Tanggapi Demo, Jusuf Kalla Ingatkan Pejabat Jaga Ucapan dan Perbuatan

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengajak semua pihak untuk menahan diri serta menjaga kondisi agar tetap aman dan terkendali. Setelah penanganan brutal Polri terhadap masyarakat dalam unjuk rasa pada Kamis (28/8/2025), demo pun meluas pada Jumat ini.

Jusuf Kalla atau lebih dikenal sebagai JK menyampaikan dukacita atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol), dalam insiden unjuk rasa, Kamis malam. ”Dalam keadaan hari ini, tentu kita menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan,” ujar JK dalam keterangan dari kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2025).

Sebelumnya, sebuah video yang viral di berbagai platform media sosial memperlihatkan kendaraan taktis Brimob Polri menabrak seorang pengemudi ojol yang berada di jalan. Sempat berhenti sejenak, kendaraan taktis ini kemudian melanjutkan laju dan melindas korban.

Masyarakat yang berada di sekitar pun berteriak kaget campur ngeri serta menyerukan sumpah serapah. Ratusan pengemudi ojol yang marah mengejar rantis tersebut sampai Markas Brimob di Jalan Kwitang. Mereka pun mengepung dan melempari markas dengan apa yang ada di tangan. Namun, Brimob malah menembaki massa dengan gas air mata.

Ini menjadi pelajaran yang besar. Para pejabat, anggota DPR, untuk menahan diri. Jangan asal bicara yang bisa menghina dan menyakiti hati masyarakat.

Affan Kurniawan (21), pengemudi ojol yang dilindas rantis, akhirnya meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Affan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak, Jakarta, Jumat pagi.

Mengenai insiden ini, Jusuf Kalla juga meminta kepolisian mengadili dan menindak tegas anggota yang terlibat ataupun pihak yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan. ”Mudah-mudahan ini bisa disampaikan dengan baik bahwa semua yang bersalah harus diberi tindakan yang sepadan, yang keras,” kata Jusuf Kalla menegaskan.

Jusuf Kalla pun mengajak masyarakat untuk menahan diri dalam menghadapi situasi saat ini. Sebab, apabila unjuk rasa ini meluas, dampaknya pun akan langsung terasa pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Jusuf Kalla memahami perasaan para pengemudi ojol yang kehilangan temannya. Namun, unjuk rasa secara terus-menerus akan berdampak pada kehidupan, pendapatan pun berkurang.

”Jika kota bergejolak seperti ini, kehidupan ekonomi akan berhenti. Ini bisa berakibat panjang,” ujarnya.

Jusuf Kalla juga menyampaikan pesan khusus kepada pejabat serta wakil rakyat untuk menahan diri dan menyaring betul-betul setiap ucapan dan tindakan. ”Ini menjadi pelajaran yang besar. Para pejabat, anggota DPR, untuk menahan diri. Jangan asal bicara yang bisa menghina dan menyakiti hati masyarakat,” tutur Jusuf Kalla.

Selebihnya, ia mengingatkan pemerintah untuk secara bersama-sama menjaga kondisi tetap kondusif. Jusuf Kalla khawatir, apabila terjadi terus-menerus, kondisi yang tidak kondusif akan berpengaruh pada kehidupan semua pihak.

”Kita harapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang baik bagi masyarakat. Harus mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat serta menjaga masyarakat,” ujarnya.

Aksi represif yang menelan korban jiwa bukan hanya bentuk pelanggaran konstitusional, melainkan juga kejahatan terhadap kemanusiaan yang meruntuhkan legitimasi moral negara di mata rakyat.

Ketua DPR Puan Maharani melalui keterangan tertulis, Jumat (29/8/2025), menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Affan Kurniawan. Politisi PDI Perjuangan ini meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya Affan.

Polisi pun diminta transparan dalam penyelidikan kasus tersebut. ”Polisi harus bisa mengusut tuntas insiden memilukan ini dan harus dilakukan secara transparan,” kata Puan.

Melalui keterangan tertulis, Yance Arizona dari Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (Pandekha) menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam tindakan represif aparat yang menyebabkan jatuhnya korban dalam demonstrasi, termasuk pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang tewas setelah ditabrak dan dilindas kendaraan taktis Brimob Polri. Demikian pula korban kekerasan lainnya.

Bagi Pandekha, kata Yance, peristiwa itu tidak bisa dilepaskan dari masalah struktural demokrasi yang kian tergerus pasca-Pemilu 2024. Pemilu yang gagal memenuhi asas keadilan, kesetaraan, dan partisipasi bermakna berimplikasi pada menyempitnya ruang demokrasi, salah satunya terkait hak warga menyampaikan pendapat di muka umum.

Selain itu, aparat yang semestinya melindungi warga justru bertindak sebagai instrumen represi sehingga mencederai prinsip negara hukum dan konstitusi.

Padahal, lanjutnya, kemarahan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipicu oleh sikap anggota DPR yang tidak berempati kepada rakyat. Kebijakan ekonomi yang dibuat juga timpang, termasuk dengan menaikkan tunjangan anggota DPR, sedangkan beban pajak untuk rakyat semakin berat.

”Aksi represif yang menelan korban jiwa bukan hanya bentuk pelanggaran konstitusional, melainkan juga kejahatan terhadap kemanusiaan yang meruntuhkan legitimasi moral negara di mata rakyat,” kata Yance.

Oleh karena itu, ia menegaskan, Pandekha mendesak agar negara menegaskan kembali komitmen konstitutional bahwa demokrasi dan penghormatan terhadap HAM adalah fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepolisian harus bertanggung jawab, baik secara individual maupun institusional, terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap demonstran. Anggaran negara juga dituntut untuk berpihak kepada rakyat, terutama untuk pendidikan, kesejahteraan buruh, pekerja informal, dan kelompok rentan lainnya, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan elite politik.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas insiden rantis Brimob yang melindas Affan. ”Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya,” ujar Listyo.

Listyo juga telah memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri mengusut peristiwa itu. ”Saya minta untuk Propam melakukan penanganan lebih lanjut,” katanya.