Survei Litbang ”Kompas”: Agenda Utama Pemimpin Baru Sumut

Harapan besar digantungkan kepada calon gubernur dan wakil gubernur yang berlaga di Pilkada Sumut 2024, terutama yang paling mampu menyentuh persoalan riil warga Sumut.

Harapan warga Sumut itu terekam dalam hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2024 lalu. Setidaknya ada enam persoalan yang berkaitan erat dengan kehidupan keseharian masyarakat Sumut dan perlu segera diselesaikan. Mulai dari persoalan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan hidup dasar, kemiskinan, pengangguran, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga tingginya tingkat kriminalitas.

Salah satunya yang paling disorot ialah pembangunan infrastruktur (22,3 persen). Masalah infrastruktur, khususnya kualitas jalan, menjadi salah satu isu utama yang disorot lantaran hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan dan mobilitas masyarakat.

Di tengah pembangunan jalan tol yang cukup masif di Sumut, jalan provinsi dan jalan nasional di Sumut masih banyak yang perlu diperbaiki. Hanya 80,57 persen dari total 3.005 kilometer jalan provinsi dalam keadaan mantap. Sisanya dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat.

Kemudian dari jalan nasional sepanjang 2.620 kilometer, sepanjang 260 kilometer di antaranya rusak. Sementara jalan kabupaten menjadi jalan yang paling panjang mencapai 33.000 kilometer dengan kondisi rusak 13.000 kilometer.

Jalan provinsi, seperti Jalan Pematang Siantar-Saribu Dolok di Simalungun, Jalan Panyabungan-Natal di Mandailing Natal, dan Jalan Pangaribuan-Garoga di Tapanuli Utara, sudah bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat kerusakannya. Padahal, daerah-daerah itu merupakan sentra pertanian di Sumut.

Buruknya kualitas sebagian jalan tersebut menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi Sumut. Akibatnya, biaya logistik di Sumut tergolong sangat tinggi. Kondisi tersebut membuat Sumut dijuluki sebagai kota dengan jalan rusak terpanjang di Sumatera. Tentu saja dengan kondisi jalan yang buruk menghambat iklim investasi di Sumut.

Selain jalan yang rusak, setiap wilayah di Sumut belum terintegrasi satu dengan yang lainnya, terutama di Pantai Barat Sumut. Di tempat tersebut belum ada jaringan interkoneksi antara jalan dan pengembangan mass rapid transit yang mendukung pengembangan kawasan industri, perkebunan, dan perkotaan. Apalagi daerah itu juga sangat rawan terkena bencana.

Padahal, ekonomi Sumut sangat tergantung dari produk komoditas dari sumber daya alam. Di satu sisi, produk komoditas tersebut sangat rentan dengan gejolak harga yang fluktuatif sehingga harga komoditas menjadi lemah.

Di sisi lain, lebih dari 75 persen produk ekspor Sumut didominasi oleh produk berbasis sumber daya alam, sementara produk berbasis teknologi hanya sekitar 15 persen. Hal ini juga menggambarkan hilirisasi produk perkebunan tampaknya masih berjalan lambat.

Percepatan pembangunan infrastruktur di Sumut sangat diharapkan agar potensi ekonomi di semua wilayah, mulai dari pesisir timur, tengah, sampai barat, bisa digerakkan maksimal. Terlebih lagi Sumut memiliki danau Toba yang harus digarap secara serius sebagai kawasan destinasi wisata.

Masalah lain yang menyerap perhatian warga Sumut adalah persoalan pemenuhan kebutuhan hidup dasar, seperti pangan, sandang, dan papan (17,1 persen). Di tengah impitan ekonomi yang kian mencekik saat ini, beban hidup warga Sumut dirasa semakin berat.

Sebagian masyarakat Sumut tidak memiliki cukup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Merujuk pada data BPS, deflasi di Sumut pada September 2024 tercatat sebesar 0,21 persen. Ini merupakan deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut (Juni hingga September) sekaligus merupakan deflasi yang kelima karena pada April, Sumut juga membukukan deflasi. Deflasi ini menjadi lampu merah bagi kondisi daya beli masyarakat di Sumut.

Hal itu juga menggambarkan adanya penurunan daya beli masyarakat dengan kenaikan biaya kebutuhan hidup yang lebih besar ketimbang pendapatan. Penurunan daya beli dan berkurangnya porsi tabungan masyarakat juga dapat menjadi indikator menurunnya tingkat kesejahteraan warga. Persoalan pengentasan rakyat dari kemiskinan (13,7 persen) dan pengangguran (13,1 persen) termasuk dua masalah berikutnya yang perlu segera dicarikan jalan keluar.

Terkait dengan kemiskinan, kendati tren angka kemiskinan di Sumut menurun, angka kemiskinan ekstrem masih tergolong tinggi. Tercatat pada Maret 2024, angka kemiskinan masih sebesar 7,99 persen dengan angka kemiskinan ekstrem sebanyak 124.000 warga. Adapun tingkat pengangguran terbuka di Sumut pada tahun 2024 tercatat 5,89 persen. Sementara gini ratio atau tingkat ketimpangan Sumut pada tahun 2024 sebesar 0,297 persen.

Masalah berikutnya adalah stabilitas harga kebutuhan pokok (11,3 persen). Kesulitan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok murah salah satunya karena daya beli mereka yang terus menurun. Disusul kemudian masalah kriminalitas di Sumut (9 persen). Polda Sumut mencatat ada sebanyak 45.413 laporan aksi kejahatan yang terjadi di seluruh wilayah Sumut sepanjang tahun 2023. Dari data tersebut, diasumsikan bahwa tindak kejahatan itu terjadi setiap 8 menit 30 detik.

Di tengah beragam persoalan sosial ekonomi tersebut, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut berupaya meyakinkan warga Sumut untuk memilih mereka. Mengusung visi ”Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul Maju dan Berkelanjutan”, pasangan calon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, menetapkan lima misi, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia; menjaga stabilitas makroekonomi daerah; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; mengembangkan dan menata infrastruktur yang berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan; serta memperkuat ketahanan sumber daya pangan untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh.

Pasangan ini juga menawarkan enam program hasil terbaik cepat (Quick Win) dan 17 program prioritas.

Dalam debat perdana (30/10/2024), Bobby menyoroti Sumut sebagai provinsi yang masih menghadapi tantangan serius dalam akses kesehatan. Jika terpilih nanti, mereka akan menjamin akses kesehatan cukup dengan menggunakan KTP Sumut yang bisa digunakan di seluruh rumah sakit di Sumut.

Di sisi lain, pasangan calon nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, memaparkan visi mereka untuk menciptakan ”Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”. Calon petahana ini juga mengurai lima misinya dalam membangun Provinsi Sumut hingga 2030 mendatang.

Kelima misi itu mulai dari membangun sumber daya manusia berkualitas, membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan efektif dan melayani. Lalu, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat dan atau bencana alam dan meningkatkan daya saing dan pengambilan peran strategis nasional.

Senada dengan misinya, untuk program kerja, paslon ini juga membaginya ke dalam lima poin, yakni pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi pariwisata Sumut.

Dalam debat pertama, paslon ini menyebut akan membangun Sumut dengan prinsip ”membangun desa dan menata kota”. Edy optimistis akan menunaikan tugas yang belum terselesaikan dan yakin akan melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua. Mereka menekankan pada pembangunan Sumut yang unggul dan mengembangkan potensi SDM.

Akhirnya, warga Sumut berharap calon pemimpin Sumut bisa mencari solusi konkret yang bisa melepaskan masyarakat dari tekanan ekonomi, rantai kemiskinan, dan pengangguran sehingga kualitas hidup mereka bisa semakin baik dan sejahtera ke depan. (Litbang Kompas)

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Group Politik & Hukum ”Survei Pilkada Serentak 2024”. Melalui grup tersebut, Kompas akan mengirimkan rekomendasi bacaan terkait Survei Pilkada Serentak 2024. Klik di sini untuk mendaftar dan bergabung.