Sekolah Rakyat Berasrama Gratis Akan Dibuka, seperti Apa Konsep Pendidikannya?

Menteri Sosial Saifullah Yusuf turun ke daerah-daerah untuk menyiapkan sekolah rakyat yang ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Meski waktu tinggal tiga bulan lagi, pemerintah optimistis bisa segera membuka sekolah bagi anak dari keluarga miskin itu. Sekolah ini menyediakan asrama, buku, peralatan sekolah, serta makan dan minum secara gratis.

Saifullah pun mulai memaparkan konsep sekolah rakyat kepada para kepala daerah. Pada Jumat (11/4/2025), dia datang ke Medan, Sumatera Utara, untuk memaparkan program itu kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Sumut.

”Sekolah rakyat ini murni gagasan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem untuk layanan pendidikan gratis,” kata Saifullah.

Ia menyebut, pembangunan sekolah rakyat adalah bagian dari upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan. Karena itu, penyelenggaraan sekolah rakyat dilaksanakan Kementerian Sosial.

Ada dua skema pembukaan sekolah rakyat. Pertama, pemerintah akan merevitalisasi gedung yang sudah ada, khususnya gedung milik pemerintah yang mempunyai kelas dan asrama atau kamar penginapan.

Skema kedua, pemerintah pusat akan membangun gedung baru di lahan seluas 5-10 hektar yang disiapkan pemerintah daerah. Pemerintah akan membangun ruang kelas, asrama, dan perumahan guru.

Pemerintah menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat dengan gedung baru, 100 di antaranya akan dibangun pemerintah dan 100 lainnya dibangun swasta. Setiap sekolah berkapasitas 1.000 murid.

Tahun ini, Kemensos menargetkan pembukaan 53 sekolah rakyat yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia dengan skema pertama. Di Sumut, misalnya, ada empat sekolah rakyat yang akan dibuka dengan skema itu.

Empat sekolah rakyat itu memanfaatkan Gedung Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut di Kota Tebing Tinggi, Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemprov Sumut di Medan, serta dua gedung milik Kemensos, yakni Sentra Bahagia Medan dan Sentra Insyaf Deli Serdang.

Sekolah rakyat ini akan dibuka untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Kriteria peserta didik sekolah rakyat adalah murid dari keluarga kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang diintegrasikan dengan data pokok pendidikan (dapodik).

Desil 1 adalah rumah tangga kelompok 10 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional, sedangkan desil 2 adalah kelompok 11–20 persen terendah. Mereka adalah kelompok masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin. Sekolah rakyat juga menerapkan syarat usia, yakni 7-9 tahun untuk SD, 13-15 tahun untuk SMP, dan 16-21 tahun untuk SMA.

Sekolah rakyat juga diperuntukkan bagi anak putus sekolah atau berisiko putus sekolah, khususnya mereka yang berada di jenjang terakhir sekolah, yaitu kelas VI SD dan IX SMP.

Saifullah menyebut, murid di sekolah rakyat akan mendapatkan pendidikan formal sesuai kurikulum nasional ditambah pendidikan karakter, seperti kepemimpinan, keterampilan (vokasional), nasionalisme, dan keagamaan.

Sekolah ini juga tidak menerapkan waktu mendaftar dan tamat yang reguler seperti sekolah umum. Murid bisa mendaftar sesuai dengan kesiapan dan kondisi peserta didik. Murid juga bisa masuk ke sekolah rakyat hanya untuk melanjutkan atau memperdalam kompetensi atau keterampilan tertentu.

Murid juga bisa keluar atau lulus setelah menyelesaikan capaian pembelajaran tertentu, bukan hanya berdasarkan waktu tamat yang reguler.

Sekolah rakyat menggunakan pendekatan mastery learning atau pembelajaran tuntas dengan berorientasi pada pemenuhan layanan pembelajaran mandalam agar menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful).

Peserta didik di sekolah rakyat akan dididik guru berstatus aparatur sipil negara yang mendapatkan penugasan, guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan seleksi guru khusus sekolah rakyat lulusan pendidikan profesi guru (PPG).

Guru sekolah rakyat harus memiliki sertifikasi pendidik atau sudah lulus PPG. Mereka nantinya tidak hanya mengajar satu mata pelajaran, tetapi juga bisa mengajar beberapa mata pelajaran, termasuk pendidikan karakter.

Penerimaan guru dan murid di sekolah rakyat berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Inpres itu membagi tugas Kemensos, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pemerintah daerah.

Saifullah mengatakan, sekolah rakyat juga merupakan bagian dari pengentasan rakyat dari kemiskinan. Melalui pendidikan, Saifullah berharap keluarga miskin bisa keluar dari garis kemiskinan. Dalam 10 tahun terakhir, dia menyebut, angka kemiskinan hanya turun kurang dari 2 persen.

Pada 2014, angka kemiskinanan nasional mencapai 11,25 persen dan hanya bisa turun di angka 9,36 persen pada 2023. Stagnasi pengentasan rakyat dari kemiskinan ini, kata Saifullah, juga tergambar dari daftar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang hampir tidak berubah lebih dari 10 tahun.

”Bapak Presiden meminta agar angka kemiskinan ditekan hingga di bawah 5 persen pada 2029 dan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026,” kata Saifullah.

Sekolah rakyat ini murni gagasan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem untuk layanan pendidikan gratis.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya telah menetapkan sejumlah kriteria guru untuk sekolah rakyat jalur seleksi guru khusus. Guru sekolah rakyat tidak boleh terikat sebagai aparatur sipil negara dan akan ditempatkan khusus di sekolah rakyat.

Secara kualifikasi, calon guru sekolah rakyat harus memiliki sertifikasi pendidik atau sudah lulus PPG. ”Guru sekolah rakyat harus penuh waktu, ini harus disampaikan di awal agar bisa dipahami,” kata Mu’ti di Jakarta, (Kompas.id 9/4/2025).

Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan mendukung penuh program sekolah rakyat. Dia menyebut, sudah ada 21 kabupaten/kota di Sumut yang mengusulkan pembangunan sekolah rakyat. Namun, tahun ini pelaksanaannya baru di empat lokasi karena kendala keterbatasan lahan.

”Sekolah rakyat ini kami harapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan di Sumut. Dengan program ini, anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” kata Bobby.

Pemprov Sumut, kata Bobby, mempunyai beberapa aset yang dilengkapi asrama, tempat tinggal, dan ruang kelas. Aset tersebut berada di Kota Medan. Aset lainnya yang berpotensi bisa digunakan untuk sekolah rakyat merupakan milik kabupaten/kota.

Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih mengatakan, gedung UIN Sumut memiliki lahan seluas 2,3 hektar. Pemerintah Kota Tebing Tinggi, kata Irdian, akan melakukan pembebasan lahan untuk memperluas lahan tersebut agar bisa menampung hingga 1.000 siswa

Pemkot Tebing Tinggi akan membebaskan lahan agar area itu memiliki luas minimal enam hektar. ”Kami mendukung program sekolah rakyat sebagai bagian dari pengentasan rakyat dari kemiskinan,” kata Irdian.