Tak ada batasan pertanyaan saat pemred sejumlah media diberi kesempatan mewawancarai Presiden Prabowo. Durasi wawancara yang semula hanya dua jam menjadi empat jam.
06 Apr 2025 19:03 WIB · Politik & Hukum
Bertempat di ruang perpustakaan kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (6/4/2025), Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi. Dengan dimoderatori Valerina Daniel dari TVRI, Presiden Prabowo berbincang selama empat jam dan menjawab berbagai pertanyaan dari para pemimpin redaksi tersebut.
Para pemimpin redaksi (pemred) dimaksud adalah Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, Pemred Detikcom Alfito Deannova Gintings, Pemred SCTV-Indosiar Retno Pinasti, Pemred TV One Lalu Mara Satriawangsa, Pemred IDN Times Uni Lubis, dan Founder Narasi Najwa Shihab.
Presiden Prabowo pun menyinggung momentum wawancara tersebut melalui akun Instagram-nya. ”Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam wawancara hari ini, semoga jawaban dan penjelasan yang saya berikan dapat diterima dan menjadi informasi yang utuh dan jelas bagi masyarakat semua,” tuturnya.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/04/06/3eae71e16303aa313fa96c737b5cdd7c-prabowo.png)
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengatakan, pertemuan ini gagasan langsung dari Presiden Prabowo sekaligus sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan pemred yang digelar pada 22 Februari lalu.
Ditambah lagi, setelah sekitar 130 hari pemerintahan bekerja, banyak permintaan dari media untuk wawancara Prabowo. ”Pak Presiden lalu (bilang) kayaknya sudah saatnya wawancara dan menjawab banyak isu yang berkembang,” kata Angga.
Menurut dia, Presiden juga ingin menyampaikan hal-hal yang sudah dikerjakan selama 130 hari di pemerintahan. ”Timbullah konsep ini. Daripada kita tunggu satu-satu-satu kenapa enggak sekaligus hari ini presiden (bertemu) dengan tujuh jurnalis? Kita bismillah, semoga menjawab,” ujar Angga.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/04/06/951240e472498fde9ff809018bf52114-WhatsApp_Image_2025_04_06_at_18.03.43_1_.jpeg)
Najwa Shihab menilai kesempatan berbincang dan bertanya langsung dengan presiden merupakan kesempatan berharga untuk siapa pun, terutama kalangan media. "Jurnalis, kan, selalu berusaha untuk mendapatkan konfirmasi dan informasi dari sumber A1, orang nomor 1," katanya.
Durasi wawancara yang awalnya diagendakan hanya sekitar dua jam pun diperpanjang. ”Kita lihat waktu yang diberikan sangat generous dari (mulai) rekaman jam 09.00 sampai hampir jam 13.00,” ujar Najwa.
Pertanyaan yang diajukan para pemred juga beragam. ”Dan yang menarik, sejak awal tidak ada batasan mau bertanya apa. Silakan saja. (Hal) Yang diatur kurang lebih hanya mekanisme format karena memang ada 6 wartawan dan 1 moderator dari TVRI,” katanya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/04/06/1e56ebba8eea3dddb619cf9a47f929b0-IMG_20250406_WA0004.jpg)
Presiden Prabowo pun tidak keberatan ketika para pemred mengajukan pertanyaan lanjutan dari jawaban yang sudah disampaikan.
”Seperti, misalnya, ketika saya bertanya soal RUU Polri, walaupun moderator berusaha memotong, Presiden (berkata) ’Silakan gak apa-apa, bertanya saja.’ Karena sayang ketika kita mengonfirmasi isu yang penting dan tidak dapat jawaban tuntas, padahal yang kita tanya langsung orang nomor satu di Indonesia,” kata Najwa.
Kesempatan mengajukan pertanyaan lanjutan itu memungkinkan adanya pendalaman terhadap suatu isu. ”Walaupun saya tahu pasti ada yang tidak puas, maunya lebih panjang, lebih mendalam, dan sebagainya. Tapi sebagai awal, saya rasa ini bisa jadi tradisi awal yang bisa diteruskan, membuka kesempatan kepada media untuk bertemu dan bertanya langsung kepada presiden,” tambahnya.
Spontanitas mewarnai pertemuan karena pertanyaan langsung ditanyakan saat itu. ”Jadi, Pak Prabowo tidak tahu. Mas Angga, Wamen Komdigi, yang memang mengatur wawancara ini juga tidak kita beri tahu. Bahkan, sesama kami, jurnalis, pun tidak tahu yang lain akan bertanya apa,” ujar Najwa.
Selain itu, ada kesepakatan bahwa kalau sudah ditanyakan, penanya berikutnya harus move on ke pertanyaan lain karena ada sekian banyak isu yang perlu ditanyakan. Alhasil, sepanjang diskusi ada diversifikasi pertanyaan, mulai dari unjuk rasa menolak revisi UU TNI, partisipasi publik yang minim di proses legislasi, RUU Polri, hingga kebijakan tarif Presiden Donald Trump.
”Tadi saya sempat tanya kepada Mas Angga apakah ini akan jadi format baku. Akan dievaluasi tentunya. Tetapi ke depannya kesempatan media bertanya langsung, berbincang dengan presiden akan terus dibuka,” kata Najwa.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/23/4b7d459c-248e-4f4e-b7ba-410a6edce27e_jpg.jpg)
Setiap media tentunya berbeda prioritas dan target audiensnya. Media khusus seni atau olahraga, misalnya, tentu berkepentingan dengan kebutuhan pembacanya. Semakin bervariasi media yang dilibatkan dalam pertemuan dengan presiden, maka semakin beragam perspektif yang didapat dari orang nomor satu di negeri ini.
”Saya percaya kalau semakin terbuka, semakin transparan, maka publik juga akan semakin bisa terlibat dalam pengambilan keputusan. Karena kuncinya, kan, memastikan keterlibatan publik. Termasuk di antaranya mendengarkan kritik, masukan, yang disampaikan media dan ditangkap dari publik,” ujar Najwa.
Adapun Uni Lubis menuturkan, hampir semua tema yang sedang hot saat ini sempat ditanyakan.
”Tapi highlight yang menurut saya menarik, kami tidak ditanya mau nanya apa. Sehingga, presiden tidak tahu mau ditanya apa, termasuk mau dikritik soal apa. Menurut saya, itu hal yang baik karena masih ada narasumber yang suka nanya dulu pertanyaan apa. Sementara Presiden Prabowo siap mau ditanya pertanyaan apa saja. Siap dikritik, siap untuk ditantang balik jawabannya,” kata Uni.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/04/28/525f46b6-cd70-486f-ba41-3fe5ccd3e242_jpg.jpg)
Menurut Uni, semua pertanyaan dijawab cukup lengkap. ”Apakah jawaban memuaskan atau tidak, kita yang bertanya punya ukuran-ukuran tersendiri. Tapi, menurut saya, ini langkah baik untuk menggambarkan keterbukaan dari pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Uni menuturkan, Presiden Prabowo mengakui ada masalah dalam komunikasi publik. ”Tampaknya orang yang menyampaikan komunikasi, satu, orang baru, enggak punya pemahaman komunikasi publik. Dan, kedua, tidak secara langsung mengetahui proses pembuatan keputusan yang berakibat bagi publik. Nah, ini, kan, kita bisa tanya dan dijawab langsung oleh Presiden,” katanya.
Lalu apakah pertemuan seperti ini akan ditradisikan?
”Ya, tadi Pak Wamen Komdigi Angga katakan bahwa rupanya Pak Presiden merasa suka dengan interaksi tadi. Meskipun ada kritik-kritik. Dan berharap bahwa apa (dalam) 1 bulan, 3 bulan, diskusi dengan media ini akan dilakukan,” ujar Uni.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/02/15/7a7818d6-4344-472c-8931-98c167cf0619_jpg.jpg)
Sutta Dharmasaputra mengatakan, di awal pertemuan, Presiden membeberkan terlebih dulu capaian yang sudah diraih oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 130 hari atau sejak mengucapkan sumpah janji dan jabatan sebagai presiden-wapres pada 20 Oktober 2024. Kemudian setiap pemred diberi kesempatan mengajukan pertanyaan.
Pertanyaan yang diajukan seperti terkait geoekonomi yang terkait kebijakan tarif Presiden Trump. Kemudian ada isu domestik, yakni persoalan politik dan ekonomi.
”Persoalan politik lebih ke bagaimana komunikasi pemerintah ke seluruh pemangku kepentingan di negeri ini yang dirasa masih banyak kekurangan,” ujar Sutta.
Adapun cakupan isu ekonomi, mulai soal penciptaan lapangan kerja hingga peran sektor swasta ke depan. ”Pak Prabowo, kita tahu, punya paradigma bahwa negara harus menguasai cabang-cabang produksi dan memberikan kontribusi besar kepada publik, masyarakat banyak. Artinya, peran negara menjadi sangat besar. Oleh karena itu, tadi banyak dieksplor upaya-upayan negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai MBG (Makan Bergizi Gratis), CKG (cek kesehatan gratis), pendirian sekolah,” kata Sutta.
Demikian pula dibahas soal Danantara, koperasi, dan juga peran swasta, koperasi, dan UMKM.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/03/16/a0756cb3-603b-40a7-9704-e31e9207814f_jpg.jpg)
Ada juga isu lain soal penegakan hukum. Presiden berkali-kali menyampaikan, negara yang maju itu yang bebas dari korupsi. ”Pertanyaan kita: bagaimana presiden menegakkan rule of law di negeri ini, dimulai dari aparat penegak hukum dan juga birokrasi. Presiden juga menyampaikan hal-hal itu,” kata Sutta.
Tak kalah penting, pemred pun menanyakan hal-hal terkait demokrasi. ”Bagaimana presiden merespons tentang kegelisahan dari masyarakat sipil, dan lain-lain. Ada berbagai macam demonstrasi sedemikian besar, lalu ada tindakan aparat yang cukup repreasif itu seperti apa,” ujar Sutta.
Terakhir, dibahas pula soal olahraga yang menyangkut bagaimana peluang timnas Indonesia ke depan. ”Di situ Presiden menjawab secara terbuka dan spontan. Tidak ada yang disiapkan secara rinci karena pertanyaan kita juga spontan,” tambahnya.
Bagaimana lengkapnya wawancara dengan Presiden Prabowo? Ikuti tulisan lengkap berikutnya dari hasil wawancara dengan Presiden Prabowo di Kompas.id dan Harian Kompas.
Penulis:
Sutta Dharmasaputra, Cyprianus Anto SaptowalyonoEditor:
A. Ponco AnggoroPenyelaras Bahasa:
Rosdiana Sitompul