Di Tengah Tekanan Tarif Trump, India Memotong Pajak bagi Warganya

Pada saat negara-negara mitra dagang Amerika Serikat menggencarkan negosiasi demi meredakan dampak tarif impor balasan yang dijatuhkan oleh Presiden AS Donald Trump, India memilih langkah lain. India mengurangi pajak barang konsumsi di dalam negeri.

India yang kerap disebut sahabat AS di Asia Selatan dikenai tarif tambahan 25 persen oleh Trump. Walhasil, total tarif bea masuk untuk produk India ke pasar AS mencapai 50 persen. Sanksi berupa tarif tambahan itu karena India masih membeli minyak dari Rusia. Padahal, Rusia dikenai sanksi ekonomi oleh AS akibat menginvasi Ukraina sejak 2022.

Pada 22 Agustus 2025, Perdana Menteri India Narendra Modi menandatangani undang-undang pajak terbaru. Undang-undang itu menggantikan undang-undang pajak sebelumnya yang disahkan pada 1961. Undang-undang baru itu tembus di Lok Sabha atau majelis rendah India pada 11 Agustus 2025. Aturan baru ini disasar aktif per 1 April 2026.

Saat ini, barang-barang konsumsi di India dikenai pajak dengan kisaran 5-28 persen, tergantung dari jenis komoditasnya. Aturan yang akan berlaku April tahun depan itu menggariskan, kisaran pajak barang konsumsi hanya 5-18 persen.

”Anggaplah ini hadiah Diwali yang datang lebih awal,” kata Modi dalam pidato yang dikutip berbagai media arus utama. Diwali adalah hari raya terbesar bagi umat Hindu di India.

Berbagai firma konsultasi ekonomi yang dikutip oleh International Business Times edisi 23 Agustus 2025 memperkirakan, pemotongan pajak itu bisa meningkatkan permintaan pasar dari 13 miliar dollar AS hingga 17 miliar dollar AS.

Hal itu akan sangat membantu perputaran roda perekonomian India. Industri rumah tangga hingga industri raksasa juga akan menuai manfaat dari aturan baru itu.

”Reformasi pajak ini akan memberi kelas menengah India kekuatan untuk berbelanja. Ini yang penting untuk meningkatkan perekonomian yang tertekan sejak pandemi Covid-19,” kata Direktur Keuangan Firma Godrej Consumer Products, Aasif Malbari, kepada harian Economic Times, 1 Februari 2025.

Pada Februari saja, kabar bahwa pemerintah akan segera mengesahkan undang-undang pajak baru memberi semangat di bursa pasar nasional. Saham industri otomotif secara umum naik 2,1 persen dan saham sektor properti naik 3 persen. Saham perusahaan aplikasi layanan pengantar makanan Zomato naik 7,8 persen.

Dosen Ekonomi Universitas Global OP Jindal, Deepanshu Mohan, menjelaskan, pemotongan pajak itu merupakan kebijakan Modi untuk menenangkan suasana hati masyarakat di tengah tekanan tarif Trump.

”Ini semacam cara Modi mengatakan bahwa pemerintah hadir di tengah rakyat. Walaupun ada kendala tarif dari luar negeri, pemerintah masih mengedepankan rakyat,” ujar Mohan.

Namun, pada saat yang sama, lanjut Mohan, pernyataan Modi itu menunjukkan pemerintah akhirnya mengakui bahwa perekonomian kalangan menengah selama ini tidak baik-baik saja. Sebagian masyarakat mendukung aturan baru dan sebagian lagi kesal karena keputusan baru diambil sekarang.

Industri peralatan dan perkakas rumah tangga menyambut baik kebijakan pemerintah. Salah satunya ialah Blue Star, perusahaan yang membuat unit penyejuk ruangan (AC). Mereka memperkirakan, penjualan AC bisa naik 10-15 persen untuk periode Agustus 2025 sampai dengan Maret 2026.

”Pengurangan pajak untuk AC dari 28 persen ke kemungkinan 18 persen ini tidak terbayangkan oleh siapa pun sebelumnya. Ini langkah yang luar biasa dan akan mendongkrak penjualan,” kata Direktur Blue Star B Thiagarajan.

Dari pihak pemerintah, India tetap mengatakan mereka terus membeli minyak dari Rusia. Tekanan tarif dari Trump dan tuduhan bahwa uang pembelian minyak ini dipakai Rusia untuk membiayai invasi di Ukraina ini dinilai tidak adil oleh India.

Duta Besar India untuk Rusia Vinay Kumar menuturkan kepada kantor berita TASS, India membeli minyak dari pihak mana pun yang menawarkan harga paling terjangkau. ”Bagi kami, prioritas adalah menyediakan energi yang murah bagi 1,4 miliar penduduk di India,” ucapnya.

Delhi ketika dijatuhi sanksi total 50 persen oleh Trump mengatakan, AS dan Uni Eropa munafik. Minyak dari sumber-sumber tradisional dimonopoli pasarnya oleh negara-negara Barat. Ketika Rusia dipukul sanksi pada 2022, India tidak kebagian minyak dari sumber-sumber tradisional. Mau tidak mau, mereka membeli dari Rusia.

Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri India mengatakan, perdagangan India dengan Rusia terbatas di komoditas yang menyokong hajat hidup orang banyak, contohnya minyak.

Sebaliknya, negara-negara Barat sejatinya juga masih berdagang dengan Rusia, bahkan untuk komoditas yang nonstrategis. Tidak adil jika hanya India yang terkena getahnya. (AFP/REUTERS)