Serangan Besar-besaran AS Pun Sulit Menjatuhkan Pemerintahan Iran

Sudah 1,5 bulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mengancam akan kembali menyerang Iran. Sayangnya, Washington belum punya kekuatan memadai di sekitar Teheran sampai sekarang. Selain itu, serangan sebesar apa pun tetap nyaris mustahil memicu pergantian pemerintahan di Iran.

AS kini mengoperasikan 20 kapal perang dan kapal pendukung di Teluk Persia dan Laut Arab. Gugus tempur laut (guspurla) itu dipimpin kapal induk USS Abraham Lincoln.

Lalu, kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald Ford, diperintahkan bergerak dari Karibia mendekati Iran. Guspurla USS Gerald Ford akan bergabung dengan guspurla USS Abraham Lincoln paling cepat.

Perintah yang diketahui pada Jumat (13/2/2026) itu akan membuat dua kapal induk AS kembali berada di dekat Iran. Juli 2025, AS menempatkan USS Nimitz dan USS Carl Vinson di Timur Tengah.

USS Gerald Ford bisa melaju sampai 56 kilometer per jam atau 1.344 kilometer per hari. Kini, kapal itu setidaknya hampir 15.000 kilometer dari Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab. Dengan kecepatan maksimum, butuh paling tidak 12 hari untuk memindahkan USS Gerald Ford dari Karibia ke sekitar Selat Hormuz.

Serangan ke Iran akan sangat menantang dan rumit bagi militer AS.

Jika lancar, guspurla USS Gerald Ford paling cepat tiba di dekat Iran di tengah Ramadhan. Di Karibia, guspurla itu diperkuat hingga 75 pesawat yang antara lain F-35.

Ada juga kapal perusak dan kapal penjelajah dalam guspurla itu. ”Pengerahan aset militer tambahan ke Timur Tengah menandakan keseriusan dan keteguhan,” kata analis Institut Kajian Keamanan Nasional (INSS) Israel, Danny Citrinowicz.

Dalam ulasan pada 12 Februari 2026, The Atlantic menulis AS dan mitranya di kawasan akan menanggung risiko amat besar kalau menyerang Iran sekarang. AS tak punya cukup aset militer di sekitar Iran untuk saat ini.

Punya cukup aset berarti AS bisa menggempur Iran habis-habisan dan Iran tak bisa membalas. Hal itu juga berarti AS bisa melindungi pangkalannya dan mitranya di kawasan.

Maka, lanjut The Atlantic, AS-Iran sama-sama mengulur waktu lewat perundingan. Setelah di Oman pada 6 Februari, perundingan akan dilanjutkan ke Swiss pada 17 Februari 2026.

Sistem (pemerintahan Iran) tidak bersandar pada satu orang meski ada yang dominan.

Trump telah menegaskan ingin serangan menentukan. Bukan perang berkepanjangan. Sampai sekarang, para jenderal AS tak tahu cara memenuhi keinginan itu.

Mereka lebih tak tahu lagi bagaimana serangan itu akan memicu pergantian pemerintahan di Iran. ”Serangan ke Iran akan sangat menantang dan rumit bagi militer AS,” kata pejabat Departemen Perang AS yang tak mau identitasnya diungkap.

Iran memiliki ribuan rudal dan pesawat nirawak yang bisa menjangkau sampai Italia. Hal itu berarti, tak ada aset militer AS dan sekutu serta mitranya di kawasan aman dari pembalasan Teheran kalau Iran diserang. Para pejabat militer dan pertahanan AS sepakat, pembalasan Iran akan sangat besar.

Masalah lain, aset militer AS di kawasan hanya cukup untuk perang dalam hitungan hari. AS dan sekutu serta mitranya, dengan kondisi sekarang, tak mampu berperang dalam hitungan pekan, apalagi bulan dan tahun dengan Iran. Padahal, menurut Citrinowicz, memaksakan pergantian pemerintahan membutuhkan serangan udara dan darat jangka panjang.

Serangan AS mungkin saja bisa menyasar para petinggi sipil dan militer Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Walakin, selama bertahun-tahun Iran telah membuktikan pemimpin sipil mereka ditopang lapisan demi lapisan. Kematian satu pejabat atau jenderal tak menghalangi organisasi berfungsi.

Selepas serangan AS-Israel pada Juni 2025, Iran masih bisa membalas dan kini tetap mengancam. Padahal, banyak jenderalnya yang tewas. ”Sistem (pemerintahan Iran) tidak bersandar pada satu orang meski ada yang dominan,” kata Citrinowicz yang pernah jadi kepala bagian Iran di intelijen pertahanan Israel.

Militer Iran, baik garda revolusi (IRGC) maupun angkatan bersenjatanya (Arthesh), sadar mungkin tak bisa menang dalam arti mengalahkan AS dan sekutunya. Bagi IRGC dan Arthesh, bisa bertahan saja sudah kemenangan.

Sementara itu, setelah menghabiskan setidaknya 3 juta dolar AS untuk mengirim Starlink, Washington mencari 10 juta dolar AS lagi. Dana itu bagian dari upaya menembus blokade internet di Iran.

Dilaporkan Bloomberg pada Minggu (15/2/2026), sejumlah lembaga pemerintah dan swasta Amerika Serikat sedang mencari tambahan dana itu. Departemen Luar Negeri AS dan sejumlah pihak sepakat perlu pendanaan khusus agar warga Iran bisa mengakses layanan virtual private network (VPN).

Dana itu akan dikelola Open Technology Fund (OTF) untuk menyediakan layanan bagi 25 juta orang di Iran. ”Kami butuh dana itu segera. Kalau tak mendapat sumber daya segera, kami akan terpaksa memutuskan layanan VPN Iran pekan depan,” kata Presiden OTF, Laura Cunningham.

Sejak 2022, OTF menerima uang dari Pemerintah AS untuk menyediakan layanan VPN gratis bagi warga Iran. Layanan itu memungkinkan warga Iran tetap bisa mengakses internet tanpa sensor.

Setidaknya empat senator AS mendesak Deplu AS segera menyediakan dana itu. Warga dan organisasi sipil tak bisa mendanai program itu. Sebab, akan melanggar aturan sanksi AS pada Iran.

VPN tetap dibutuhkan sekalipun internet diakses lewat satelit, seperti disediakan Starlink atau operator lain. Pada Kamis (12/2/2026), The Wall Street Journal melaporkan AS menyelundupkan setidaknya 6.000 unit Starlink ke Iran.

Penyelundupan sebelum dan saat aksi unjuk rasa besar-besaran di Iran, bulan lalu. Presiden AS Donald Trump disebut tahu penyelundupan itu. Walakin, tak dijelaskan siapa yang menyetujuai penyelundupan itu.

Di Iran, Starlink adalah barang ilegal. Pada Januari 2026, di tengah unjuk rasa, aparat Iran menyita ratusan unit Starlink yang diselundupkan ke Iran. Kala itu, Trump berdiskusi dengan Elon Musk soal penyediaan akses internet bagi Iran. Starlink dikendalikan perusahaan Musk.

Harga unit dan biaya bulanan termurah Starlink adalah 500 dolar AS. Dengan demikian, penyelundupan ke Iran butuh setidaknya 3 juta dolar AS.

Dana pembelian, antara lain, dari program kebebasan internet. Program itu bagian dari upaya AS menembus blokade internet di berbagai negara.

Dulu, dana program itu disediakan National Endowment for Democracy (NED). Sejak Donald Trump kembali jadi Presiden AS, dana Pemerintah AS untuk NED mendekati nol. Cunningham bertahun-tahun bekerja untuk NED dan lembaga terkait NED.

Selama unjuk rasa Iran 2022, VPN yang dibayari AS diakses 30 juta warga negara itu. Deplu AS juga mencatat jutaan warga Iran mengakses VPN tersebut kala AS-Israel menyerang Iran pada Juni 2025.

Sejumlah penyedia VPN mengandalkan dana Pemerintah AS untuk beroperasi. Salah satunya Priphon yang mendapat 5,9 juta dolar AS di 2025 dan 18,5 juta dolar AS di 2024.

Presiden Psiphon, Michael Hull, menyebut 18,4 juta pengguna di Iran menggunakan layanan Psiphon pada Januari 2026. Kala itu, Teheran nyaris memutus total sambungan internet Iran.

Badan AS untuk Media Global, USAGM, disebut memprioritaskan pengiriman Starlink dibandingkan dengan mendanai VPN. USAGM adalah lembaga Pemerintah AS yang kini mengurus program kebebasan media. (AP/AFP)