Sejumlah Daerah di Jateng Tak Punya Kajian Risiko Bencana, Cilacap Habis Masa Berlakunya

SEMARANG, KOMPAS — Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan jumlah bencana terbanyak di tanah air. Di tengah kondisi itu, kajian risiko bencana di enam daerah, termasuk Cilacap habis masa berlakunya. Kemudian, sebanyak empat daerah dilaporkan tak memiliki kajian risiko bencana yang menjadi dasar dalam merencanakan penganggulangan bencana tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat Jateng menjadi daerah dengan jumlah bencana terbanyak kedua di Indonesia. Dari 1 Januari hingga 16 November 2025, ada 2.870 bencana yang terjadi di tanah air. Dari jumlah tersebut, sebanyak 382 bencana terjadi di Jawa Barat. Di posisi terbanyak kedua yaitu Jateng dengan jumlah kejadian mencapai 291.

Sepanjang 2025, bencana yang paling banyak terjadi di Jateng adalah tanah longsor, sebanyak 167 kejadian. Berdasarkan data potensi bahaya dan potensi longsor di Jateng, ada tujuh wilayah yang tergolong berisiko tinggi, yaitu Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Wonogiri, Pekalongan dan Brebes.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menyebut, di tengah banyaknya bencana yang terjadi di Jateng, masih ada enam daerah yang kajian risikonya sudah kedaluwarsa atau habis masa berlakunya, yakni Cilacap, Purworejo, Wonogiri, Grobogan, Temanggung dan Kota Semarang. Adapun yang belum memiliki kajian risiko bencana di Klaten, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Sementara itu, sebanyak delapan daerah, disebut Raditya, tak memiliki rencana penanggulangan bencana, yakni Sukoharjo, Grobogan, Rembang, Kudus, Temanggung, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Kemudian, masa berlaku rencana penanggulangan bencana di sembilan daerah sudah habis, yaitu Cilacap, Magelang, Klaten, Wonogiri, Jepara, Kab.Semarang, Kendal, Brebes, dan Kota Magelang.

"Ada beberapa daerah yang sudah tidak memiliki kajian risiko bencana termasuk Cilacap. Jadi Cilacap ini masa berlaunya sudah habis karena ini 2014 sampai 2018. Kemudian rencana penanggulangan bencanannya juga sudah tidak berlaku. Jadi nanti mohon ini yang belum memiliki atau yang sudah kadaluarsa, mohon di-update karena kalau tidak Bapak/Ibu tidak akan paham wilayah mana saja yang memiliki potensi risiko termasuk longsor dan seterusnya," kata Raditya dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana Jateng di Kantor Gubernur Jateng, Selasa (18/11/2025).

Kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana dinilai Raditya penting dan wajib untuk dimiliki setiap kabupaten/kota. Sebab, hal itu bakal menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana jangka panjang dan tahunan. Dokumen-dokumen itu juga bisa membantu pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, termasuk penyusunan peraturan daerah dan alokasi anggaran.

Tak hanya disusun, setelahnya kajian risiko bencana dan rancana penanggulangan bencana wajib disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk disimulasikan. Sehingga, masyarakat juga bisa mengetahui berapa lama dan bagaimana mereka melakukan evakuasi mandiri apabila terjadi tanda-tanda awal bencana. Dengan begitu, jumlah korban bisa diminimalkan.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi juga memerintahkan bupati/wali kota di wilayahnya untuk memetakan ulang titik rawan, termasuk wilayah banjir seperti Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, dan Cilacap. Kawasan rawan longsor seperti Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, dan Cilacap juga diminta untuk melakukan pemetaan.

"Semua titik rawan harus di-review. Mana jalur air, mana potensi longsor, mana lokasi yang harus diamankan," ucapnya. 

Luthfi juga meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan kesiapan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan logistik. Sistem peringatan dini juga harus dijalankan hingga ke tingkat desa. Hal itu mengingat, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember.

Luthfi menyebut, tidak boleh ada ego sektoral dalam penanggulangan bencana. Bukan hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), penanggulangan bencana disebut Luthfi menjadi tanggung jawab bersama.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Cilacap, Sumbowo menyebut, penanganan bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang terus dilakukan. Hingga Selasa, pencarian korban masih terus dilakukan.

Berdasarkan data BPBD Cilacap, ada 18 korban jiwa dalam bencana longsor yang terjadi pada Kamis (13/11/2025) tersebut. Sementara itu, sebanyak lima orang masih dalam proses pencarian. Mereka yaitu Nina, Fani, Fatin, dan Danu yang merupakan warga Dusun Tarukahan serta Aca yang merupakan warga Dusun Cibuyut.

"Memang alat berat dan tim sukarelawan sudah cukup banyak, tetapi memang menentukan lokasi korban ini ada dimana yang sulit. Anjing pelacak juga kesulitan karena timbunan tanahnya terlalu dalam karena mungkin daya ciumnya tidak sampai ke sana. Kedalaman tanahnya itu 3-4 meter," ujar Sumbowo.

Sebelumnya, Pemkab Cilacap sudah menetapkan status tanggap darurat. Operasi pencarian ditargetkan berlangsung hingga Kamis (20/11/2025). Kendati demikian, masih ada kemungkinan operasi itu diperpanjang selama tujuh hari hingga Kamis (27/11/2025).

Di samping mencari korban, Pemkab Cilacap juga bakal mengupayakan relokasi bagi warga yang rumahnya terdampak longsor. Untuk sementara waktu, akan ada pembangunan hunian sementara. Luas tanahnya disebut Sumbowo sekitar 3,9 hektar dan lokasinya berada di sekitar 2,5 kilometer dari Desa Cibeunying.

"Itu nanti akan akan dicek dulu oleh Badan Geologi, memungkinkan atau enggak untuk tempat relokasi. Pertama, akan dijadikan hunian sementara, nanti kalau anggaran dari BNPB siap akan dijadikan hunian tetap," katanya.