Sehari Setelah Penahanan Hasto, Elite PDI-P Berkumpul di Kediaman Megawati

JAKARTA, KOMPAS — Sehari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumpulkan para elite partai di kediamannya, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

Sebelumnya, Megawati menerbitkan instruksi agar para kepala daerah dari PDI-P menunda perjalanan menuju kegiatan retret kepala daerah di Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Dari pantauan Kompas hingga pukul 13.00 WIB, para petinggi PDI-P yang hadir di kediaman Megawati itu ialah Ketua DPP PDI-P Said Abdullah, Ketua PDI-P Ahmad Basarah, hingga anggota Tim Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy. 

Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Sekjen PDI-P Pramono Anung disebut juga datang ke rumah Megawati, tetapi ia lebih dulu meninggalkan rumah tersebut sekitar pukul 11.00 WIB.

Sementara itu, Said tampak meninggalkan rumah Megawati sekitar pukul 13.20 WIB. Saat ditanya hal apa saja yang dibicarakan bersama Megawati, Said hanya menjawab, ”Tidak ada hal apa-apa.”

Ia pun mengaku tengah ada tugas dan sedang bergegas sehingga meninggalkan kediaman Megawati. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut tugas yang dimaksud tersebut.

Saat ditanya perihal instruksi Megawati kepada kepala daerah dari PDI-P, Said enggan menjawab. Meski demikian, Said mengomentari pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo agar semua kepala daerah tetap mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Menurut dia, instruksi Megawati untuk internal PDI-P, dan bukan urusan pihak luar. ”Ya, ini soal partailah, ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” katanya.

Pada Kamis (20/2/2025) malam, Megawati mengeluarkan instruksi kepada semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P untuk menunda perjalanan menuju retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari 2025.

”Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” demikian dikutip dari surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025.

Dalam surat instruksi yang diteken langsung oleh Megawati itu disebut pula bahwa instruksi diterbitkan sebagai hasil pencermatan atas dinamika politik nasional, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Hasto di KPK.

Masih dalam surat instruksi tersebut, para kepala daerah diharapkan tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Said melanjutkan, selain dirinya, ada Pramono di kediaman Megawati, tetapi Pramono sudah lebih dulu pergi. Said tidak menjawab saat ditanya apakah Gubernur DKI Jakarta itu berangkat atau tidak ke acara retret di Magelang. ”Saya dengan Mas Pram. Mas Pram sudah balik. Saya ada tugas, tugas saya sebagai kader partai,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, yang juga kader PDI-P, mengaku menerima informasi bahwa Pramono Anung dijadwalkan bertemu Megawati pada hari ini. Pertemuan itu untuk membicarakan masalah retret kepala daerah.

Menurut Hasto Wardoyo, sejumlah kepala daerah dari PDI-P berencana berkumpul di kantor Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Daerah Istimewa Yogyakarta. Para kepala daerah itu berkumpul di DPD PDI-P DIY karena adanya surat dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan para kepala daerah dari partai itu untuk menunda perjalanan menuju kegiatan retret kepala daerah di Magelang. Kegiatan itu direncanakan dimulai pada Jumat ini.

Saat ditanya apakah dirinya akan berangkat ke Magelang untuk mengikuti retret, Hasto Wardoyo menyatakan akan menunggu arahan di kantor DPD PDI-P DIY. ”Kami mengikuti apa arahan yang ada di sini,” ucapnya.

Secara terpisah, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memutuskan menunda keberangkatan menuju Magelang, Jawa Tengah, dalam kegiatan retret kepala daerah yang berlangsung 21-28 Februari. 

Menurut Masinton, sementara waktu ia akan menunda keberangkatan menuju Magelang. Ia pun mengaku saat ini masih berada di Jakarta. ”Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Masinton.

Terkait tugas pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah, dirinya sudah membagi tugas dengan Wakil Bupati Mahmud Efendi yang akan lebih dulu kembali ke Tapanuli Tengah. Pada Senin (24/2/2025), Mahmud akan langsung memimpin rapat dengan perangkat daerah.

Ia juga menanggapi terkait tujuan digelarnya retret kepala daerah, yakni agar ada sinkronisasi program pusat dan daerah. Menurut Masinton, kalaupun tidak mengikuti retret, program prioritas presiden mesti tetap selaras dengan pembangunan di daerah.

”Pastinya dalam tugas-tugas pemerintahan daerah harus selaras dengan pemerintah pusat, khususnya program pembangunan prioritas Presiden di daerah-daerah Indonesia,” katanya.

Selain itu, empat kepala daerah di Jawa Barat yang merupakan kader PDI-P pun menunda untuk mengikuti retret. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jabar Ono Surono mengatakan, empat kepala daerah ini adalah Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Bupati Bekasi Ade Kuswara, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Ono menuturkan, pelaksanaan retret ini tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, partai masih mengkaji urgensinya. Mengenai potensi terganggunya sinergi pusat dan daerah yang ingin dibangun pemerintah pusat melalui retret, Ono mengatakan, sinergi pusat-daerah sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Orientasi kepemimpinan atau kerap disebut sebagai retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang menurut rencana akan diikuti 505 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Adapun berdasarkan data Pemenangan Pilkada 2024 Usungan PDI-P, diketahui ada 167 kader PDI-P yang terpilih, baik menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024. Secara rinci, ada sembilan kader yang terpilih untuk daerah provinsi dan 158 di tingkat kabupaten/kota.