Setahun Prabowo: Harga Pangan Cenderung Kian Mahal Seiring Naiknya Kesejahteraan Petani

Tercapainya swasembada pangan dan ketersediaan sarana produksi pertanian menjadi salah satu fokus Presiden Prabowo Subianto dalam kurun lima tahun masa kepemimpinannya. Peningkatan produksi pangan sekaligus kesejahteraan petani juga menjadi prioritas yang ingin segera diwujudkan. Hanya saja, surplus pangan dan kepuasan yang dirasakan petani saat ini cenderung anomali karena harga pangan, khususnya beras, justru merangkak naik.

Dalam program hasil terbaik cepat yang disampaikan Presiden Prabowo, pertanian menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus utama kebijakan. Pemerintahannya akan berupaya mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan menciptakan lumbung pangan di desa, daerah, dan juga nasional.

Dengan demikian, harapannya akan tercipta swasembada pangan dalam tempo relatif singkat. Pada masa awal jabatannya, Prabowo menargetkan swasembada pangan akan diraih pada 2028. Namun, target itu kemudian dipercepat menjadi tahun 2027 (Kompas.id, 30/11/2024).

Dalam pelaksanaannya, target tersebut terus diupayakan terakselerasi lebih cepat. Bahkan, pemerintah menargetkan swasembada beras secara lebih ambisius, yakni tercapai pada 2026 dan kemudian direvisi lagi menjadi tahun 2025 ini.  

Lantas, apakah rencana tersebut terealisasi dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat, khususnya petani dan juga konsumen pangan di Indonesia?

Secara umum, kepuasan terhadap kebijakan pertanian, khususnya tanaman pangan, mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Hal ini tampak dari hasil Survei Nasional Kompas yang dilakukan pada akhir Juli hingga awal Agustus lalu di 38 provinsi di Indonesia. Hasil survei jelang satu tahun pemerintahan Prabowo ini menunjukkan bahwa kebijakan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) harga gabah kering panen (GKP) dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram pada awal tahun 2025 mendapat apresiasi positif dari khalayak luas.

Sebanyak 77,1 persen responden meyakini bahwa kebijakan kenaikan harga GKP itu akan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Keyakinan tersebut kian melonjak angkanya ketika dikerucutkan pada responden yang memiliki latar belakang di sektor agraris, baik itu petani, peternak, maupun nelayan. Responden kelompok petani ini memiliki tingkat keyakinan sekitar 85 persen bahwa peningkatan kesejahteraannya akan bertambah seiring kebijakan kenaikan harga GKP.

Penilaian publik tersebut menggambarkan kenaikan harga GKP secara langsung akan berdampak pada pendapatan dan juga kualitas kehidupan para petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai tukar petani (NTP) mengalami lonjakan cukup lumayan selama kurun setahun Prabowo menjabat.

Pada September 2024, NTP tanaman pangan sebesar 111,37 yang menandakan kondisi petani subsektor ini relatif sudah cukup sejahtera karena nilai NTP-nya sudah lebih dari 100. Selang setahun, pada September 2025, besaran NTP tersebut sedikit mengalami kenaikan menjadi 113,95. Hal ini mengindikasikan sektor tanaman pangan kian menguntungkan bagi para petani yang membudidayakannya.

Salah satu hal yang menyebabkan NTP tanaman pangan itu meningkat adalah besaran Indeks Harga yang Diterima (It) petani melonjak cukup signifikan. Dalam rentang setahun, terjadi kenaikan Indeks Harga yang Diterima sekitar 6 persen, yakni dari 137,98 pada September 2024 menjadi 146,28 pada September 2025.

Kenaikan indeks ini (It) jauh lebih besar dari kenaikan Indeks yang Dibayarkan (Ib) yang hanya sebesar 3,4 persen dalam rentang waktu yang sama. Indeks yang Dibayarkan petani naik dari 120,86 pada September 2024 menjadi 125,02 pada September 2025.

Lonjakan Indeks Harga yang Diterima (It) petani yang relatif tinggi tersebut mengindikasikan kebijakan pemerintah menaikkan harga GKP menjadi Rp 6.500 per kg pada awal tahun 2025 ini berdampak signifikan bagi pendapatan petani. Bertambahnya penghasilan tersebut mampu memenuhi biaya yang dikeluarkan para petani, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi tani. Dalam rentang setahun terakhir, indeks konsumsi rumah tangga petani pangan naik hampir 4 persen dan biaya produksi tani naik hampir 2 persen.

Dari uraian data Indeks yang Dibayarkan (Ib) petani itu menunjukkan biaya yang cukup tinggi kenaikannya saat ini adalah biaya konsumsi rumah tangga. Untuk biaya produksi tani relatif tidak mengalami perubahan harga yang cukup besar dari sebelumnya.

Salah satu biaya konsumsi rumah tangga tani yang cukup besar alokasinya adalah anggaran penyediaan pangan. Apalagi, sepanjang setahun terakhir, andil inflasi terkait makanan proporsinya kian membesar. Dengan demikian, biaya konsumsi makanan turut meningkat, tidak hanya bagi keluarga petani, tetapi juga masyarakat secara luas.

Berdasarkan data BPS, dari September 2024 hingga September 2025, andil inflasi kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menyumbang andil inflasi sekitar 40 persen dari seluruh komponen inflasi. Bahkan, pada saat terjadi inflasi sangat rendah di awal tahun serta deflasi pada Februari lalu, andil inflasi kelompok makanan tetap mendominasi dengan besaran melebihi angka inflasi total. Artinya, perubahan harga pangan akan sangat memengaruhi tingkat belanja masyarakat Indonesia, termasuk para petani yang membudidayakan padi.

Secara umum, pengeluaran terbesar konsumsi kelompok makanan di Indonesia mengarah pada sejumlah komoditas tertentu. Di antaranya berupa belanja makanan dan minuman jadi dengan proporsi pengeluaran sekitar 32 persen, rokok dan tembakau sebesar 11,83 persen, serta padi-padian 11,51 persen. Untuk komoditas lainnya rata-rata proporsi belanjanya kisaran 1-8 persen.

Dari komponen pengeluaran tersebut, maka setiap kenaikan harga pangan, seperti halnya beras, akan berdampak pada bertambahnya nominal belanja masyarakat. Pasalnya, beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia sehingga menjadi komoditas yang selalu tersedia di setiap rumah tangga dan usaha-usaha makanan jadi.

Menurut data BPS, mulai pertengahan tahun ini terjadi kenaikan harga beras di berbagai tingkatan kualitas, mulai dari beras pecah, submedium, medium, hingga premium. Khusus beras medium, yang menjadi standar konsumsi beras pada umumnya mengalami lonjakan di level penggilingan sekitar 3 persen, yakni dari Rp 12.867 pada Juni 2025 menjadi Rp 13.264 per kg pada Juli 2025. Bulan berikutnya hingga September 2025, harga beras medium di level penggilingan stabil merangkak naik di atas Rp 13.300 per kg. Padahal, sebelum Juli 2025, harga beras kualitas medium tersebut rata-rata tak lebih dari Rp 13.000 per kg.

Kenaikan harga beras di level penggilingan itu tentu saja mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen akhir menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa waktu belakangan sempat terjadi kenaikan harga beras baik di pasar tradisional ataupun ritel modern.

Secara ekonomi, kenaikan harga beras itu tergolong anomali. Pasalnya, di saat bersamaan neraca beras menunjukkan surplus ketersediaan yang berlimpah. Neraca pangan ini merupakan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan antarwaktu dan antarwilayah. Jumlah ketersediaan pangan dihitung berdasarkan akumulasi dari stok awal, jumlah produksi, impor pangan, dan dikurangi ekspor. Untuk jumlah kebutuhan pangan dihitung dari konsumsi rumah tangga ditambah konsumsi nonrumah tangga.

Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas), sejak April 2025, proyeksi necara beras nasional mengalami lonjakan menjadi di atas 12 juta ton dari bulan-bulan sebelumnya yang tak lebih dari 10 juta ton. Setelah April, jumlah neraca beras relatif stabil di kisaran 12 juta ton dan bahkan pada kurun Agustus-November 2025 neraca beras diproyeksikan berkisar 13 juta-14 juta ton sebulan. Pada akhir tahun nanti sedikit menyusut di kisaran 12 juta ton.

Dengan neraca yang berlimpah tersebut, menjadi terkesan paradoks ketika harga beras justru meningkat di pasaran sehingga menimbulkan keluhan di sebagian masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei Kompas, tingginya harga sembako menjadi persoalan pertanian yang harus diselesaikan pemerintah secepatnya. Sekitar 37 persen responden menyatakan hal demikian.

Persoalan harga pangan itu juga dikeluhkan oleh responden berlatar belakang sebagai petani. Sekitar 28 persen kelompok responden ini menyatakan tingginya harga pangan merupakan permasalahan yang harus segera diatasi di sektor pertanian saat ini. Selain itu, terbatasnya jumlah pupuk dan mahalnya harga pupuk menjadi persoalan berikutnya yang dinyatakan para petani dengan proporsi hampir 22 persen. Kendala berkurangnya lahan pertanian dan pengairan menjadi persoalan berikutnya yang juga dituturkan oleh responden petani.

Dengan demikian, persoalan yang krusial terkait komoditas pangan saat ini setidaknya terkait dengan harga pangan yang cenderung kian mahal dan sejumlah sarana produksi yang masih terkendala penyediaannya.

Untuk mengatasi sejumlah persoalan tersebut, pemerintah saat ini berencana akan membangun gudang Bulog yang baru. Pada akhir September lalu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan akan membangun 100 gudang baru guna memperkuat penyimpanan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang diprioritaskan untuk daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan Bulog.

Dengan jumlah gudang yang semakin banyak, harapannya serapan pemerintah untuk membeli dan menyimpan komoditas pangan dari petani akan semakin besar. Hal ini dapat berfungsi untuk menjaga pasokan dan sekaligus mengendalikan harga pangan.

Stabilisasi pasar tersebut sangat penting karena dapat mengontrol inflasi yang sangat rentan terdampak dari perubahan harga pangan. Salah satu contohnya kenaikan harga beras belakangan ini yang salah satu penyebabnya karena CPP masih relatif terbatas. Pada Juni lalu, pemerintah mengumumkan stok beras di gudang Bulog mencapai jumlah tertinggi sepanjang masa, yakni 4,2 juta ton.

Mengacu pada data Bapanas, per Juni 2025, neraca beras menunjukkan suplus 12,32 juta ton. Dari perbandingan data CPP dan neraca itu menggambarkan bahwa stok pangan yang dikendalikan pemerintah hanya sekitar 34 persen dan selebihnya dikendalikan oleh pihak nonpemerintah ataupun swasta. Situasi ini menyebabkan kontrol negara terhadap harga beras relatif minim karena kendali besar ketersediaan beras berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, dengan adanya gudang Bulog yang baru, harapannya kontrol pemerintah terhadap pangan kian besar.

Persoalan berikutnya, terkait mahalnya harga pupuk, pemerintah saat ini telah berupaya menekan biaya pupuk menjadi lebih rendah. Mulai Rabu (22/10/2025), Kementerian Pertanian memberlakukan penurunan harga eceran tertinggi pupuk di seluruh Indonesia. Penurunan harga hingga 20 persen ini berlaku untuk semua jenis pupuk mulai dari pupuk kimia hingga organik.

Selain itu, pemerintah juga berjanji akan merevitalisasi industri pupuk agar menghasilkan pupuk berkualitas dan memangkas distribusi sehingga menghindari keterlambatan penyaluran serta kebocoran subsidi pupuk.

Dengan sejumlah upaya tersebut, produktivitas pertanian diharapakan dapat terus ditingkatkan. Apalagi, dengan jaminan harga jual GKP yang semakin tinggi, animo masyarakat untuk bertani kemungkinan akan semakin besar. Dengan dukungan suplai pupuk yang memadai serta input faktor produksi lainnya yang optimal, harapannya produksi pangan nasional akan terus tumbuh dan mampu mencapai swasembada pangan seperti yang dicita-citakan. (Litbang Kompas)