Sekjen PBB: Operasi Militer dan Penghentian Bantuan Kemanusiaan adalah Pembantaian Warga Palestina

NEW YORK, RABU — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan, Gaza telah berubah menjadi ladang pembantaian. Menurut Guterres, ada dua penyebabnya, yaitu serangan militer tanpa pandang bulu dan penghentian bantuan kemanusiaan oleh Israel ke Gaza.

”Lebih dari sebulan penuh berlalu tanpa setetes pun bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan, tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat-obatan. Tidak ada pasokan komersial. Ketika bantuan mengering, pintu air kengerian terbuka kembali,” kata Guterres, Selasa (8/4/2025).

Guterres memperkuat pernyataanya dengan menyatakan bahwa Gaza adalah medan pembantaian—dan warga sipil berada dalam lingkaran kematian yang tak berujung.

Sejak 2 Maret, Israel tidak mengizinkan bantuan kemanusiaan bagi sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di Gaza untuk masuk. Israel menyebut tindakan itu adalah konsekuensi penolakan Kelompok Hamas melanjutkan pembicaraan soal perpanjangan gencatan senjata. Sejumlah badan PBB mengonfirmasi bahwa penghentian bantuan telah terjadi sejak Minggu (2/3/2025).

Enam badan PBB, yaitu WHO, UNOPS, Unicef, UNRWA, IOM dan WFP, dalam pernyataan bersama, Senin (7/4/2025), mengatakan, lebih dari 1.000 anak dilaporkan tewas atau terluka hanya dalam tujuh hari setelah gencatan senjata pertama gagal berlanjut. Yang terluka tidak bisa mendapatan perawatan maksimal karena pasokan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan barang-barang untuk kebutuhan di pengungsian tertahan di titik-titik penyeberangan.

Barang-barang itu esensial untuk mendukung kehidupan warga Palestina, yang salah satunya disalurkan melalui puluhan toko roti yang dikelola oleh Program Pangan Dunia (WFP). Toko-toko ini harus tutup karena kekurangan tepung dan gas untuk memasak.

Sistem kesehatan yang ada, menurut badan PBB itu, gagal berfungsi optimal karena tidak cukup memiliki peralatan dan ketersediaan obat.

Dalam pernyataanya, badan-badan PBB itu mengatakan, blokade dan perintah Israel agar warga Palestina keluar dari tempat pengungsiannya adalah bentuk ketidakpedulian terhadap kehidupan manusia. Badan-badan PBB mendesak para pemimpin dunia melindungi warga sipil, memfasilitasi masuknya bantuan, dan mendorong gencatan senjata.

”Blokade Israel di Gaza yang sekarang memasuki bulan kedua, kami mengimbau para pemimpin dunia agar bertindak—dengan tegas dan segera—untuk memastikan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional ditegakkan,” kata mereka dalam pernyataannya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menolak tudingan Guterres dan badan PBB yang menyebut mereka tidak mengizinkan adanya bantuan kemanusiaan mengalir ke Gaza. Marmorstein menuding Guterres dan badan PBB menyebarkan kebohongan.

”Seperti biasa, Anda tidak membiarkan fakta menghalangi ketika menyebarkan fitnah terhadap Israel,” kata Marmorstein di platform X. ”Tidak ada kekurangan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza—lebih dari 25.000 truk bantuan telah memasuki Jalur Gaza dalam 42 hari gencatan senjata,” tambahnya. Marmorstein tidak menyebut ada atau tidaknya bantuan kemanusiaan setelah 2 Maret.

Alih-alih mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, badan Israel, COGAT, mengusulkan mekanisme pemantauan terstruktur agar dunia internasional bisa mengirimkan bantuan ke Gaza. Hal ini diklaim COGAT untuk meningkatkan akuntabilitas penyebaran bantuan.

”Mekanisme ini dirancang untuk mendukung organisasi bantuan, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa bantuan sampai ke penduduk sipil yang membutuhkan daripada dialihkan dan dicuri Hamas,” tulis COGAT, Minggu (6/4/2025).

Jonathan Whittall, pejabat senior bantuan PBB untuk Gaza dan Tepi Barat, mengatakan, tidak ada pernah ada bukti adanya pengalihan bantuan sebagaimana dituduhkan COGAT. Guterres pun secara tegas menolak pengaturan bantuan seperti yang diusulkan COGAT.

”Saya tegaskan, kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, independensi, dan netralitas,” kata Guterres. PBB, sebut Guterres, menuntut jaminan untuk masuknya bantuan tanpa hambatan.

Dia mengingatkan, Israel, sebagai anggota PBB, memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan. Israel harus memfasilitasi program bantuan dan memastikan standar makanan, perawatan medis, kebersihan, dan kesehatan masyarakat di Gaza.

”Tidak satu pun dari itu terjadi hari ini,” katanya.

Guterres juga mengatakan pandangannya soal keinginan Presiden AS Donald Trump yang ingin mengosongkan wilayah Gaza. Trump sebagaimana diberitakan, ingin membangun wilayah itu menjadi sebuah komunitas baru. Guterres menyebut memaksa warga Palestina keluar dari Gaza adalah pelanggaran hukum internasional.

”Dipaksa untuk dipindahkan adalah sesuatu yang melanggar hukum internasional,” kata Guterres dalam jumpa pers. ”Warga Palestina harus dapat hidup di negara Palestina berdampingan dengan negara Israel. Itulah satu-satunya solusi yang dapat membawa perdamaian ke Timur Tengah.”

Pemerintah Israel sendiri telah merelokasi 70 warga Palestina dari Gaza pertengahan Maret lalu. Pemindahan ini, seperti dilansir dari laporan The Jerussalem Post, dilakukan sejalan dengan pandangan Trump untuk mengosongkan Gaza. Politisi sayap kanan Israel, Bezalel Smootrich, yang juga adalah Menteri Keuangan Israel, mengusulkan pemindahan 10.000 warga Palestina per hari setelah perang usai.

Operasi militer Israel yang dimulai pada 18 Maret telah mendorong hampir 500.000 penduduk Gaza berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain di Gaza. Pada 18 Maret-6 April, militer Israel telah mengeluarkan 15 kali perintah pengungsian pada warga Gaza. Meski begitu, titik-titik lokasi pengungsian yang dituju pun tidak steril dari rudal Israel yang dilepaskan jet-jet tempur dan drone serang.

Kementerian Kesehatan Hamas di Gaza, Selasa (8/4/2025), menyatakan, sedikitnya 1.449 warga Palestina tewas sejak 18 Maret. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat operasi militer Israel, 8 Oktober 2023, sebanyak 50.810 jiwa. (AP/AFP/Reuters)