Survei Litbang Kompas: Siapa Saja yang Tidak Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran?

Selain tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, suara ketidakpuasan dan ketidakyakinan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Derajat kepuasan yang cenderung lebih rendah disuarakan kelompok responden tertentu yang mencerminkan preferensi politik dan ekspektasi mereka.

Secara umum, mayoritas responden (80,9 persen) puas terhadap kinerja pemerintah saat ini berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025.

Masih ada 19,1 persen responden yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Kelompok responden yang tidak puas ini menarik dianalisis lebih dalam lagi.

Dari generasi usia responden, derajat ketidakpuasan sebenarnya relatif mirip di angka 21 hingga 22 persen di hampir seluruh generasi.

Namun, generasi X atau mereka yang berusia 44-57 tahun menyatakan ketidakpuasan sebesar 13,9 persen. Berarti generasi X yang memiliki derajat ketidakpuasan terkecil dibandingkan generasi lainnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan responden, terlihat pola yang menarik. Makin tinggi tingkat pendidikan, makin rendah pula derajat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pola serupa juga ditemukan dalam pemilahan kelompok masyarakat berdasarkan lapisan sosial ekonomi.

Secara sintesis, dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan dari kelas ekonomi tinggi adalah kelompok yang memiliki derajat ketidakpuasan terbesar.

Lantas, apakah ini juga termasuk para responden yang bermukim di wilayah urban?

Nyatanya tidak, karena jika dilihat berdasarkan status domisili, tidak ada perbedaan persentase ketidakpuasan yang signifikan antara responden yang tinggal di wilayah perkotaan dan perdesaan. Tingkat ketidakpuasan antara keduanya hanya berjarak 1,7 persen.

Dalam pemilihan berdasarkan pilihan Pilpres 2024 lalu, perbedaan signifikan terlihat jelas. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran cukup banyak disumbangkan oleh kalangan yang tidak memilih mereka di pilpres.

Sebesar 27,6 persen ketidakpuasan dinyatakan para pemilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara itu para pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyumbang suara ketidakpuasan sebesar 28,8 persen.

Begitu juga jika dilihat berdasarkan preferensi pilihan parpol pada pileg 2024 kemarin. Para pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi dua kelompok yang menyumbangkan ketidakpuasan lebih banyak dari pendukung enam parpol lainnya di kursi legislatif.

Dari kelompok pemilih PKS, hanya 49,5 persen yang menyatakan puas dengan kinerja 100 hari pemerintah. Sisanya, 50,6 persen menyatakan tidak puas.

Artinya, jika kita lihat dukungan riil dari kelompok pemilih PKS ini, yakni dengan mengurangi jumlah yang puas dengan yang tidak puas, angkanya justru mencapai -1,2 persen.

Sementara itu, dari kelompok responden pemilih PDI-P, sebanyak 74,3 persen menyatakan puas dan 26,7 persen responden lainnya menyatakan sebaliknya. Selisih di antara keduanya mencapai 48,6 persen.

Secara kualitas, angka ini menggambarkan dukungan riil pemilih PDI-P yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintah di 100 hari pertamanya. (Kompas.id 24/1/2025)

Dengan begitu, preferensi politik nyatanya cukup memengaruhi penilaian responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, baik sebagai pendukung maupun bukan pendukung saat pilpres kemarin.

Di satu sisi, hal ini bisa dikatakan sebagai bias responden dalam menilai kinerja pemerintahan. Di sisi lain, justru masyarakat yang menilai tidak puas menjadi kelompok yang bersikap kritis dalam mengawal jalannya program-program pemerintah selama lima tahun ke depan.

Selain suara ketidakpuasan, kelompok yang menyuarakan ketidakyakinan terhadap pemerintahan juga patut diperhatikan.

Dari generasi usia responden, ketidakyakinan terbesar datang dari generasi baby boomers (58-76 tahun) dibandingkan generasi lainnya. Sebesar 16,5 persen generasi baby boomers menyatakan tidak yakin terhadap kinerja pemerintahan baru ini.

Sementara dari tingkat pendidikan dan kelas sosial ekonomi, polanya mirip dengan jawaban ketidakpuasan. Makin tinggi tingkat pendidikan atau kelas sosial ekonomi, makin besar pula tingkat ketidakyakinan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Begitu pula jika dilihat berdasarkan preferensi pilihan politik. Para pemilih Anies dan Ganjar memberikan sumbangan ketidakyakinan yang lebih besar dibandingkan pemilih Prabowo di pilpres 2024 kemarin. Sebanyak 13,3 persen pemilih Anies merasa tidak yakin, sedangkan pemilih Ganjar yang merasa tidak yakin sebesar 16,3 persen.

Lagi-lagi, kelompok pemilih PDI-P dan PKS tercatat memiliki tingkat keyakinan paling rendah dibandingkan pemilih dari enam parpol lainnya.

Kelompok pemilih PKS terekam paling rendah tingkat keyakinannya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran ini, yakni 20,8 persen, sedangkan pemilih PDI-P yang tidak yakin tercatat di angka 16,5 persen.

Secara tidak langsung, kelompok responden yang menyatakan tidak puas dan/atau tidak yakin menjadi golongan minoritas dalam hasil survei kali ini.

Tidak jarang dalam akar rumput, muncul juga pandangan bahwa mereka yang tidak puas atau tidak yakin, dianggap berlawanan dengan pemerintah, bahkan sebagai kelompok yang menghambat.

Memang, dalam konsep negara demokratis, pemerintahan dipilih berdasarkan suara mayoritas, seturut adagium ”Vox Populi Vox Dei”. Namun, kebenaran tidak bersifat demokratis. Negara demokratis tetap membutuhkan suara kritis untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tidak terjatuh pada otoritarianisme.

Dalam tradisi pemikiran Mazhab Frankfrut, kelompok kritis ini cukup bergantung pada peran akademisi dan mahasiswa dalam menyikapi secara kritis jalannya pemerintahan. Dua kelompok inilah yang dianggap dapat secara independen menggerakkan kelompok masyarakat lainnya untuk tetap bersikap kritis.

Akan tetapi, di era postmodern saat ini, pengaruh akademisi dan mahasiswa perlahan memudar karena bergesernya pandangan atau nilai dalam memandang politik.

Di Indonesia saja, misalnya, kredibilitas akademisi tergerus dengan munculnya isu joki untuk karya ilmiah dosen dan guru besar. Gelar doktor honoris causa pun tampak mudah diperjualbelikan atau diberikan demi mengangkat pamor universitas. Gerak aktivisme mahasiswa pun sering kali ditumpangi berbagai isu demi kelompok tertentu.

Dengan melihat perkembangan gerakan sosial (social movement) serta model kelompok oposisi di tingkat global, maka kelompok kritis saat ini memang bertopang pada masyarakat akar rumput.

Mereka yang sebelumnya memberikan dukungan kepada pemerintah, karena perubahan nilai, akhirnya dapat dengan cepat berbalik menjadi pihak yang kritis.

Jika pemerintahan Prabowo-Gibran dikenal dengan program-program populisnya, antitesisnya justru muncul dari kalangan kritis ini yang mirip dengan kelompok populis sayap kiri atau populisme sosial di Eropa.

Kelompok ini akan dengan konsisten mempertanyakan ”siapa rakyat yang diperjuangkan pemerintah?”. Apakah hanya rakyat dari kelompok ekonomi bawah, berpendidikan rendah, atau kalangan elite pengusaha?

Semangat populisme sosial ini sudah muncul di Eropa sepuluh tahun lalu dan umumnya berasal dari kalangan masyarakat berpendidikan tinggi dan kelas sosial ekonomi menengah.

Alexandros Kioupkiolis dan Giorgos Katsambekis (2020) menuliskan, kelompok kritis ini tidak hanya menargetkan elite politik, tetapi juga ekonomi dan sosial. Kelompok ini akan mendapatkan mementum gerakan sosialnya ketika negara berada dalam krisis ekonomi.

Meski di Indonesia belum tumbuh seekstrem di Eropa, kelompok kritis tentu masih dianggap perlu dalam menjalannya pemerintahanan selama lima tahun ke depan. Demokrasi tentu akan berjalan sehat dengan adanya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. (LITBANG KOMPAS)