Setelah ”Mundur” Sebulan, Sri Mulyani Umumkan Kinerja APBN

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan akhirnya akan membuka kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara periode Januari 2025 kepada publik. Berbagai data penting keuangan negara, dari penerimaan pajak sampai defisit anggaran, akan diumumkan lewat konferensi pers APBN KiTa yang digelar pada Kamis (13/3/2025) pagi ini. 

Rilis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) akhirnya diadakan lagi setelah jadwalnya mundur sekitar satu bulan. Mengacu pada kebiasaan selama ini, paparan APBN Januari 2025 itu semestinya diumumkan sejak pertengahan Februari lalu. 

Kementerian Keuangan terpantau beberapa kali mengubah jadwal rilis APBN KiTa. Awalnya, setelah ramai dikritik karena tak kunjung merilis laporan APBN, Kemenkeu berjanji mengumumkannya pekan ini antara 10-14 Maret 2025. Namun, jadwal itu lalu dimundurkan lagi ke 17 Maret 2025.

Pada Rabu (12/3/2025), terjadi ”insiden” yang membuat data APBN telanjur terungkap ke publik. Kemenkeu sempat mengunggah laporan tertulis kinerja APBN atau Buku APBN KiTa edisi Februari 2025 di situs resmi pada Rabu pagi. Laporan itu memaparkan secara detail kondisi keuangan negara periode Januari 2025.

Tak lama kemudian, dokumen itu sudah tak bisa diakses. Kemenkeu menurunkannya dari situs resmi. Dalam hitungan jam, per Rabu siang, beredar undangan resmi dari Kemenkeu bahwa konferensi pers APBN KiTa dimajukan dan akan digelar esok harinya pada Kamis (13/3/2025) pukul 10.00 WIB.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro beralasan, Buku APBN KiTa diturunkan dari situs karena konferensi pers telah dijadwalkan.

”Kita takedown dulu karena kebetulan konpersnya dimajukan besok (Kamis) jam 10 pagi sehingga maksudnya agar besok sekalian APBN KiTa bisa dijelaskan secara lebih komprehensif,” katanya, Rabu.

Paparan kinerja APBN perdana era Prabowo Subianto itu dinanti banyak pihak. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Andreas Eddy Susetyo mengatakan, publikasi APBN KiTa yang mundur selama sebulan telah menjadi tanda tanya publik.

Hal itu disayangkan mengingat selama ini Kemenkeu terhitung transparan dan akuntabel dengan data keuangan negara.

”Tradisi APBN KiTa yang sudah dibangun selama ini terbukti baik untuk membangun kepercayaan investor, pasar, dan publik. Semoga (pengumuman) ini dapat mengurangi spekulasi dan memulihkan kepercayaan terhadap Kemenkeu,” ujar Andreas.

Mengutip laporan sementara APBN KiTa yang sudah telanjur ”bocor” dan beredar luas di tengah publik itu, beberapa indikator APBN pada Januari 2025 terpantau berkinerja buruk.

Sampai 31 Januari 2025, penerimaan perpajakan hanya Rp 115,18 triliun atau turun 34,48 persen dibandingkan dengan Januari 2024 yang sebesar Rp 175,8 triliun. Sementara setoran pajak (tanpa bea dan cukai) hanya Rp 88,89 triliun, turun drastis hingga 41,86 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp 152,89 triliun.

Sementara itu, belanja negara selama Januari 2025 mencapai Rp 180,8 triliun, turun tipis dari Rp 184,1 triliun pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, APBN telah ”tekor” atau mengalami defisit anggaran 0,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) sejak Januari.

Hal ini tak lumrah mengingat APBN biasanya mengalami surplus selama 3-4 bulan pertama, lalu baru defisit pada tengah-akhir tahun. 

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai, penyebab utama buruknya penerimaan negara itu karena implementasi sistem pajak baru Coretax yang tidak berjalan mulus sejak berlaku 1 Januari 2025.

”Lazimnya, penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahun, atau sekurangnya setara. Penurunan pajak secara drastis hingga 41,8 persen itu hampir tidak mungkin dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya bukan dalam kondisi krisis,” katanya. 

Ia memperkirakan kondisi penerimaan negara masih akan lesu sampai Februari 2025. ”Dengan keputusan dipakainya dua sistem pajak, Coretax dan sistem lama, kemungkinan penerimaan perpajakan baru akan kembali meningkat atau normal lagi per Maret ini,” ucap Awalil. 

Terkait mundurnya rilis APBN KiTa, Kemenkeu diharapkan bisa mempertahankan budaya transparan yang selama ini ada. Keterlambatan paparan kinerja APBN KiTa yang sudah dua kali terjadi di bawah pemerintahan Prabowo itu bisa memengaruhi kepercayaan pasar. 

”Ditambah, ada kejadian takedown dokumen APBN yang sebelumnya sempat diunggah. Itu sangat buruk bagi persepsi investor,” katanya.