Pramono Anung hingga Dedi Mulyadi ”Ngariung” Pecahkan Masalah Perkotaan

JAKARTA, KOMPAS — Setiap daerah memiliki tantangan tersendiri di tengah keterbatasan fiskal. Namun, bukan berarti tertutup peluang untuk mengikis masalah pangan, kemacetan, banjir, alih fungsi lahan, dan lainnya.

Kerja sama antardaerah yang lebih kuat menjadi satu dari sekian solusi bersama. Jalan keluar ini dijajaki dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Forum ini terdiri dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Jakarta membuka diri untuk bisa bekerja sama dalam berbagai bidang. Dalam bidang pangan dan pertanian, misalnya, Jakarta tidak punya cukup lahan sehingga butuh kerja sama dengan daerah sentra beras, daging, dan lainnya.

Kota metropolitan ini juga menghadapi masalah sampah. Namun, gunungan sampah mencapai 55 juta ton di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, bisa jadi harta karun dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, seperti pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Setidaknya akan dibangun lima PLTSa. Namun, hingga kini masih menunggu keluarnya ketentuan dari pemerintah pusat.

”Untuk itu, kami membuka diri bisa bekerja sama dengan semua provinsi yang ada untuk urusan persampahan ini,” ujarnya.

Kerja sama juga terbuka dalam bidang transportasi. Ini tak lepas dari kemacetan yang saban hari mendera Jakarta.

Pramono mengandalkan angkutan umum, seperti Transjakarta yang diperluas ke aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Melalui layanan Transjabodetabek, komuter diharapkan meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum.

Sepanjang 2025 telah dibuka lima rute Transjabodetabek, yakni Blok M ke Alam Sutera, Blok M ke PIK 2, Cawang ke Vida Bekasi, Lebak Bulus ke Sawangan, dan Blok M ke Kota Bogor atau sebaliknya. Lima rute lagi akan dibuka secara bertahap hingga akhir tahun nanti.

”Kami akan setengah memaksa orang untuk menggunakan transportasi publik. Lalu kalau sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat, ERP kami jalankan sehingga orang bayar ketika bawa kendaraan pribadi,” kata mantan Sekretaris Kabinet ini.

ERP singkatan dari electronic road pricing atau jalan berbayar elektronik. Sistem ini memungkinkan untuk memungut biaya kepada kendaraan yang melintasi ruas jalan tertentu.

Jakarta pada sisi lain mengejar target cakupan 100 persen air perpipaan PAM Jaya pada 2029. Oleh sebab itu, butuh dukungan dari Jawa Barat melalui Jatiluhur dan Karian dari Banten.

Pramono telah menyurati Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo terkait kelancaran proyek Karian.

Jabar dengan wilayah yang luas dan penduduk hingga 54 juta jiwa menghadapi masalah tak kalah kompleks. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, lumbung pangan nasional ini digerus alih fungsi lahan dari hulu ke hilir.

Alih fungsi lahan ini berdampak pada banyak aspek kehidupan warga tatar Sunda maupun tetangganya di Jakarta dan Banten. Misalnya, sumber air berasal dari Saguling, Cirata, dan Jatiluhur yang hulunya di Gunung Wayang dan Gunung Windu, Kabupaten Bandung.

”Apa yang terjadi pada seluruh areal pegunungan, hutan menjadi perkebunan sayur, melahirkan degradasi air. Sungai-sungai di Jawa Barat mengalami pendangkalan termasuk Jatiluhur dan Citarum. Dalam jangka panjang, kalau dibiarkan, maka ini akan menjadi ancaman terbesar bagi Jakarta,” ucap Dedi.

Ia mencoba untuk mengembalikan fungsi alam itu, tetapi terhambat masalah kepemilikan tanah oleh masyarakat, badan usaha atau perusahaan.

Sama halnya dengan daerah aliran sungai yang kerap menimbulkan banjir. Terjadi alih fungsi lahan, seperti berdirinya rumah-rumah ilegal maupun mengantongi izin di Karawang dan Bekasi.

Persoalannya ialah rumah yang berdiri puluhan tahun itu milik warga tidak mampu. Mereka butuh sentuhan program perumahan yang layak dan terjangkau.

”Kalau ditotal penggantiannya (lahan), itu memerlukan Rp 8 triliun. Tetapi, saya hari ini tidak bicara penggantian. Saya bicara sinergi dengan program perumahan bagi rakyat miskin,” kata Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta ini juga menyinggung residu yang ditanggung Jabar dari pembangunan di Puncak dan tambang atau galian material di Bogor. Pertumbuhan hotel dan permukiman mewah, serta pasokan material belum memberikan efek berganda bagi lingkungan sekitar dan meningkatkan pendapatan pajak daerah.

”Parung Panjang mengalami problem infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena infeksi saluran pernapasan (ISPA). Biaya yang dibutuhkan untuk infrastruktur sampai Rp 1,2 triliun dan akan secara bertahap dibangun, tetapi di balik itu harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang dan Jakarta,” ucap Dedi.

Apa yang dialami Jabar ini, menurut Dedi, harus segera dibicarakan dan dibahas bersama-sama daerah lain. Tujuannya agar pembangunan bisa seiring atau sejalan. Tidak lagi perkotaan maju dan perdesaan tertinggal.

Pemerintah pusat dan daerah dituntut kreatif dalam solusi, termasuk pendanaan. Ini jadi fokus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan, di antaranya perubahan iklim dan ekologi. Tentu tidak ada solusi ajaib yang dapat langsung menyelesaikan semua masalah. Namun, Agus meminta semua untuk bergandengan tangan.

”Yang jelas 10 provinsi (Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama) mewakili 64 persen penduduk dan APBN. APBD yang dikelola juga besar. Mudah-mudahan pembangunan infrastruktur tepat sasaran, tidak ada kebocoran, semuanya efisien dan efektif, benar-benar bisa dirasakan manfaatnya,” kata Agus.

Sebagai contoh, proteksi terhadap wilayah pantai utara Pulau Jawa dari Banten hingga Jawa Timur yang terancam kenaikan muka air laut dan menurunnya permukaan air tanah. Ada beberapa pendekatan yang harus dintegrasikan di tengah keterbatasan fiskal.

Pembangunan tanggul laut (giant seawall) sepanjang pantai utara Pulau Jawa sepanjang lebih dari 500 kilometer memerlukan biaya Rp 1.280 triliun. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana tersebut saat menutup International Conference on Infrastructure di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (12/6/2025) sore.

Secara keseluruhan, proyek tersebut bernilai 80 miliar dollar AS atau setara Rp 1.280 triliun dengan asumsi nilai tukar 1 dollar AS sebesar Rp 16.000. Namun, untuk tanggul di sekitar Teluk Jakarta saja, biayanya sekitar 8 miliar dollar AS atau Rp 128 triliun. Pembangunan berkisar 8-10 tahun (Kompas, 13 Juni 2025).

Menurut Agus, pemerintah pusat dan daerah harus kreatif untuk mencari sumber-sumber pendanaan. Hal ini menjadi esensi pertemuan dan pembicaraan Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama.

”Dari berbagai studi yang kami jalankan, bisa disimpulkan bahwa yang paling realistis adalah menerapkan pendekatan integratif dan tidak harus sama semuanya. Ada lokasi dengan pendekatan natural menggunakan mangrove, bukan beton, kira-kira begitu. Tapi, ada yang memang sudah sangat parah, artinya tidak bisa, harus benar-benar membangun dinding tebal dan tinggi,” ucap Agus.