Alasan Tunda Umumkan Kinerja APBN, Sri Mulyani: Data Masih Sangat Belum Stabil

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pihaknya memang sengaja menunda pengumuman kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara edisi Januari 2025. Penundaan dilakukan agar tidak terjadi salah interpretasi, sebab data keuangan negara pada awal tahun dinilai masih ”sangat belum stabil”.

Setelah satu bulan tidak muncul di depan publik untuk memaparkan kinerja APBN, Sri Mulyani dan jajaran pejabat Kementerian Keuangan akhirnya menggelar konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) pada Kamis (13/3/2025) pagi.

Mengawali konferensi pers yang kini tengah menjadi sorotan itu, Sri Mulyani langsung mengatakan bahwa ia menyadari publik sudah menantikan paparan kinerja APBN Januari 2025 yang semestinya sudah dilaporkan sejak pertengahan Februari 2025.

Ia menjelaskan, alasan di balik penundaan pengumuman data APBN di awal tahun itu karena data keuangan negara dinilai belum stabil. ”Kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor,” kata Sri Mulyani di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Atas dasar itu, Kementerian Keuangan menunda melaporkan kinerja APBN periode Januari 2025 di hadapan publik sampai data cukup stabil. Hal itu diharapkan bisa mengurangi potensi salah interpretasi mengenai kondisi keuangan negara.

”Kita pertimbangkan untuk menunggu sampai data cukup stabil hingga kami bisa berikan laporan pelaksanaan APBN 2025 dengan dasar yang jauh lebih stabil. Istilahnya ”mangga dengan mangga” bandingannya agar tidak ada salah interpretasi,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah sempat menunda rilis kinerja APBN selama satu bulan. Sebelumnya, penundaan serupa hingga nyaris sebulan juga pernah dilakukan Kemenkeu pascapelantikan Presiden Prabowo Subianto, Oktober 2024.

Penundaan laporan kinerja APBN yang sudah dua kali dilakukan di era Prabowo ini pun sempat memunculkan tanda tanya di sejumlah kalangan. Kemenkeu diharapkan tetap mempertahankan budaya transparansi keuangan negara yang selama ini sudah dilakukan.

Kompas mencatat, sebelum ini, Kemenkeu nyaris tidak pernah luput melaporkan kondisi APBN kepada publik secara rutin setiap bulan, bahkan saat krisis pandemi Covid-19 sekalipun.

Sehari sebelum menggelar konferensi pers APBN KiTa, Kemenkeu sempat tidak sengaja memublikasikan laporan APBN periode Januari 2025 di situs resmi pada Rabu (12/3/2025) pagi. Dalam waktu singkat, dokumen itu langsung diturunkan dari situs Kemenkeu.

Laporan yang telanjur ”bocor” itu mencatat bahwa penerimaan negara turun signifikan pada awal tahun. Penerimaan perpajakan sampai 31 Januari 2025, misalnya, hanya mencapai Rp 115,18 triliun atau turun 34,48 persen secara tahunan. Sementara setoran pajak turun hingga 41,86 persen secara tahunan, atau hanya Rp 88,89 triliun per akhir Januari.

APBN pada dua bulan pertama sudah mengalami defisit Rp 31,2 triliun.

Saat konferensi pers APBN Kita, Kamis pagi, Kemenkeu memilih menggabungkan laporan data kinerja APBN periode Januari dan Februari 2025 sekaligus, tidak sebatas capaian hingga akhir Januari saja.

Lantas, apakah banyak yang berbeda? Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kondisi penerimaan negara selama dua bulan pertama tahun 2025 tetap turun cukup signifikan secara tahunan meski tidak sedrastis capaian penerimaan pada satu bulan pertama atau per Januari 2025.

Hingga 28 Februari 2025, penerimaan negara yang terkumpul baru mencapai Rp 316,9 triliun. Secara detail, penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) hanya Rp 240,4 triliun atau 9,7 persen dari target APBN. Realisasi itu menurun 24,9 persen secara tahunan.

Setoran pajak baru terkumpul Rp 187,8 triliun atau 8,6 persen dari target APBN. Capaian itu turun 30,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 269,02 triliun.

Sementara, kinerja penerimaan dari kepabeanan dan cukai terpantau lebih baik, yakni Rp 52,6 triliun atau sudah mencapai 17,5 persen dari target APBN. Secara tahunan, untuk bea dan cukai, ada kenaikan 2,1 persen.

Untuk kinerja setoran non-pajak, terjadi penurunan meski tipis. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkumpul Rp 76,4 triliun atau 14,9 persen dari target APBN tahun ini, menurun 4,15 persen.

Di tengah kebijakan efisiensi besar-besaran pemerintah, total belanja negara per 28 Februari 2024 masih mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6 persen dari target APBN. Secara tahunan, belanja pemerintah turun 7 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 374,32 triliun.

Dengan kondisi penerimaan yang anjlok, APBN pada dua bulan pertama sudah mengalami defisit Rp 31,2 triliun. Itu setara dengan defisit 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit ini masih dalam target desain APBN.

Secara tahunan, terjadi penurunan signifikan. Sebagai perbandingan, per 29 Februari 2024, keuangan negara masih mengalami surplus Rp 26,04 triliun atau 0,11 persen terhadap PDB.

Sri Mulyani menilai hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena defisit anggaran masih jauh di bawah target yang dipasang di APBN 2025, yakni Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. ”Jadi, defisit ini masih dalam target desain APBN,” katanya.

Namun, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, capaian APBN awal tahun ini salah satu yang terburuk sepanjang sejarah. Ia menilai ini sebagai ”rapor merah” Sri Mulyani di awal tahun sebagai menteri keuangan.

”Krisis pada penerimaan pajak bisa menimbulkan risiko penambahan utang yang tidak terkendali. Kesalahan terbesar pengelolaan anggaran pemerintah ini dimulai dari program pemerintah yang ambisius, tidak disertai naiknya sumber perpajakan,” katanya.