Tak Hanya Siswa, Makan Bergizi Gratis Juga Akan Diberikan kepada Lima Kelompok Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS — Program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar para peserta didik, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah dua tahun, anak balita usia 2-5 tahun, serta remaja putri dan calon pengantin. Posyandu dan puskesmas akan menjadi garda terdepan pemerintah dalam memonitor pelaksanaan program pada upaya menurunkan angka stunting atau tengkes ini.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Sekretariat Wakil Presiden RI Suprayoga Hadi menjelaskan, makan bergizi gratis sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan dan Penurunan Stunting 2025-2029 memiliki pendekatan yang berbeda dengan periode pemerintahan sebelumnya.

Bedanya, kali ini tidak hanya melibatkan pemberian intervensi spesifik dan sensitif, tetapi juga mencakup identifikasi lima kelompok sasaran utama tersebut. Paradigma pencegahan mendapat porsi lebih besar. Pendekatan ini mencakup pemenuhan gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan rutin bagi calon pengantin, serta edukasi bagi remaja putri dan ibu hamil.

”Salah satu program andalan yang akan mendukung Stranas ini adalah program prioritas nasional makan bergizi gratis yang mulai diluncurkan Januari 2025,” kata Suprayoga di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Menurut Suprayoga, strategi ini akan dituangkan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang akan menjadi acuan strategis hingga 2029. Proses penyusunannya hampir selesai dan diharapkan terbit pada Januari 2025.

Posyandu dan juga puskesmas adalah garda terdepan untuk memantau anak-anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dia optimistis, paradigma pencegahan ini dapat mendorong pencapaian target prevalensi tengkes turun menjadi 14,2 persen pada 2029 dan mencapai 5 persen pada 2045. Ini komitmen pemerintah untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat dan produktif.

”Indonesia telah diakui dunia sebagai contoh terbaik dalam penurunan stunting. Dengan Stranas baru, kita optimistis dapat terus mencetak prestasi dan membangun generasi yang sehat serta cerdas,” ujarnya.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Nopian Andusti menambahkan, deteksi dini memungkinkan pemerintah memberikan intervensi berupa suplemen penambah darah atau nutrisi tambahan sehingga calon ibu berada dalam kondisi optimal saat memasuki masa kehamilan.

BKKBN telah mengembangkan aplikasi Siap Nikah dan Siap Hamil yang mempermudah pasangan muda memantau kesiapan fisik dan kesehatannya.

”Kami memastikan calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum menikah untuk mendeteksi anemia atau kekurangan energi kronis,” kata Nopian.

Pelaksana Tugas Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono menjelaskan, sekitar 300.000 posyandu dan 10.000 puskesmas di Indonesia akan menjadi garda terdepan pemantauan program makan bergizi gratis. Kedua institusi ini menjadi andalan dalam memantau status kesehatan masyarakat.

Menurut Nunung, program makan bergizi gratis merupakan program dengan tujuan ganda. Selain menurunkan angka stunting sebelumnya, program ini juga diharapkan mampu mencegah munculnya kasus stunting baru.

”Posyandu dan puskesmas adalah garda terdepan untuk memantau anak-anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” tutur Nunung.

Remaja putri menjadi salah satu kelompok prioritas dalam intervensi ini untuk memastikan kesehatan mereka hingga memasuki fase pernikahan dan kehamilan. Dengan kondisi tubuh yang sehat, diharapkan bayi yang mereka lahirkan juga memiliki kesehatan optimal dan terhindar dari risiko stunting.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memastikan bahwa data kesehatan masyarakat digunakan secara maksimal. Data yang lengkap akan dikumpulkan melalui posyandu dan puskesmas menjadi dasar untuk menentukan daerah prioritas dan intervensi yang sesuai.

Dengan cara ini, pemerintah dapat lebih fokus dalam menangani wilayah-wilayah yang memiliki angka stunting tinggi. Strategi ini juga melibatkan integrasi program makanan tambahan lokal yang telah diinisiasi oleh pemerintah daerah.

”Jika angka stunting yang lama berhasil diturunkan, tetapi muncul angka baru yang belum tertangani, ini akan menambah beban yang lebih besar,” ujarnya.

Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara holistik, mulai dari edukasi, pemantauan, hingga pemberian intervensi gizi yang tepat. Dalam implementasinya, program makan bergizi gratis membutuhkan sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.