Akhir Gencatan Senjata I di Gaza, Hamas Ingin Negosiasi, Israel Mau Sandera Bebas Dulu

Catatan Editor:

Tulisan ini telah diperbarui dari versi awal dengan menambahkan perkembangan terakhir keputusan Israel memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza (paragraf 2-6).

________

KAIRO, MINGGU — Gencatan senjata tahap I di Jalur Gaza berakhir, Minggu (2/3/2025). Pada Minggu dini hari, Pemerintah Israel menyatakan mendukung proposal Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff berisi perpanjangan gencatan senjata tahap I selama bulan Ramadhan hingga hari Paskah, 20 April, dan pembebasan sandera.

Hamas secara resmi belum memberikan tanggapan atas proposal Witkoff. Namun, mereka sejak awal bersikukuh untuk melanjutkan negosiasi gencatan senjata tahap II.

Pada Minggu pagi waktu setempat, Israel mengumumkan penutupan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. ”Jika Hamas bersikukuh menolak (tawaran perpanjangan gencatan senjata), bakal ada konsekuensi tambahan,” demikian pernyataan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Hamas mengecam keras langkah Israel tersebut serta menyebutnya sebagai ”tindak pemerasan” dan ”pelanggaran terang-benderang atas kesepakatan (gencatan senjata). ”Kami meminta para mediator menekan kekuatan pendudukan (Israel) agar memenuhi kewajiban sesuai perjanjian di seluruh tahapan,” sebut Hamas.

Hamas menegaskan, satu-satunya jalan untuk memulangkan para sandera yang tersisa adalah dengan mematuhi kesepakatan dan memulai perundingan gencatan senjata tahap kedua.

Menanggapi keputusan Israel memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri kepada Reuters mengatakan, keputusan tersebut akan memengaruhi perundingan gencatan senjata. Hamas ”tidak akan merespons tekanan”, tegas Abu Zuhri.

Jubir Hamas, Hazem Qassem, Sabtu (1/3/2025), mengatakan, Hamas menolak rumusan yang diinginkan Israel saat menyetujui perpanjangan gencatan senjata tahap I. Kelompok pejuang Palestina itu tidak menyebut secara eksplisit proposal Witkoff.

Seorang sumber Palestina, yang dekat dengan perundingan, mengungkapkan kepada kantor berita AFP bahwa Israel menawarkan perpanjangan gencatan senjata tahap I secara berturut-turut dengan interval tiap satu pekan sekali ada pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina. Hamas menolak tawaran itu.

Pernyataan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu (2/3/2025), mengungkap soal proposal AS tersebut. Isinya, perpanjangan gencatan senjata hingga Paskah, 20 April.

Disebutkan dalam proposal tersebut bahwa pada hari pertama perpanjangan gencatan senjata, separuh dari jumlah sandera yang ditahan Hamas—yang masih hidup atau sudah meninggal—dibebaskan. Para sandera lainnya dibebaskan jika gencatan senjata permanen disepakati.

Pernyataan tersebut mengatakan, proposal AS disampaikan setelah Witkoff mendapat ”kesan bahwa pada saat ini tidak mungkin menjembatani semua pihak untuk mengakhiri perang, dan diperlukan lebih banyak waktu untuk merundingkan gencatan senjata permanen”.

Menurut Israel, masih ada 59 sandera di Gaza, sebanyak 32 orang di antaranya sudah tewas.

Israel lebih memilih, setelah gencatan senjata babak I berakhir, perpanjangan gencatan senjata guna mengamankan pembebasan sandera lanjutan. Adapun Hamas dalam beberapa kesempatan menekankan ”kesiapan berunding untuk gencatan senjata babak II”.

Belum ada pernyataan resmi dari Hamas terkait dengan proposal perpanjangan gencatan senjata tahap I yang disodorkan Witkoff. Menurut anggota Hamas yang tak mau diungkap identitasnya, proposal Witkoff yang disetujui Israel berlawanan dengan kesepakatan gencatan senjata.

Menurut anggota Hamas yang tak mau diungkap identitasnya, proposal Witkoff yang disetujui Israel berlawanan dengan kesepakatan gencatan senjata.

Seperti yang telah disepakati antara Hamas dan Israel, gencatan senjata di Gaza dibagi ke dalam tiga tahap. Pada tahap I (selama 42 hari, sejak 19 Januari 2025), Hamas membebaskan 33 sandera, termasuk delapan jenazah sandera, untuk ditukar dengan pembebasan hampir 2.000 tahanan Palestina yang dipenjara Israel.

Selain itu, ratusan ribu warga Gaza kembali ke rumah-rumah mereka di Gaza utara, bantuan kemanusiaan diperbolehkan masuk Gaza, penarikan pasukan Israel ke zona penyangga.

Pada gencatan senjata tahap II yang harus disepakati dulu melalui perundingan oleh Hamas dan Israel dirancang juga berlangsung selama 42 hari seperti fase pertama. Perjanjiannya adalah pemulangan sisa sandera Hamas. Di pihak lain, Israel menarik seluruh pasukan dari Gaza dan menghentikan serangan apa pun secara permanen. Israel juga membebaskan warga Palestina yang ditahan sesuai dengan jumlah yang disepakati.

Setelah fase kedua selesai, ada fase ketiga selama 42 hari pula. Ini adalah pemulangan sisa jenazah para sandera dan tahanan oleh kedua belah pihak. Di fase ini, pembangunan Gaza akan dimulai. Ganti rugi kepada orang-orang yang dirugikan dilakukan di bawah pengawasan beberapa negara dan lembaga. Di antaranya ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mesir, dan Qatar (Kompas.id, 27/2/2025).

Para pejabat Israel dan mediator dari Qatar, Mesir, dan AS terlibat dalam perundingan di Kairo, Mesir, guna membahas gencatan senjata tahap II. Basem Naim, anggota Biro Politik Hamas, kepada kantor berita Associated Press (AP) mengatakan, tidak ada kemajuan dalam perundingan itu sebelum negosiator Israel pulang, Jumat (29/2/2025).

Hamas tidak hadir di Kairo. Posisi mereka diwakili oleh mediator Mesir dan Qatar.

Dua sumber pejabat Palestina yang mengikuti proses negosiasi mengungkapkan kepada kantor berita Reuters, Israel menolak untuk masuk ke tahap II gencatan senjata dan memulai negosiasi tentang hal itu.

Menurut kesepakatan gencatan senjata, pertempuran tidak boleh dimulai selama negosiasi pembahasan gencatan senjata babak kedua berlangsung.

Namun, pernyataan terbaru Israel menyebutkan, pihaknya boleh memulai kembali pertempuran ”jika yakin bahwa negosiasi tidak efektif”. Israel juga mencatat bahwa Hamas menolak menerima proposal perpanjangan gencatan senjata babak pertama.

Namun, ”jika Hamas berubah sikap, Israel akan segera langsung merundingkan seluruh detail rancangan Witkoff”.

Sebelum Israel mengeluarkan pernyataan tersebut, seorang pejabat Mesir yang terlibat dalam perundingan dan tak mau disebut namanya mengatakan, Hamas, Mesir, dan Qatar ingin melanjutkan kesepakatan gencatan senjata yang ada saat ini. Yang mereka tolak adalah proposal Israel yang menginginkan perpanjangan gencatan senjata selama empat pekan dan, dalam rentang waktu itu, Hamas membebaskan sandera setiap hari Sabtu tanpa ada perundingan resmi membahas gencatan senjata tahap II.

Yang ditolak Hamas, Mesir, dan Qatar adalah proposal Israel yang menginginkan perpanjangan gencatan senjata selama empat pekan dan, dalam rentang waktu itu, Hamas membebaskan sandera setiap hari Sabtu tanpa ada perundingan resmi membahas gencatan senjata tahap II.

Menurut pejabat Mesir tersebut, AS ingin memulai negosiasi gencatan senjata tahap II, tetapi menuntut pembebasan sandera Israel selama perundingan berlangsung. Sementara Hamas bersikukuh untuk mengimplementasikan secara penuh klausul-klausul gencatan senjata.

Dalam pernyataan sebelum proposal Witkoff dilontarkan dan disetujui Israel, Hamas menegaskan kembali ”komitmen penuh untuk melaksanakan seluruh klausul-klausul perjanjian di seluruh tahapan dan detail-detailnya”. Mereka menyerukan komunitas internasional agar menekan Israel untuk segera melaksanakan gencatan senjata tahap II.

Perang Gaza mulai berkobar pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menyerang Israel selatan. Sekitar 1.200 warga di Israel dan sekitar 250 warga di wilayah itu diculik Hamas dan faksi-faksi perjuangan Palestina. Israel membalas dengan membabi buta, menggempur Jalur Gaza hingga luluh lantak dan menewaskan—menurut Kementerian Kesehatan di Gaza—lebih dari 48.000 orang.

Ada tantangan lain yang bisa memperumit kelanjutan gencatan senjata di Gaza. Israel telah menegaskan, Hamas tidak boleh memerintah Gaza setelah perang. Netanyahu juga tak mau Gaza diperintah oleh Otoritas Palestina (PA), yang didominasi Fatah—rival Hamas—dan didukung Barat.

Pemimpin Hamas Mohamed Darwish, Sabtu (1/3/2025), mengulang kembali kehendak kelompoknya untuk menyerahkan kekuasaan di Gaza kepada pemerintahan konsensus nasional Palestina atau kepada kelompok teknokrat yang ditawarkan Mesir dan tidak terikat dengan Hamas maupun Fatah. Pesan ini dituangkan dalam surat terbuka bagi KTT Liga Arab di Kairo, pekan depan,

Pada Sabtu (1/3/2025), Hamas merilis video berisi tayangan sekelompok sandera, termasuk dua sandera bersaudara yang tengah berpelukan sebelum salah satu dari keduanya dibebaskan dari Gaza. Video ini kemungkinan diambil sebelum 15 Februari 2025 saat Yair Horn, salah satu sandera bersaudara itu, dibebaskan, sementara Eitan—saudaranya—masih ditahan.

”Saya sangat bahagia, saudara saya akan dibebaskan besok, tetapi memisahkan keluarga seperti ini tidak logis,” ujar Eitan di video itu. ”Segera teken (gencatan senjata) tahap II dan III. Cukup sudah perangnya.”

”Kami menuntut kepada para pengambil kebijakan: Lihatlah mata Eitan. Jangan hentikan kesepakatan yang sudah bisa memulangkan puluhan sandera kepada kami,” kata keluarga para korban sandera.

Michael Horowitz, kepala intelijen lembaga konsultan manajemen risiko, Le Beck International, mengatakan, politik domestik Israel menjadi alasan mengapa Netanyahu enggan memulai pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata tahap II. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, pemimpin sayap kanan dalam pemerintahan koalisi pimpinan Netanyahu, mengancam akan keluar dari pemerintahan jika perang tak dimulai lagi.

”Pemerintah Israel akan tumbang jika kita memasuki tahap kedua (gencatan senjata),” kata Horowitz. (AP/AFP/REUTERS)