Subsidi Transjakarta Ditambah hingga Rp 400 Miliar

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran subsidi untuk Transjakarta akan ditambah sebanyak Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar. Suntikan dana ini untuk menambah rute dalam kota dan armada bus listrik serta memperluas jangkauan Transjabodetabek.

Pihak legislatif pun mendukung rencana itu agar angkutan umum menjadi primadona. Namun, perluasan layanan Transjabodetabek ke wilayah aglomerasi itu diharapkan tidak mengurangi kualitas layanan di Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan rencana penambahan anggaran subsidi atau public service obligation (PSO) itu pada Jumat (20/6/2025). Anggaran kewajiban pelayanan publik ini untuk menyediakan layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal dengan harga terjangkau.

”Akan ada penambahan PSO sebesar Rp 300 sampai Rp 400 miliar untuk Transjabodetabek dan layanan dalam kota untuk rute langsung. Keterbatasan armada juga dalam waktu dekat akan diperkuat tambahan 200 unit bus listrik,” kata Syafrin.

Sepanjang tahun ini, Transjakarta membuka lima rute Transjabodetabek, yakni dari Blok M ke Alam Sutera, Blok M ke PIK 2, Cawang ke Vida Bekasi, Lebak Bulus ke Sawangan, dan Blok M ke Kota Bogor atau sebaliknya.

Lima rute lainnya akan dibuka secara bertahap sampai akhir tahun nanti. Rute yang bakal segera diresmikan adalah rute Transjabodetabek dari Terminal Bekasi ke Dukuh Atas via Tol Becakayu.

Menurut Syafrin, rute-rute baru mendapat respons positif dari warga. Jumlah pengguna hariannya terus bertambah, khususnya Blok M ke PIK 2 dan Blok M ke Bogor. Bahkan, di Kota Bogor, terjadi antrean pengguna hingga saling serobot karena kekhawatiran tak kebagian kursi.

”Seperti di Vida Bekasi itu jadi tertib antreannya setelah kami tambah bus. Demikian juga di Kota Bogor akan ditambah armadanya,” ucap Syafrin.

Sebagaimana diketahui, pengguna Transjabodetabek semestinya membayar Rp 15.000 untuk sekali perjalanan. Namun, tarif itu masih disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta sehingga penumpang cukup membayar Rp 2.000 setiap pukul 05.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB dan Rp 3.500 pada pukul 07.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.

Subsidi tersebut agar biaya Transjabodetabek tetap terjangkau dan layanannya berkualitas. Warga pun diharapkan bisa mengandalkan angkutan umum dan beralih dari kendaraan pribadi sehingga mengurangi volume kendaraan dan kemacetan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong warga yang menjadi komuter untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Setidaknya ada 3,5 juta komuter yang beraktivitas di Jakarta setiap harinya.

”Soal membebani APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kalau saya bilang enggak membebani, enggak mungkin. Pasti membebani. Tapi sekarang Jakarta, kan, membangun dengan berbagai cara,” ucap Pramono.

Dia menambahkan, sejumlah terbuka peluang untuk menjalankan sejumlah kebijakan lain, seperti rencana penataan manajemen perparkiran agar lebih optimal dan penerapan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Saat ini, anggaran PSO Transjakarta mencapai Rp 4,2 triliun untuk seluruh layanannya. Sementara itu, jumlah pelanggan sepanjang tahun 2024 mencapai 371 juta pengguna dengan operasional 4.388 bus untuk 242 rute.

Selain Transjabodetabek, akan dibuka rute baru dari Ancol ke Blok M. ”Pergerakan warga jadi efisien untuk transit Kampung Melayu ke Cawang bisa langsung dari Sudirman-Thamrin ke Blok M,” ujar Syafrin.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menmbah 200 unit bus listrik. Sebagian untuk layanan dalam kota dan sisanya untuk memperkuat Transjabodetabek.

Akan ada penambahan PSO sebesar Rp 300 sampai Rp 400 miliar untuk Transjabodetabek dan layanan dalam kota untuk rute langsung.

Perluasan layanan ini diharapkan tak mengurangi kualitas layanan di dalam kota Jakarta. Sebagai contoh, muncul kekhawatiran warga ketika Transjakarta mengganti bus besar ke kecil untuk rute Kampung Rambutan ke Blok M.

Penggantian dilakukan karena kondisi ruas jalan di beberapa titik yang tidak memadai untuk bus besar. Penyesuaian bus juga dibarengi dengan penambahan armada agar layanan tetap normal.

Selain itu, masih ada keluhan pramudi (sopir) mikrotrans yang ugal-ugalan. Mikrotrans atau kerap disebut Jaklingko merupakan angkot Rp 0 dari Transjakarta.

Syafrin memastikan, pihaknya langsung menindaklanjuti keluhan pengguna. Sebab, standar pelayanan minimal harus diawasi agar terpenuhi.

Secara terpisah, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mendukung rencana penambahan subsidi Transjakarta dengan catatan standar pelayanan minimal terpenuhi. Dia juga menyebut, Transjabodetabek diharapkan dapat mengurangi kemacetan akibat perjalanan para komuter.

”Komuter ini berangkat dari rumah, kan, butuh akses. Ada Transjabodetabek sangat membantu dari segi biaya karena perjalanan jadi lebih murah,” kata Jupiter.

Dia menambahkan, tidak masalah Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi karena APBD provinsi itu masih memadai, yakni Rp 91 triliun untuk tahun 2025. Namun, anggota komisi yang membidangi perekonomian ini mewanti-wanti agar warga Jakarta sebagai pembayar pajak tetap terlayani dengan baik.

”Jangan sampai mengganggu layanan publik di Jakarta. Harus pastikan warga Jakarta dapat angkutan umum berkualitas karena mereka bayar pajak,” ucap Jupiter.