Survei Litbang Kompas: Pengangguran dan Kesejahteraan, Tantangan Besar Calon Gubernur Jawa Barat

Tak hanya elektabilitas, tokoh yang akan terpilih dalam Pilkada Jawa Barat 2024 ini bakal menghadapi persoalan daerah yang relatif berat. Dari sejumlah persoalan yang dikeluhkan publik, sebagian besar bermuara pada masalah kesejahteraan masyarakat.

Hasil survei Litbang Kompas yang digelar pada 1-9 November 2024 ini menunjukkan ada sejumlah daftar permasalahan yang dihadapi oleh publik Jabar saat ini. Apabila dirinci dari yang terbesar keluhannya, ada empat permasalahan yang dinilai masyarakat paling penting untuk segera ditangani oleh pemerintah daerah.

Permasalahan tersebut terdiri dari pengangguran karena minimnya lapangan kerja; persoalan pengentasan warga dari kemiskinan; sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dasar, seperti sandang, pangan, papan, dan air bersih; serta pembangunan infrastruktur yang dinilai masih terbatas. Keempat persoalan tersebut masing-masing diungkapkan responden di Jabar hingga lebih dari 27 persen. Bahkan, persoalan terkait pengangguran menjadi keluhan responden terbesar, yakni mencapai 37,6 persen.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait ekonomi tersebut sejatinya ironis dengan tingginya kontribusi wilayah Jabar bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kurun 2019-2023 Provinsi Jabar rata-rata mampu menghasilkan produk domestik regional bruto (PDRB) senilai lebih dari Rp 2.000 triliun per tahun. Secara nasional, nominal PDRB Jabar itu memberikan rata-rata kontribusi 12 persen bagi PDB Indonesia.

Hanya saja, besarnya kontribusi ekonomi tersebut nyatanya belum mampu menyejahterakan masyarakat Jabar secara luas. Padahal, wilayah Jabar terkenal sebagai sentra industrialisasi nasional yang berpotensi memberikan peluang lapangan kerja.

Hadirnya sejumlah sentra industri di wilayah Bekasi, Bogor, Depok, Karawang, Purwakarta, dan Bandung Raya telah mengundang datangnya kaum migran dari sejumlah daerah di Indonesia. Namun, wilayah-wilayah industri itu belum juga mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Jabar secara merata.

Ironisnya, Jabar termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki problem pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS, pada kurun 2018-2023 rata-rata jumlah pengangguran di Jabar mencapai lebih dari 8 persen per tahun. Pada 2023, jumlah pengangguran mencapai 1,8 juta orang atau yang tertinggi secara nasional di atas Jatim dan Jateng.

Pada 2023, setidaknya ada 15 kabupaten/kota di Jabar yang tingkat penganggurannya di atas rata-rata provinsi yang mencapai 7,44 persen. Sentra pengangguran tertinggi berada di Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kabupaten Kuningan, Karawang, Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Kedelapan daerah ini tingkat penganggurannya di atas 8 persen. Bahkan, untuk kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kuningan mencapai lebih dari 9 persen. Ketiga daerah ini merepresentasikan wilayah perkotaan pusat jasa (Kota Bogor), industri (Kota Cimahi), dan pertanian (Kuningan). Jadi, bisa dikatakan pengangguran di Jabar relatif merata mulai dari kawasan perkotaan hingga perdesaan.

Fenomena unemployment tersebut turut mendorong hadirnya kemiskinan di wilayah Jabar. Tanpa memiliki penghasilan yang memadai, untuk meraih standar kehidupan layak menjadi sulit tercapai sehingga masyarakat bersangkutan rawan masuk dalam jerat kemiskinan.

Secara rata-rata, jumlah penduduk miskin di Jabar pada 2023-2024 mencapai 3,8 juta jiwa atau menduduki peringkat kedua secara nasional setelah Jatim yang jumlah kemiskinannya lebih dari 3,9 juta jiwa.

Dari 27 kabupaten/kota, ada 15 daerah yang persentase kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan Jabar yang sebesar 7,62 persen. Wilayah tersebut adalah Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kabupaten Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bandung Barat, dan Pangandaran.

Dengan jumlah pengangguran dan kemiskinan yang tergolong tertinggi ini membuat Jabar memiliki tingkat kesenjangan sosial yang dalam. Indeks gini Jabar konsisten selalu lebih dari 0,40 dan cenderung selalu meningkat nilai indeksnya. Pada 2023, indeks gini Jabar mencapai 0,425 atau jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 0,388. Artinya, ketimpangan ekonomi di wilayah Jabar sangatlah dalam apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Provinsi Jabar terdiri dari 27 kabupaten/kota yang memiliki karakteristik ekonomi yang beragam. Mulai daerah sentra pertanian, industrialisasi, hingga daerah pusat perdagangan dan jasa-jasa. Hal ini menyebabkan peluang ekonomi masing-masing wilayah menjadi sangat variatif. Di beberapa daerah menjadi sangat maju perekonomiannya, tetapi di daerah lainnya relatif kurang marak dan sepi aktivitas perekonomian bernilai tinggi.

Dilihat dari nilai PDRB-nya, ada sejumlah daerah yang memiliki sumbangan nilai perekonomian yang tinggi bagi Provinsi Jabar. Daerah tersebut adalah Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Karawang, Bandung, dan Bogor. Ke-6 wilayah ini menyumbang nilai PDRB bagi Provinsi Jabar pada 2023 masing-masing lebih dari Rp 100 triliun. Bahkan, untuk Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Bogor nilai kontribusinya lebih dari Rp 280 triliun setahun. Masifnya perekonomian di wilayah tersebut dikarenakan pesatnya industrialisasi dan juga maraknya perdagangan barang serta jasa di daerah bersangkutan.

Kondisi tersebut relatif timpang dengan wilayah lainnya di Jabar yang masih tergolong kecil kontribusi nilai PDRB-nya. Misalnya saja, Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Kuningan, Tasikmalaya, Majalengka, dan Subang yang masing-masing hanya memiliki nilai ekonomi wilayah rata-rata kurang dari Rp 50 triliun per tahun.

Dengan nilai ekonomi wilayah yang relatif timpang membuat sebagian wilayah yang maju perekonomiannya menjadi sentra tujuan migrasi untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini membuat persaingan mendapatkan kerja menjadi sangat tinggi di daerah-daerah sentra ekonomi di Jabar. Di sisi lain, daerah yang minim kemajuan pun tak mampu menghadirkan investasi yang besar sehingga jumlah lapangan pekerjaannya sangat terbatas. Akibatnya, jumlah pengangguran merebak luas mulai dari sentra perekonomian hingga daerah yang minim investasi.

Fenomena tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perekonomian Jabar yang sangat beragam itu belum juga meneteskan kesejahteraan secara luas bagi masing-masing warga masyarakatnya. Daerah sentra pertanian belum secara optimal menyejahterakan para petani; daerah sentra industri belum mampu menyerap tenaga kerja yang berlimpah; serta daerah serta perdagangan dan jasa juga belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan secara masif.

Oleh karena itu, para kandidat calon gubernur Jabar yang kini tengah berlaga harus sadar bahwa wilayah yang akan mereka pimpin sebenarnya adalah wilayah emas yang menjadi incaran banyak orang untuk terus didatangi. Pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan instansi lainnya untuk menciptakan arus investasi yang tinggi di Jabar agar perekonomian terus tumbuh, menciptakan banyak lapangan kerja, serta menyejahterakan masyarakat Jabar secara merata.

Visi calon gubernur-wakil gubernur mulai dari ”Jabar Bahagia Lahir Batin” yang diusung Acep-Gitalis, slogan ”Jabar untuk Semua” dari Jeje-Ronal, prinsip ”Jabar Silih Asah Asih Asuh” dari Syaikhu-Ilham, hingga visi ”Jabar Istimewa” dari Dede-Erwan diuji untuk mengurai solusi pengangguran dan kesejahteraan yang menjadi problem besar yang dirasakan publik Jabar. (LITBANG KOMPAS)