghormatan hak asasi manusia dan pilar demokrasi. ”Peserta damai dilindungi, pelaku kekerasan ditindak berdasarkan perilaku dan bukti, penggunaan kekuatan harus sah, diperlukan, proporsional, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Suyudi. 

Mengakhiri paparannya, ia menekankan, keberhasilan Polri jangan dinilai dari banyaknya slogan, aplikasi, operasi, rapat, atau publikasi, tetapi dari hal yang benar-benar dirasakan langsung. Masyarakat harus lebih aman, laporan lebih mudah diterima, pertolongan datang lebih cepat, perkara lebih pasti, korban terlindungi, hukum diterapkan adil, anggota berintegritas memiliki masa depan, dan penyimpangan dapat dikoreksi tanpa harus menunggu viral.  

”Cita-cita saya sederhana. Ketika seorang anak melihat polisi di jalan, ia merasa aman, bukan takut. Ketika seorang korban kejahatan melangkah ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan, bukan kerumitan. Ketika masyarakat menyampaikan kritik, polisi mampu mendengarkan tanpa kehilangan kewibawaan. Dan, ketika marabahaya mengancam, polisi berdiri di barisan paling depan dengan keberanian dan profesionalisme,” ungkap Suyudi.

Terakhir, ia menekankan, Polri yang kuat bukan karena ditakuti, tetapi karena dipercaya. Polri yang berwibawa bukan karena menjaga jarak dari rakyat, tetapi hadir bersama rakyat saat negara dibutuhkan. ”Bagi saya pribadi, jabatan Kapolri bukanlah puncak karier. Jabatan Kapolri adalah puncak tanggung jawab,” tegas Suyudi.

Setelah mencermati visi, misi, dan program dari Suyudi sebagai Kapolri, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Jazilul Fawaid menilai, ada komitmen darinya untuk membangun institusi kepolisian yang semakin dekat dengan masyarakat.

Kedekatan ini penting karena tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan, pengayoman, pelayanan publik, serta kemampuan merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

”Kami optimistis dengan tema yang beliau sampaikan, yakni Polri bersama rakyat. Ini menunjukkan komitmen untuk menghadirkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat, mampu melindungi dan mengayomi, serta cepat dalam merespons dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ucap Jazilul.

Selain Jazilul, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menilai, materi visi dan misi yang disampaikan Suyudi menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai tantangan Polri.

Rekam jejak Suyudi juga memberikan keyakinan bahwa kepemimpinan baru Polri dapat menghadirkan terobosan konkret untuk memperkuat pembenahan internal, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, ia meyakini kepemimpinan Suyudi akan mampu membawa Polri secara konsisten memperkuat kepercayaan publik melalui perbaikan tata kelola, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat.

”Kepercayaan publik harus menjadi fondasi utama dalam membangun institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, transparan, dan dekat dengan masyarakat. Saya yakin, Jenderal Suyudi memiliki kemampuan untuk membawa Polri menuju level kepercayaan publik yang semakin tinggi secara konsisten,” ujar Aboe.

Selain pembenahan internal dan kepercayaan publik, Aboe memberikan perhatian terhadap persoalan narkotika dan dampaknya terhadap kapasitas lembaga pemasyarakatan. Ia menilai, pengalaman Suyudi ketika memimpin BNN menjadi modal penting untuk memperkuat sinergi antara Polri dan BNN dalam menangani persoalan narkotika secara lebih tepat sasaran.

Aboe pun berharap kepemimpinan Suyudi Ario Seto nantinya dapat memperkuat agenda transformasi Polri, baik dalam aspek internal maupun dalam hubungan institusi dengan masyarakat.

”Polri membutuhkan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan visi besar menjadi langkah konkret. Saya optimistis Jenderal Suyudi dapat membawa semangat pembaruan, memperkuat profesionalisme Polri, dan terus membangun kepercayaan masyarakat,” ucapnya.