Setelah Presiden Menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai Jubir

Berselang tiga hari setelah membenarkan kabar penunjukan dirinya sebagai juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi mengundang awak media untuk mengadakan pertemuan di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025) pagi.

Didampingi Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, ia berbincang dengan 50 jurnalis dari beberapa platform media massa nasional selama hampir tiga jam. Sekalipun tidak menyebut dirinya sebagai juru bicara, Menteri Sekretaris Negara itu menekankan ingin menjadi jembatan antara masyarakat yang diwakili para jurnalis dan pemerintah.

Tak hanya memperkenalkan diri, Prasetyo juga menghimpun masukan dari mereka yang sehari-hari bertugas meliput di Istana Kepresidenan untuk memperbaiki pola komunikasi presidensial. Salah satu isu yang mengemuka adalah tidak adanya konferensi pers rutin yang dilakukan oleh representasi Istana untuk menjawab isu-isu terkini. Begitu pula dengan sulitnya awak media mendapatkan respons dari perwakilan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) ihwal perkembangan situasi nasional yang berlangsung cepat sehari-hari.

Seusai mendengarkan penjelasan dari para wartawan, Prasetyo pun berjanji untuk mengadakan konferensi pers Istana setiap pekan. Untuk mempercepat komunikasi dan pemberian respons, ia juga menyetujui usulan pembentukan grup percakapan di aplikasi pesan daring. Prasetyo beserta Angga Raka Prabowo dan Juri Ardiantoro yang ia usulkan untuk membantu peran sebagai juru bicara juga menjadi anggota dari grup percakapan daring yang bertajuk ”Tanya Mensesneg” mulai hari itu juga.

Dengan bergabungnya Prasetyo, Angga, dan Juri, grup percakapan daring yang semula dibentuk hanya untuk mengoordinasikan pertemuan antara para juru bicara Istana dan wartawan itu pun menjadi ramai. Hampir setiap pagi, Prasetyo, Angga, dan Juri menyapa awak media lalu disambut dengan aneka pertanyaan mulai dari soal rencana kegiatan Presiden Prabowo Subianto hingga berbagai kebijakan yang akan dilakukan untuk merespons persoalan ekonomi dan politik.

Tidak semua pertanyaan dijawab. Namun, ada beberapa hal yang direspons cepat oleh Prasetyo, baik dengan pernyataan audio, video, maupun tertulis. Contohnya, soal Presiden Prabowo yang berhalangan hadir di pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, 26 April 2025, lalu mendelegasikan tugas tersebut kepada beberapa tokoh, salah satunya Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

”Saya sedang mencari pola menjawab seperti ini yang praktis dan cepat merespons apa yang teman-teman media ingin mendapatkan informasi apa pun,” kata Prasetyo melalui salah satu pesan suara yang ia kirimkan pekan lalu.

Sementara Prasetyo mengambil porsi untuk memberikan penjelasan ihwal kebijakan Presiden di grup yang telah berjalan selama delapan hari itu, Angga juga aktif memberikan informasi detail yang terkait dengan kegiatan-kegiatan Presiden. Misalnya, dokumen undang-undang yang dirujuk dalam pidato Presiden ataupun daftar nama tamu luar negeri yang menemui Presiden.

Saat ditemui Kompas di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Jumat (25/4/2025), Angga mengungkapkan, pola komunikasi yang terbuka dengan awak media bukan hal baru karena sudah diterapkan jauh-jauh hari di internal Partai Gerindra, partai poitik yang dipimpin Prabowo Subianto. Hanya saja, saat terpilih sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo langsung berfokus untuk melaksanakan program-program prioritas sehingga urusan komunikasi Istana tidak menjadi perhatiannya secara langsung. Selain itu, Istana pun memiliki PCO yang diharapkan bisa menjalankan peran-peran komunikasi kebijakan pemerintah secara optimal.

Namun, setelah pemerintahan berjalan sekitar lima bulan, Presiden menyadari kekurangan dalam pola komunikasi di pemerintahannya. Apalagi, masukan dari berbagai pihak mengenai persoalan, bahkan kontroversi yang muncul di seputar komunikasi Istana juga terus berdatangan. ”Mulai dari beberapa rapat terbatas, Presiden meminta kami mengevaluasi dan memperbaiki soal komunikasi,” kata Angga.

Catatan Kompas, evaluasi mengenai pola komunikasi pemerintah disampaikan Presiden Prabowo dalam beberapa rapat terbatas dengan menteri dan wakil menteri pada pertengahan hingga akhir Maret 2025 lalu. Saat itu, Presiden menganggap bahwa anggota kabinetnya belum mengoptimalkan distribusi narasi tentang hasil kerja pemerintah sehingga muncul kekhawatiran masyarakat akan kondisi negara dalam berbagai bidang. Hal itu salah satunya mengemuka melalui narasi ”Indonesia gelap” yang kerap disampaikan publik, baik di media sosial maupun dalam demonstrasi.

Tak berhenti dengan evaluasi saat ratas, kata Angga, Presiden juga ingin menyampaikan sendiri hasil kerja pemerintahannya. Untuk itu, Presiden juga membuka diri untuk mengadakan wawancara langsung dengan pemimpin redaksi dari tujuh media massa di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, 6 April 2025. Dalam agenda yang diatur langsung oleh Angga itu, ia menegaskan tidak ada pembatasan pertanyaan dan tidak ada pemotongan jawaban yang ditayangkan di seluruh platform media massa terkait.

Wawancara khusus pemimpin redaksi tujuh media massa dengan Presiden juga menjadi titik balik dalam pergeseran pola komunikasi Istana dengan menurunkan langsung orang-orang yang berada di lingkar dalam Presiden Prabowo. Sebab, sekitar dua pekan setelahnya Presiden menunjuk Prasetyo sebagai juru bicara. Selama ini, peran juru bicara kerap diasosiasikan kepada Kepala PCO Hasan Nasbi yang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada 21 April lalu. Hasan berlatar belakang sebagai konsultan politik dan sukarelawan pendukung Joko Widodo.

Sementara itu, Prasetyo, selain menduduki jabatan sebagai Menteri Sekretaris Negara yang mengikuti seluruh agenda dan perumusan kebijakan strategis Presiden, juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang lama dikenal dekat dengan Prabowo. Serupa dengan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Prasetyo juga lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, yang bergabung dengan partai yang didirikan Prabowo itu sejak 2008 dan mulai menjadi anggota DPR dari Fraksi Gerindra pada 2020.

Sama halnya dengan Prasetyo, Angga juga merupakan politisi muda Gerindra yang sudah bergabung dengan partai politik tersebut sejak 2008 dan pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo. Setidaknya sejak 2012, ia ditugaskan untuk mengurus bidang media di Gerindra. Bahkan, ia mendirikan beberapa media massa sebagai perwujudan dari cita-cita Prabowo yang sempat mengemuka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Pada Pilpres 2024, Angga pun didapuk menjadi Direktur Media Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Sementara Juri adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga pernah menjadi Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada Pilpres 2024, Juri memberikan dukungan kepada Prabowo dan didaulat menjadi Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran.

”Dengan penunjukan Mensesneg sebagai juru bicara, dia yang akan menjadi wajah komunikasi Istana selain Presiden sendiri, bukan pihak lain,” kata Angga.

Kendati demikian, Angga tidak memungkiri, PCO masih tetap ada. Namun, lembaga tersebut bukan sumber utama informasi tentang kebijakan Istana. ”Peran PCO ke depan adalah mengulangi apa yang sudah digariskan Mensesneg,” ujarnya.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto, melihat langkah Presiden untuk menunjuk Mensesneg sebagai juru bicara di tengah polemik komunikasi pemerintah menunjukkan keinginan untuk mengonfigurasi ulang pola komunikasi Istana. Mensesneg ditempatkan sebagai simpul komunikasi tidak hanya karena posisi strategisnya di kabinet, tetapi juga karena kedekatan secara pribadi. Hal itu penting, karena selama ini terdapat jarak antara Presiden dan PCO sehingga karakter utama komunikasi presidensial, yakni resmi, direktif, dan otoritatif, tidak bisa dilaksanakan oleh PCO. Bahkan, kerap pula terjadi kontroversi seputar komunikasi Istana dan Presiden.

Namun, menurut dia, itu saja tidak cukup. Presiden juga perlu memberikan kejelasan peran PCO yang masih dipertahankan dan menyusun protokol komunikasi presidensial yang menjadi panduan bagi format tata kelola komunikasi pemerintah. Hal itu salah satunya dengan membagi peran informasi secara tegas antara PCO, Mensesneg, dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Pembatasan ini krusial karena akan menentukan cara pemerintah dalam mengorkestrasi komunikasinya.

Selain itu, diperlukan pula pembagian juru bicara secara spesifik berdasarkan isu yang ditangani. Contohnya, membagi juru bicara di bidang politik dalam negeri, internasional, kebencanaan, atau ekonomi, atau isu-isu yang menjadi pembicaraan harian sehingga perlu dijaga dari sisi manajemen isu dan krisis.

”Juru bicara seharusnya tidak bicara dengan kapasitas masing-masing yang (akhirnya) kerap menghasilkan persoalan,” ujar Gun Gun.

Dengan para juru bicara dan Kepala PCO, Presiden semestinya juga mengadakan pertemuan rutin dan intens agar mereka bisa memahami cara Presiden berpikir dan bertindak dalam seluruh konteks kebijakannya. Pembentukan desk komunikasi khusus untuk menyelesaikan masalah terkait isu-isu strategis yang tengah menjadi polemik juga diperlukan. Desk tersebut bisa dibentuk dengan melibatkan penanggung jawab komunikasi lintas kementerian dan lembaga.

Selain itu, harus ada penguatan dan sinergi terhadap tiga ranah tata kelola. Ketiga ranah dimaksud adalah manajemen data, birokrasi, dan komunikasi. ”Komunikasi pemerintah itu memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam membangun kepercayaan publik. Jadi , kepala PCO dan juga seluruh juru bicara, jangan (sekadar) mengedepankan selera dan gaya personal semata. Harus menjaga marwah komunikasi presidensial dan komunikasi pemerintahan yang terukur,” kata Gun Gun.