Sentimen Negatif Warganet Mencapai 66 Persen, MBG Mendesak Dievaluasi

Warganet prihatin dengan beragam kasus keracunan pada program makanan bergizi gratis atau MBG. Tata laksana pengolahan pangan yang higienis mutlak untuk dilaksanakan untuk mitigasi kasus keracunan itu. Dapur berbasis desa atau sekolah dapat menjadi solusi.

Kabar keracunan massal akibat menu program Makan Bergizi Gratis atau MBG membuat jagat media sosial gaduh. Di Bandung Barat, pemerintah daerah bahkan hingga menetapkan status kejadian luar biasa setelah lebih dari 1.200 pelajar dari PAUD hingga SMA mengalami gejala keracunan, seperti mual, muntah, dan pusing, seusai menyantap menu MBG. Warganet merespons peristiwa ini dengan 66 persen sentimen negatif.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, program MBG terhitung sejak Januari hingga 25 September 2025 mengakibatkan 70 insiden keracunan makanan dengan total 5.914 murid terdampak. Dilihat dari tren datanya, pada Januari tercatat timbul 94 korban keracunan makanan yang disebabkan dari empat kasus. Puncaknya terjadi pada bulan September dengan catatan 44 kasus yang menimbulkan korban hingga 2.210 murid dari tingkat PAUD hingga SMA.

Serangkaian kasus keracunan MBG yang sering kali diberitakan melalui beragam kanal informasi membuat perbincangan warganet kian menghangat. Apalagi, tren kasus keracunan MBG kian meningkat dan santer tersiar kabarnya. Litbang Kompas melalui Kompas Monitoring melakukan pemantauan terhadap obrolan warganet di lima platform media sosial. Kelima platform itu ialah Tiktok, Instagram, Facebook, Youtube, dan X. Dari pemantauan sejak 17 hingga 25 September 2025 mendapatkan 74.688 data dari media sosial yang kemudian dianalisis.

Kata kunci yang disematkan pada mesin pengumpul data media sosial Kompas Monitoring adalah ”MBG” dan ”Makan Bergizi Gratis”. Pemilihan kata kunci yang esensial dimaksudkan supaya hasil pencarian tidak tendensius pada tokoh, lembaga, atau peristiwa tertentu yang berpotensi menimbulkan bias.

Hasilnya menunjukkan 66 persen percakapan tentang MBG bernada negatif, 16 persen netral, dan hanya 18 persen positif. Topik pembahasannya pun terbilang beragam. Secara garis besar, terdapat dua kelompok topik, yaitu yang dominan negatif dan dominan positif. Definisi topik dominan positif ialah pada data yang sentimen positifnya lebih besar daripada sentimen negatifnya, begitu pula berlaku sebaliknya.

Selain berdasarkan sentimen, topik juga diurutkan berdasarkan frekuensi percakapan yang ditemukan. Topik dengan frekuensi terbanyak menempati posisi teratas. Dari kubu sentimen negatif, topik yang bertengger di peringkat satu adalah ”Seruan warganet untuk hentikan MBG”. Topik tersebut menuai 100 persen obrolan bernada negatif.

Gelombang seruan untuk menghentikan MBG disampaikan dengan beragam ekspresi di kolom komentar. Mulai dari seruan singkat seperti ”stop MBG”, ”hentikan MBG”, hingga seruan disertai pandangan warganet. Salah satu contohnya dapat dilihat dari unggahan pemilik akun X @Megatop99 yang menuliskan: Mengapa MBG rawan keracunan? Karena antara waktu makanan yg disediakan dengan waktu makanan disantap jaraknya sangat lama kira-kira 12 jam. Masaknya malam hari, makannya siang hari. Sebaiknya hentikan saja MBG...!!  @prabowo  @DPR_RI”.

Ada pula ujaran senada dari pemilik akun Tiktok Malay26543 yang berujar demikian: Hentikan program nasi gratis. Tidak efektif. Menghambur2kan uang negara. Hanya menguntungkan segelintir orang yg mencari keuntungan sebesar-besarnya dgn menekan biaya makan utk anak2 dan mengabaikan gizi dan kesehatan anak indonesia. Bagus beri langsung bantuan ke orang tuanya yg membutuhkan sekali. Banyak salah sasaran. Tidak semua orang tua mau diberi anaknya makan gratisan.

Salah satu penekanan dari komentar tersebut adalah pandangan bahwa MBG merupakan proyek besar nasional yang disinyalir menguntungkan segelintir pihak yang mencari keuntungan besar. Hal tersebut muncul pada topik peringkat kedua yang dominan nada negatifnya, yaitu ”Warganet : MBG ladang korupsi”.

Topik yang memperbincangkan kecurigaan MBG sebagai ladang korupsi memunculkan 99 persen sentimen negatif. Sentimen tersebut menggambarkan kecemasan adanya celah penyimpangan dalam pengadaan dan pengelolaan rantai pasok makanan. Kekhawatiran publik terutama menyasar risiko penggelembungan biaya atau mark-up, penggunaan bahan bermutu rendah, dan lemahnya pengawasan mulai dari pengadaan bahan, pengolahan di dapur, hingga distribusi.

Komentar pemilik akun Facebook Moh Affan Setiawan, salah satunya, ia menyatakan bahwa ”Progamnya baik tapi moral para pejabatnya yang bermasalah”. Affan menyoroti persoalan pelaksanaan MBG pada cacat moral para pelaksananya.

Tindak korupsi bisa jadi salah satu sangkaan yang menjadi penyebab terjadinya kasus keracunan yang dialami ribuan murid di berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya kasus ini memicu respons dari warganet yang membuat julukan atau pelesetan dari program MBG.

Begitu banyaknya pelesetan MBG menempatkan topik ”Julukan MBG : Makan Basi Gratis/Makan Beracun Gratis” pada peringkat ketiga dari jajaran 10 topik terpopuler. Julukan bernada sarkastik tersebut disertai dengan 98 persen sentimen negatif. Kemunculan pelesetan dipicu oleh temuan makanan basi, lauk kurang matang, adanya ulat dan belatung, hingga kabar ditemukannya serpihan kaca dalam makanan. Akumulasi percakapan yang mendorong tingginya frekuensi julukan terhadap MBG menguatkan pandangan bahwa masalah timbul bukan sesekali saja, melainkan berulang dan hal ini berkenaan dengan standar operasi MBG yang pelaksanaannya belum sesuai dengan prosedur standar yang ditetapkan.

Pada peringkat keempat ramai menjadi buah jempol warganet yang mengulas semakin maraknya kasus keracunan MBG. Dalam beberapa laporan dari hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan menu bermasalah dan praktik higienitas yang lemah. Hasil investigasi BGN menemukan beragam kontaminan, salah satunya bakteri Escherichia coli yang ditemukan pada air, nasi, tahu, dan ayam.

Perbincangan seputar kasus keracunan yang dialami murid yang mengonsumsi MBG menimbulkan 83 persen sentimen negatif. Kasus yang diobrolkan pun beragam, mulai dari kasus di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat, hingga Kepulauan Banggai di Sulawesi Tengah. Sederet peristiwa tersebut terjadi pada rentang 22-26 September 2025 secara hampir bersamaan di sejumlah kabupaten.

Sentimen negatif terutama memuat ungkapan kekecewaan warganet. Misalnya dari unggahan pemilik akun Facebook Ady Indra yang menuliskan, Makanan beracun di kasih ke anak sekolah coba di kasih ke pejabat. Ungkapan kekesalan serupa ditemukan salah satunya dari komentar pemilik akun Tiktok Taurusreciever yang berujar, Bodohnya ngurus makanan aja sampai keracunan mau jadi apa negara Indonesia.

Sementara itu, ada 8 persen warganet yang berkomentar dengan nada positif. Komentar positif berkisar pada testimoni bahwa di sekolah anak mereka tidak pernah terjadi kasus keracunan. Selain itu, komentar juga berupa apresiasi bahwa MBG meringankan orangtua sehingga tidak perlu membuatkan bekal untuk anak. Salah satunya seperti komentar dari akun Facebook Sapriansyah, Mantap, Alhamdulillah kami sebagai orang tua merasa terbantu sekali, tidak perlu repot-repot siap kan bekal anak kesekolahan, tinggal pengawasan dapur MBG agak tidak terjadi keracunan lagi.

Hal senada diungkapkan pengguna Tiktok dengan akun Siwag_03 yang berbunyi, Jangan salahkan pemerintah. Coba dicek di dapur masak. Bisa jadi sayur apa daging yang tidak layak d imasak tapi tetap di masak. Komentar dengan posisi membela pemerintah cukup banyak ditemukan. Komentar dengan tone positif mencoba memberi perspektif selain menimpakan kesalahan kepada pemerintah pusat, atau dalam hal ini kementerian dan lembaga terkait, termasuk menyalahkan presiden.

Simpul persoalan lainnya selain keamanan pangan adalah dari sisi pascakonsumsi makanan. Sisa makanan menjadi realitas yang tak dapat disangkal. Beredar di media sosial video-video pembersihan ompreng atau wadah makanan yang masih menyisakan banyak makanan di dalamnya. Video menampilkan pihak sekolah ataupun pihak dapur terpaksa membuang makanan karena tidak habis. Situasi tersebut terjadi setiap hari dan menyebabkan timbulan sampah makanan.

Selain itu, sampah makanan sudah menjadi persoalan negara yang belum ada penyelesaiannya. Tim Jurnalisme Data Kompas pada 2022 merilis hasil liputan yang salah satunya berjudul ”Sampah Makanan Mencapai Rp 330 Triliun”. Artinya, nilai ekonomi sampah makanan hampir setara dengan anggaran MBG tahun 2026 yang diketuk senilai Rp 335 triliun. Sebagian makanan dari anggaran itu sudah pasti menyumbang timbulan sampah makanan.

Isu kemubaziran makanan memicu 69 persen sentimen negatif dari warganet. Hal ini menjadi indiktor adanya masalah perencanaan menu, ukuran porsi, dan edukasi konsumsi.

Persoalan berikutnya yang disorot oleh warganet ialah adanya dugaan sekitar 5.000 dapur MBG fiktif. Isu tersebut pertama kali diembuskan oleh anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, dalam kesempatan rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BGN pada Jumat (19/9/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan.

Merespons tudingan tersebut, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa dugaan dapur MBG fiktif muncul dari usulan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang sudah terdaftar dalam portal mitra. Namun, SPPG tersebut belum ditindaklanjuti dengan pembangunan.

Meski sudah dijawab oleh pihak BGN, dugaan itu telanjur membuat kegaduhan di jagat media sosial. Topik ”Dugaan adanya 5.000 dapur MBG fiktif” menuai 66 persen sentimen negatif. Topik ini bersinggungan erat dengan topik dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG. Suara miring yang diujarkan oleh warganet mayoritas bernuansa mencibir praktik korupsi yang sudah membudaya di negeri ini, mulai dari elite politik hingga pelaksana di level masyarakat bawah.

Masih persoalan seputar dapur, topik ”Dugaan dapur MBG tidak higienis” berada di urutan kedelapan dengan 59 persen sentimen negatif. Topik ini bertalian erat dengan perbincangan kasus keracunan MBG yang bisa dibilang massal. Sebelum adanya keterangan resmi dari pihak pemerintah, warganet sudah ramai berspekulasi bahwa salah satu simpul persoalannya ada pada higienitas dapur tempat memasak dan menyiapkan MBG.

Topik berikutnya yang berada di urutan kesembilan berupa spekulasi liar bahwa kasus keracunan disebabkan oleh sabotase. Isu ini mencuat salah satunya diawali pengakuan warganet yang mengklaim memiliki rekaman kamera pengawas yang menunjukkan ada gerak-gerik mencurigakan di dalam dapur MBG. Diduga, ada orang yang sengaja mencemari makanan yang sedang disiapkan sebelum dikemas dan diantar untuk para murid.

Perbincangan terkait dugaan sabotase tersebut memunculkan 54 persen sentimen negatif yang mengecam keras tindakan tersebut jika memang rumor itu benar. Ada pula 22 persen warganet yang berkomentar netral dan skeptis dengan klaim yang menyatakan adanya dugaan sabotase.

Muara dari kegelisahan warganet tertuang pada topik ke-10, yakni tuntutan untuk segera melakukan evaluasi program MBG secara menyeluruh. Program yang belum genap berusia setahun ini dinilai oleh warganet sudah menimbulkan banyak persoalan. Ini terutama kegelisahan dipicu oleh kasus keracunan yang belakangan semakin melonjak angka kasus dan korbannya.

Warganet mendesak supaya dilakukan audit menyeluruh atas desain program, tata kelola, dan kualitas belanja. Evaluasi yang dimaksud mencakup penguatan standar mutu, pengawasan independen, sampai penataan ulang tata kelola di tingkat SPPG.

Sebagian warganet menuntut agar MBG dihentikan, sebagian lagi masih berharap agar terus dilanjutkan. Sebab, menurut mereka yang mendukung, MBG merupakan salah satu wujud kehadiran negara untuk masyarakat. Salah satunya dalam bidang kecukupan gizi bagi pelajar Indonesia.

Sentimen warganet terhadap MBG tidak semuanya negatif. Ada enam topik yang lebih besar positifnya dibandingkan dengan sisi negatifnya.

Peringkat pertama jajaran topik dengan sentimen positif yang dominan ditempati oleh ”Sekolah memutuskan tidak ikut MBG”. Topik ini diapresiasi dengan 61 persen sentimen positif. Makna dari sentimen positif tersebut bagai dua sisi uang koin. Satu sisi dapat dimaknai bahwa sekolah mampu menyediakan makanan bergizi secara mandiri, memilih untuk melakukan pengadaan sendiri. Alasannya, supaya lebih leluasa dalam mengelola dan terbilang lebih aman dari persoalan keamanan pangan seperti hal kasus keracunan. Pengelolaan mandiri ini sangat penting karena tanggung jawab ada di pihak sekolah itu sendiri. Singkat kata, sekolah tidak yakin dengan pelaksanaan MBG dari negara.

Makna sisi lainnya adalah untuk dunia pendidikan, mencukupi gizi murid adalah salah satu faktor penting yang harus dipenuhi. Maka dari itu, sesungguhnya program MBG nasional adalah hal yang baik secara konsep. Namun, program MBG masih lemah dalam pelaksanaannya dan masih banyak yang harus dibenahi.

Seperti yang terjadi di SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta, Jawa Tengah. Sekolah ini sudah 10 tahun menjalankan program makan di sekolah yang makanannya disediakan di dapur sekolah. Dapur tersebut dibangun secara swadaya pada tahun 2015. Pada artikel Harian Kompas yang berjudul ”Ironi MBG: Menutup Dapur Sehat, Memberi Makanan ’Berbahaya’” dikisahkan bahwa dapur dan kantin sehat sekolah yang sudah teruji 10 tahun itu harus tutup, diganti dengan MBG yang justru kerap meracuni siswa (26/9/2025). Sungguh hal yang ironis.

Barang baru yang belum teruji justru hendak menggantikan yang sudah melayani selama satu dekade. Keputusan tersebut adalah cerminan keputusan yang cenderung pragmatis yang hanya mengutamakan kelancaran program semata, bukan berorientasi pada kesejahteraan penerima manfaat. Adalah hal baik ketika sekolah sudah mandiri dan tidak perlu campur tangan negara. Jangan sampai kehadiran negara justru menurunkan kualitas yang sudah berlangsung selama ini.

Gelagat tata kelola yang terkesan memaksakan keberlangsungan program memicu gugatan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendesak supaya MBG dihentikan sementara. Seruan ICW tersebut menuai 46 persen sentimen positif dari warganet. ICW menilai, ada oknum-oknum yang memanfaatkan program MBG untuk kepentingan politik pribadi ataupun kelompok tertentu. Kecenderungan tersebut membuat terabaikannya tujuan mulia MBG dan justru menimbulkan korban di pihak penerima manfaat.

ICW mendorong untuk penghentian sementara disertai evaluasi program secara menyeluruh. Aspek perlindungan terhadap murid dan akuntabilitas anggaran harus dibenahi. Hal senada disampaikan oleh warganet, hendaknya program MBG segera diaudit, regulasi diperbaiki, dan diberikan pendampingan untuk para korban.

Selain menuntut audit, warganet juga menyampaikan aspirasi demi keberlanjutan MBG dengan topik ”Saran dapur MBG per desa atau per sekolah”. Kemudian, pengelolaannya diberikan kepada pihak desa ataupun sekolah. Harapannya, tanggungan beban porsi yang harus disiapkan setiap hari bisa dibagi ke dalam beberapa dapur MBG, bukan dikerjakan dengan skala besar di satu tempat saja. Diharapkan pula pertanggungjawabannya jelas, sikap saling menjaga akan tumbuh ketika dapur dikelola oleh orang-orang yang dekat dengan komunitas masyarakat.

Aspirasi tersebut dipicu oleh adanya dugaan bahwa banyak pemilik dapur MBG merupakan kalangan pejabat dan pemodal besar. Pengadaan standar dapurnya pun memakan biaya investasi yang tidak sedikit, tak jarang pembangunan fasilitas dapur MBG menelan biaya mencapai Rp 1 miliar, bahkan lebih. Hal tersebut disebabkan salah satunya oleh besarnya kapasitas produksi dan standar kualitas dapur yang dipersyaratkan.

Persoalan pelaksanaan MBG menjadi perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menkeu berujar bahwa apabila anggaran tidak segera terserap, makan akan dialihkan untuk dijadikan anggaran bantuan sosial. Salah satunya dalam bentuk bansos pangan berupa beras.

Sebagian warganet setuju, mereka mengapresiasi dengan 42 persen sentimen positif. Berseberangan dengan itu, 40 persen sentimen negatif mewakili ketidaksetujuan. Alasannya, selama ini mekanisme bansos juga belum optimal. Warganet khawatir nanti akan salah sasaran dan menjadi celah untuk korupsi.

Baik itu pelaksanaan MBG maupun rencana aliran bansos, ketakutan warganet ada pada risiko tindak korupsi. Apabila terjadi korupsi, penerima manfaat yang menanggung akibatnya. Ketakutan tersebut bukan tanpa dasar. Berkaca dari Corruption Perceptions Index (CPI) dari lembaga Transparency International Indonesia, menunjukkan bahwa pada 2019 mencapai titik tertinggi sejak tahun 1995 dengan perolehan skor 40. Namun, tahun-tahun setelahnya tampak tren penurunan. Terakhir, CPI tahun 2024 menunjukkan angka 37 dan belum bisa kembali menyamai angka tertinggi pada tahun 2019.

Semakin rendah skor CPI mendekati nol, maka mengindikasikan tingkat korupsinya sangat tinggi. Sebaliknya, semakin menjauh dari nol dan mendekati 100, maka tata kelolanya semakin bersih.

Topik terakhir yang dominan sentimen positifnya adalah topik ”Gaji pegawai dapur MBG”. Ramai menjadi perbincangan setelah beredar video pegawai dapur MBG yang bertugas sebagai pencuci wadah makanan menerima upah Rp 1,8 juta per bulan.

Bekerja di dapur MBG menawarkan prospek yang menjanjikan di tengah situasi Indonesia yang kekurangan lapangan pekerjaan. Topik tersebut memperoleh 38 persen sentimen positif dengan muatan harapan sebagian warganet yang ingin ikut bekerja di dapur MBG yang ada di wilayah mereka.

Namun, ada pula warganet yang memandang secara miris. Hal ini tecermin dari 28 persen sentimen negatif yang mewarnai topik tersebut. Kebanyakan yang bersuara negatif membandingkan gaji tukang cuci MBG dengan gaji guru honorer yang disebut-sebut hanya Rp 500.000 per bulan.

Fenomena tersebut merupakan suatu wujud nyata ketimpangan struktural yang diciptakan oleh negara. Di saat guru mengajar dengan syarat pendidikan yang tinggi, tetapi berhonor sedikit. Sementara itu, tukang cuci wadah makanan MBG tanpa persyaratan pendidikan tinggi bisa memperoleh pendapatan lebih banyak dari pengajar honorer. Padahal, keduanya sama-sama bekerja untuk kesejahteraan pelajar Indonesia.

Mengupas lapisan persoalan pelaksanaan MBG bisa dibilang cukup berbelit. Bahkan, dengan menguraikan persoalan MBG, terkuak pula kesenjangan struktural antara honorarium tukang cuci dan guru honorer. Program yang bagus tidak akan berdampak baik bahkan tidak akan berkelanjutan apabila orientasi pelaksanaannya hanya menguntungkan segelintir pihak.

Oleh karena itu, untuk menepis itu semua, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Akumulasi kasus keracunan yang sudah berdampak pada lebih dari 5.000 penerima manfaat hingga September ini harus menjadi perhatian serius. Setidaknya, dalam hal tata kelola makanan sebelum disajikan kepada penerima manfaat.

Jangan sampai proyek yang menyedot anggaran hingga ratusan triliun rupiah ini justru kontraproduktif bagi pengembangan mutu SDM di masa depan. Semakin banyak kasus keracunan MBG berpotensi menimbulkan penolakan dan rasa waswas bagi penerima manfaat ataupun orangtua siswa. Apabila ini terjadi, justru menimbulkan pemborosan anggaran dan mempertaruhkan visi-misi pemerintah yang ingin membangun generasi emas 2045.

Selain itu, program MBG harus dipantau secara saksama pelaksanaannya agar tidak menjadi ruang korupsi banyak pihak. Ini mengingat anggaran yang dialokasikan sangat besar dan bahkan pada tahun 2026 mencapai Rp 335 triliun.  (LITBANG KOMPAS)