Solidaritas untuk Korban Keracunan MBG, dari Air Kelapa hingga Konsultasi Gugatan Warga

Kabar buruk itu seperti menerkam Ny Ena (50), warga Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (24/9/2025) siang. Lewat telepon, ia diberi kabar bahwa anaknya, Siti Nuraida (14), mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis di sekolahnya.

Saat itu, Siti, siswa SMK Karya Perjuangan, sudah dibawa ke Gelanggang Olahraga (GOR) Cipongkor untuk mendapatkan pertolongan pertama. Jarak sekolah dengan GOR Cipongkor sekitar 3 kilometer. Mendapat kabar itu, Ena langsung pergi ke GOR Cipongkor. Jaraknya hanya sekitar 2 km dari rumahnya.

Tiba di GOR Cipongkor, Ena melihat anaknya terbaring lemas di atas pelbet kanvas hijau tua. Bersama Siti, ada puluhan siswa sekolah lain yang dirawat di GOR tanpa pendingin udara itu.

Saat diajak bicara, Siti tak bergairah. Sudah beberapa kali dia muntah. Saking lemasnya, petugas kesehatan sempat kesulitan mencari pembuluh darah untuk memasukan infus. 

”Dicoba sampai empat kali tetap saja gagal,” kata Ena, Kamis (25/9/2025).

Hingga akhirnya pertolongan tak terduga itu datang tak lama kemudian. Seorang tetangganya datang menjenguk sembari membawa air kelapa hijau yang disimpan dalam botol minum ukuran 1 liter.

Air kelapa sengaja dibawa karena tahu Siti keracunan. Warga percaya air kelapa hijau mujarab untuk orang-orang yang keracunan.

Setengah jam setelah meneguk air kelapa, Siti mulai tenang meski masih tak bergairah. Dia tidak banyak mengeluhkan mulas dan pusing.

”Bisa jadi karena air kelapa atau kondisinya membaik, saat petugas datang untuk memasang infus lagi, langsung berhasil di percobaan pertama,” kata Ena.

Melihat air kelapa berkhasiat pada anaknya, Ena tidak diam. Dia lalu menawarkannya pada anak lain yang masih tergolek lemah. Dia berpromosi, air kelapa hijau bisa meringankan meski tidak dapat langsung menyembuhkan keracunan.

”Sekarang, anak saya sudah pulang ke rumah. Meski air kelapa hijau itu khasiatnya ampuh, saya tetap saja berharap Siti dan anak-anak lain tidak usah keracunan,” ujarnya.

Siti adalah satu dari puluhan siswa korban keracunan gelombang kedua di Bandung Barat. Mereka berasal dari Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Cihampelas. Sebelumnya, saat gelombang pertama keracunan pada Senin (22/9/2025), para korban juga berasal dari Kecamatan Cipongkor.

Jumlah korban keracunan itu tak main-main. Sedikitnya 900 siswa usia SD hingga SMA terdampak. Dengan dua gelombang kasus itu, Bandung Barat sejauh ini menjadi daerah dengan kasus keracunan akibat sajian Makan Bergizi Gratis (MBG) tertinggi di Indonesia.

Tidak hanya Ena dan Siti yang merasakan manisnya solidaritas saat dilanda kesulitan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat Lia N Sukandar mengakui adanya solidaritas banyak pihak dalam penanganan kasus keracunan ini. Dia pun merasakan perbedaan penanganan keracunan gelombang pertama dengan gelombang kedua.

Meski jumlah korban di gelombang kedua lebih banyak, lebih kurang 500 siswa, Lia mengatakan, penangannya lebih cepat dan baik. Alasannya, pihaknya menerima banyak sokongan bantuan, baik berupa tenaga medis maupun sarana dan prasarana kesehatan.

Hal itu berbeda dibandingkan dengan kasus keracunan gelombang pertama. Saat itu, tenaga kesehatan yang menangani sedikitnya 400 korban merasa kewalahan. Lia mencontohkan, salah satu problem saat itu adalah kebutuhan tabung oksigen dalam jumlah banyak. Hal ini karena sebagian besar korban mengalami sesak napas dan butuh oksigen tambahan.

Rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Bandung Barat juga lebih sigap membantu pada gelombang kedua. Saat RSUD Cililin terpaksa ditutup sementara karena tidak mampu menampung pasien baru pada Rabu, rumah sakit lain di sekitarnya menawarkan diri menampung pasien.

”Ambulans yang siaga di gelombang kedua juga sangat banyak sehingga memudahkan transportasi korban keracunan,” kata Lia.

Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman mengatakan, pada gelombang kedua keracunan, ambulans tidak hanya berasal dari Bandung Barat. Ada banyak ambulans datang dari Kota Cimahi dan Kota Bandung. Jarak Cipongkor dengan Kota Bandung sekitar 50 kilometer atau 2-3 jam perjalanan.

Herman juga mengapresiasi rumah sakit terdekat dengan Bandung Barat yang menawarkan bantuan untuk menagani pasien keracunan. Herman menyebut, Rumah Sakit Cibabat, RS Dustira, RS Otista, RS Sartikasih, RS Karisma, RS Cahaya Kawaluyan, hingga RS Parahyangan siap menerima pasien jika dibutuhkan.

Keluarga korban juga mengapresiasi layanan kesehatan yang didapatkan saat kejadian. Saat ditemui di RSUD Cililin, Iyan (50), warga Cihampelas, Bandung Barat, mengapresiasi layanan cepat petugas kesehatan saat menangani anaknya, Adisa Nuraini (13). Dia yakin, semua itu berpengaruh pada kondisi kesehatan anaknya. 

Iyan mengatakan, fasilitas kesehatan pratama dekat rumahnya, Klinik Nayaka Husada, langsung merujuk anaknya ke RSUD Cililin. Saat itu, Adisa kejang-kejang hingga mual.

Sekarang, anak saya sudah pulang ke rumah. Meski air kelapa hijau itu khasiatnya ampuh, saya tetap saja berharap Siti dan anak-anak lain tidak usah keracunan.

Tidak butuh waktu lama, bantuan pun datang. Mereka mendapat ambulans untuk mengantar ke RSUD Cililin. Di rumah sakit, Adisa langsung mendapat tempat perawatan.  

”Sekarang sudah bisa makan. Semoga lekas pulang ke rumah,” kata Iyan.

Tidak hanya di sekitar lokasi kejadian, solidaritas pun muncul dalam bentuk lain. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, yang prihatin dengan kejadian ini, misalnya, terbuka menerima siapa saja yang hendak berkonsultasi hukum terkait hal ini. LBH Bandung berkantor di Jalan Terusan Jakarta No 82, Antapani, Kota Bandung.

”Misalnya ada yang hendak membawa hal ini ke ranah hukum, kami terbuka berkonsultasi,” kata Heri Pramono, Direktur LBH Bandung.

Sebagai warga yang dirugikan oleh kebijakan negara, korban keracunan berpeluang mengajukan gugatan. Gugatan itu bisa disampaikan lewat citizen lawsuit dan class action.

Citizen lawsuit adalah gugatan warga negara yang fokus pada perubahan tata kelola kebijakan. Adapun class action atau gugatan kelompok fokus pada implementasi buruk dari suatu kebijakan yang terbukti merugikan masyarakat atau suatu kelompok.

Heri berharap, dengan gugatan yang diajukan warga, muncul tanggung jawab penyelenggara MBG. Jangan sampai karena minim pengawasan, kasus serupa terulang lagi di kemudian hari.

”Kasus terakhir di Bandung Barat ini memang memprihatinkan. Setelah puluhan dapur disebut tidak tersertifikasi dan dilakukan penetapan kejadian luar biasa, sehari kemudian muncul kasus keracunan yang jumlahnya juga tidak lebih sedikit,” katanya.

Solidaritas itu tidak hilang saat ratusan siswa menderita akibat keracunan MBG. Namun, korban atau orangtuanya tetap berharap jangan sampai kejadian ini terjadi lagi.