Survei UI: Mayoritas Siswa Kelas Menengah Atas Ogah Makan MBG

JAKARTA, KOMPAS — Program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada tahap awal sebaiknya diberikan kepada siswa dengan latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah. Salah satu alasannya, banyak siswa dari kalangan menengah ke atas cenderung tidak menghabiskan atau bahkan tidak mau makan sama sekali menu MBG yang disuguhkan.

Hal ini disimpulkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Sosiologi (Labsosio) Universitas Indonesia (UI) di 30 sekolah atau masing-masing enam sekolah di Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur; Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Garut di Jawa Barat; serta Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat pada Oktober-Desember 2025. Adapun jumlah sampelnya sebanyak 1.267 orang.

Ketua Labsosio Hari Nugroho menjelaskan, dari skala 1-5, penerimaan siswa dari kelas sosial ekonomi bawah terhadap MBG mencapai 4,37. Selain itu, sebanyak 85,8 persen siswa kelas bawah selalu menghabiskan makanan MBG.

Sementara tingkat penerimaan siswa kelas menengah-bawah mencapai 4,21 dan penerimaan siswa kelas menengah ke atas mencapai 4,05. Ini menandakan semakin rendah kelas sosial siswa, maka semakin tinggi penerimaan terhadap MBG.

”Kalau yang menengah ke atas 4,05 itu, mungkin standar MBG itu di bawah makanan yang mereka biasa makan. Mereka bilang bahwa makanan MBG itu tidak lebih baik daripada makanan yang mereka dapat di rumah,” kata Hari di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Mayoritas menu yang tidak dihabiskan adalah sayur (77,9 persen) dengan alasan rasanya tidak enak atau tidak suka makan sayur (55,9 persen). Hal ini juga menunjukkan kebutuhan untuk memenuhi komposisi gizi yang seimbang kurang optimal karena penerima manfaat cenderung tidak menghabiskan sayur.

Masalah ini bukan hanya terjadi pada MBG, tetapi banyak kebijakan bantuan sosial lainnya juga sering kali tidak akurat datanya.

Selain itu, ada kebosanan yang dirasakan siswa terhadap menu yang disajikan. Survei di lima daerah ini menunjukkan bahwa 53 persen siswa merasa kadang-kadang bosan, sering bosan (15 persen), tidak pernah bosan (16 persen), jarang bosan (10 persen), dan sering bosan (6 persen).

Riset juga menemukan bahwa hampir separuh murid (48,5 persen) mengaku tidak pernah atau jarang sarapan sebelum pergi ke sekolah. Kondisi ini lebih-lebih terjadi pada kelompok ekonomi menengah ke bawah (50,1 persen). Data ini menegaskan bahwa MBG sangat penting bagi mereka.

”Semakin tinggi kelas sosial, semakin kecil persentase jumlah siswa berangkat ke sekolah dengan perut kosong. Jadi, fungsi dari penyediaan MBG ini memberi dampak fisiologis yang cukup terasa bagi kelas menengah bawah,” ucapnya.

Hari menyarankan, perlu pendataan kondisi sosial ekonomi yang tepat sasaran agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial jika MBG hanya diberikan kepada siswa yang kurang mampu. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipadukan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bisa menjadi acuan.

”Karena masalah ini bukan hanya terjadi pada MBG, tetapi banyak kebijakan bantuan sosial lainnya juga sering kali tidak akurat datanya. Jadi, data menjadi satu hal yang sangat esensial sebelum program ini dibuat menjadi lebih segmented,” tutur Hari.

Dari segi jender dan jenjang pendidikan, siswa laki-laki di jenjang SD, apalagi SMA, menginginkan porsi makan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Pemerintah perlu merespons hal ini dengan membuat porsi makanan yang beragam atau justru menguatkan edukasi gizi seimbang agar makan tak sekadar kenyang.

Di sisi lain, temuan riset juga membuktikan bahwa program MBG membangun suasana makan bersama yang sangat menyenangkan bagi siswa di semua kategori kelas sosial. Namun, Hari menegaskan bahwa temuan ini merupakan hal yang wajar karena suasana makan bersama pasti menyenangkan di semua kelas sosial.

Dari sudut pandang orangtua, rata-rata menilai program MBG baik karena meringankan beban ekonomi dan menghemat uang jajan anaknya. Bagi orangtua yang sibuk, mereka tak perlu repot menyediakan makan anak sekaligus mencegah anak dari konsumsi makanan tidak bergizi.

”Kebetulan sampel kami secara random, jadi kebanyakan yang diwawancara itu anak dari kelas menengah ke bawah. Hanya segelintir mereka yang menengah ke atas. Tidak heran kalau kemudian respons dari orangtua umumnya juga cenderung bersifat positif,” kata Hari.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyebut, sekolah boleh mengembalikan atau menolak MBG yang tidak layak makan. Menurut Nanik, tidak ada aturan yang mewajibkan sekolah menerima MBG. MBG yang ditolak bisa dialokasikan untuk sekolah-sekolah yang belum menerimanya.

”Boleh (mengembalikan MBG), bahkan tidak menerima boleh, menolak pun enggak masalah. Yang penting buat surat pernyataan menolak MBG, enggak masalah,” kata Nanik seusai Rapat Koordinasi Program MBG di kompleks Kantor Gubernur Jateng di Semarang (Kompas.id, 3/3/2026).

Nanik juga tidak melarang orangtua mengunggah menu-menu MBG di media sosial. Namun, Nanik berpesan agar apa yang diunggah merupakan fakta dan aktual.

”Kami sangat berharap dan sangat terbantu kalau masyarakat meng-upload menu, tapi tolong sebutkan sekolahnya di mana, SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) di desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga akan kami tindak lanjuti,” ucap Nanik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa 73,3 persen dari sekolah yang disurvei mengaku pernah menghadapi kendala dengan pihak dapur MBG. Kendala tersebut umumnya berupa keterlambatan pengiriman makanan yang berpengaruh pada kualitas makanan.

Menurut Hari, persoalan ini terjadi karena struktur komando hierarkis yang kaku dalam tata kelola MBG. Mulai dari pelaporan dan manajemen operasional di bawah komando BGN, turun ke koordinator wilayah di tingkat kota/provinsi, lalu ke koordinator kecamatan, hingga ke unit dapur atau SPPG yang umumnya dimiliki pengusaha lokal, bahkan sebagian terkait aktor politik lokal.

Produksi dimulai sejak pukul dua dini hari, dengan beban kerja berat bagi pekerja dan ahli gizi. Tantangan utama meliputi pemorsian, pengaturan suhu makanan, serta durasi distribusi. Jika distribusi terlambat, kualitas makanan berisiko menurun.

”Jadi, sentralisasi ini memberi konsekuensi pada kurangnya ruang untuk inovasi, dan yang paling penting juga kurang memberikan ruang bagi sekolah sebagai subyek yang dilibatkan dalam program. Sekolah paling banyak hanya sebagai target dan arena dari program,” ujar Hari.

Karena minimnya pelibatan sekolah dan jadwal pengiriman yang inkonsisten dan kerap terlambat, waktu kegiatan belajar-mengajar terganggu 15-20 menit. Hal ini mengubah jam belajar siswa yang direncanakan sekolah. Sebanyak 36,7 persen siswa juga menjadi tidak fokus belajar karena menunggu mobil MBG tiba.

Program MBG pun memberikan beban tambahan pada guru dan sekolah berupa pengelolaan pembagian makanan dan pendampingan siswa saat makan, tanpa adanya insentif tambahan.

”MBG ini menciptakan paradoks. Di satu sisi memberikan kontribusi positif, tetapi di sisi lain juga menimbulkan beban yang tidak ringan bagi guru,” ucap Hari.