Sikap Keras Eropa ke Israel, Peringatan bagi Indonesia

Sikap sejumlah negara Eropa yang semakin keras terhadap Israel dapat dibaca sebagai peringatan. Indonesia perlu semakin tegas menunjukkan keberpihakan kepada Palestina dengan keluar dari Dewan Perdamaian.

Senin (1/6/2026), Kementerian Pertahanan Israel membenarkan bahwa Eurosatory 2026 di Perancis tertutup bagi mayoritas industri pertahanan Israel. Di Eurosatory 2024 dan Paris Air Show 2025, Paris juga melarang pameran sebagian produk persenjataan Israel.

Eurosatory salah satu pameran pertahanan global terbesar di dunia. Demikian pula Paris Air Show yang menjadi pameran dirgantara dan pertahanan udara penting selama puluhan tahun.

Sebelum tersiar kabar soal larangan Eurosatory, Perancis menyanksi Itamar Ben-Gvir. Menteri Keamanan Israel itu dilarang masuk ke semua wilayah Perancis di Eropa, Afrika, sampai Pasifik dan sisi selatan Atlantik.

Sejumlah negara Eropa juga mengecam Ben-Gvir setelah beredar video aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) diborgol dan dipaksa sujud. Para aktivis itu ditangkap Israel di dekat Siprus, hampir 450 mil laut dari pantai Israel. Indonesia dan sejumlah negara menyebut penangkapan itu melanggar hukum internasional.

Sementara Belanda melarang perdagangan barang terkait permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Irlandia mendorong Uni Eropa membuat kebijakan senada.

Pada 22 Mei 2026, bersama Australia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, dan Selandia baru, Belanda dan Perancis mengecam memburuknya situasi di Tepi Barat. Mereka kembali menyatakan, permukiman Israel di Tepi Barat ilegal dan memperingatkan perusahaan agar tidak terlibat dalam proyek itu karena risiko hukum dan reputasi.

”Dinamika ini kencang. Pergeserannya cepat. Yang saya khawatirkan adalah salah langkah dalam strategi jangka panjang. Itu akan merugikan Indonesia sebagai negara,” kata dosen Hubungan Internasional Universitas Andalas, Virtuous Setyaka, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (1/6/2026).

Menurut Virtuous, dinamika itu perlu dibaca sebagai hasil kalkulasi cermat. Negara-negara Eropa, katanya, biasanya tidak mengambil keputusan politik luar negeri tanpa menghitung dampaknya secara rasional.

Larangan terhadap Ben-Gvir dapat memperkuat citra dan legitimasi politik Paris di dunia. Perancis selama ini berusaha menampilkan diri sebagai negara yang peduli pada hak asasi manusia (HAM) dan moralitas politik global. ”Jadi, mereka akan mendapatkan pencitraan yang baik dan legitimasi yang lebih baik dalam aktivitas politik mereka,” ujarnya.

Adapun di bidang ekonomi, sikap keras terhadap Israel sebagai kalkulasi yang menguntungkan. Langkah itu juga dapat menghindarkan dunia usaha dari risiko hukum dan reputasi.

Termasuk, menghindari boikot konsumen. Setelah serangan Israel ke Gaza, bisnis yang dinilai dekat dengan Israel menghadapi penurunan penjualan akibat boikot massal.

Kalkulasi ekonomi juga tak lepas dari perang dagang Amerika Serikat-China. Selama ini, China memiliki hubungan strategis dengan Iran. Sementara itu, Iran tengah berperang dengan AS-Israel dan selalu menempatkan pembelaan terhadap Palestina sebagai salah satu garis utama politik luar negerinya.

Pada saat yang sama, perang dagang membuat Beijing terus mencari mitra baru di luar mitra tradisionalnya. Negara yang tidak terlalu dekat dengan Israel dan AS justru berpotensi memiliki ruang untuk memperluas relasi ekonomi baru.

”Bisa jadi ini karena China juga selalu mencari peluang untuk mendapatkan mitra-mitra baru selain mitra-mitra tradisional, terutama ketika perang dagang digencarkan oleh Amerika,” kata Virtuous menjawab kemungkinan sikap keras terhadap Israel membuka keuntungan ekonomi dan kedekatan baru dengan China.

Karena itu, Virtuous menilai Indonesia perlu mengambil sikap tegas. Salah satunya dengan keluar dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump.

”Saya rasa sudah saatnya mengambil langkah tegas untuk mundur dari BoP. Selain situasi domestik yang memang tidak menghendaki Indonesia terlibat lebih jauh, di level internasional pun ada momentum untuk itu,” ujarnya.

Tanpa sikap tegas itu, kata Virtuous, Indonesia bisa terlihat kontradiktif, yaitu berlawanan dengan arus sentimen domestik dan diskursus internasional yang semakin keras terhadap Israel. ”Legitimasi politiknya, baik secara domestik maupun internasional, akan turun drastis kalau Indonesia tidak punya sikap tegas, searah dengan apa yang dikehendaki publik di domestik maupun internasional,” ujarnya.

Virtuous mengatakan, langkah keras sejumlah negara Eropa menunjukkan pergeseran signifikan. Dalam kasus Ben-Gvir, pejabat tinggi Israel mulai diperlakukan sebagai aktor yang dapat dikenai pembatasan diplomatik.

”Langkah Perancis itu merupakan eskalasi diplomatik yang serius. Ini bukan sekadar kecaman verbal, tetapi langkah hukum yang lebih personal, personal sanction, yang menyasar pejabat tinggi negara sekutu sendiri,” katanya.

Dari sisi ekonomi, rencana Belanda dan langkah Irlandia dinilai dapat menekan jalur ekonomi yang menopang permukiman ilegal Israel. Jika meluas di tingkat Uni Eropa, pembatasan itu dapat berdampak signifikan.

”Larangan perdagangan ini adalah transisi yang krusial, dari sekadar kritik politik menjadi pemenuhan kewajiban hukum internasional. Ini sangat penting untuk menekan proyek permukiman karena bisa memutus jalur ekonomi yang selama ini membuat proyek itu tetap bertahan secara finansial,” ujarnya.

Peneliti nonresiden di lembaga kajian Observer Research Foundation (ORF) bidang Timur Tengah Eszter Karacsony yang berbasis di Paris mengatakan, sepanjang April-Mei 2026 terjadi perubahan di Eropa yang mengubah hubungan Uni Eropa-Israel.

Perubahan penting terjadi di Hongaria, yaitu kemenangan Partai Tisza di bawah Peter Magyar. Kemenangan Magyar ini mengakhiri 16 tahun kekuasan Viktor Orban sebagai Perdana Menteri Hongaria.

Karacsony mengatakan, Orban adalah sekutu dekat PM Israel Benjamin Netanyahu. Selama Orban berkuasa, terjadi kebuntuan di Uni Eropa dalam menjatuhkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Orban berulang kali menjatuhkan veto terhadap usulan sanksi Uni Eropa.

Akibatnya, selama bertahun-tahun Uni Eropa tidak mampu mengambil tindakan. Kekalahan Orban mengakhiri kebuntuan itu. Pada Mei 2026, Uni Eropa akhirnya dapat menyepakati sanksi terhadap sejumlah individu dan organisasi yang terkait dengan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Karacsony mengatakan, perubahan di Eropa juga didorong tekanan publik. Pada pertengahan April 2026, inisiatif warga Eropa yang menuntut penangguhan penuh Kesepakatan Asosiasi UE-Israel telah melewati satu juta tanda tangan. Jumlah itu melampaui ambang minimum di sedikitnya tujuh negara anggota.

Inisiatif tersebut bertujuan mendorong UE meninjau hubungan dengan Israel karena pelanggaran HAM. Setelah tanda tangan diverifikasi, Komisi Eropa harus memeriksa usulan itu. Akan tetapi, prosesnya masih butuh waktu.

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Robi Sugara menilai sikap Eropa berakar dari tradisi humanisme Eropa. Sikap itu melampaui kalkulasi hubungan internasional yang biasanya diukur dari pilihan rasional atau untung-rugi negara.

Sikap itu, kata Robi, mencerminkan politik yang menempatkan martabat manusia sebagai dasar. Bahkan, Revolusi Perancis diyakini salah satu dampak pengaruh dari humanisme.

Latar lain adalah serangan Israel ke Gaza dan kebrutalan pemukim ilegal Israel di Tepi Barat. Eropa, kata Robi, telah menunjukkan itu saat Rusia menyerbu Ukraina.

Meski 40 persen energinya dari Rusia, Eropa tak ragu mengecam Rusia setelah serangan dimulai pada 2022. Imbas sikap itu, harga energi di Eropa melonjak.

”Sikap sejumlah negara Eropa terhadap Israel juga tidak berbeda. Mungkin masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim akan mengatakan bahwa bangsa Eropa akan diam terhadap apa yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina sebab Eropa menjadi bagian kawanan dari Israel. Ternyata itu tidak benar. Bangsa Eropa sangat keras dan itu dilakukan oleh sejumlah negaranya,” tuturnya.

Eropa konsisten, permukiman Yahudi di Tepi Barat adalah ilegal. Relasi ekonomi dengan permukiman itu berarti menopang keberlangsungannya. ”Sikap keras Eropa ini adalah sebagai gambaran paripurna sebagai sebuah negara-bangsa yang memuliakan manusia tanpa harus melihat siapa agama, negara besar atau kecil,” ujar Robi.