Tarif India Jadi Alasan Tambahan RI Perlu Pasar Baru

JAKARTA, KOMPAS — Tarif Amerika Serikat ke India jadi cerminan bagi Indonesia. RI perlu bersiap menghadapi dan memitigasi skenario lebih buruk.

Mulai 1 Agustus 2025, India dikenai tarif bea masuk 25 persen. Padahal, India bersekutu dengan AS pada beberapa sektor. Bahkan, di hari Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif untuk India, AS-India meluncurkan satelit.

Alasan Trump adalah, India masih terus membeli minyak dan senjata Rusia. ”Saya tak peduli apa yang India lakukan dengan Rusia. Mereka bisa bersama-sama menjatuhkan ekonomi mereka yang mati,” kata Trump.

Sementara pengajar Universitas Andalas di Padang, Virtuous Setyaka, menilai tarif itu dinilai bagian dari tekanan ke Rusia. ”Strateginya adalah kalau tidak bisa menyerang (Rusia) secara langsung, maka negara yang bekerja sama dengan lawannya itulah yang ditekan,” katanya di Padang, Sumatera Barat

Bersama Brasil dan China, India-Rusia merupakan anggota pendiri BRICS. Trump mengenakan tarif 50 persen ke Brasil dan 25 persen ke India.

Untuk China, hingga Jumat dini hari WIB, tarifnya masih dirundingkan. Sementara Rusia belum jelas dan Trump mengaitkannya dengan perdamaian dalam perang Ukraina.

Dengan 19 persen, tarif untuk RI lebih rendah dibanding India. Meski demikian, penting bagi Indonesia mencari pasar alternatif. Pemerintah didorong memberi insentif agar pengusaha nasional bisa mencari pasar alternatif tersebut.

Indonesia, dalam situasi sekarang ini, tidak hanya bisa fokus ke pasar negara-negara BRICS semata. Indonesia perlu juga melihat Timur Tengah, Afrika atau kawasan lainnya. ”Ini hanyalah tentang bagaimana kita memitigasi risiko dari situasi dan kondisi. Ini adalah tentang kemampuan kita melakukan diplomasi,” kata Virtuous.

Sementara Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut, Indonesia sudah telanjur menjadi bagian BRICS. Dengan demikian, menurut Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios) itu, Indonesia perlu sekaligus memanfaatkan kondisi tersebut. ”Tidak mungkin mundur,” ujarnya.

Dia mengatakan, dengan pilihan tersebut, ada hal yang harus disiapkan oleh pemerintah agar mendorong arus barang produk Indonesia ke luar tetap lancar. Indonesia perlu mencari alternatif pasar baru.

Dalam pandangannya, negara-negara Timur Tengah dan Afrika bisa menjadi pasar alternatif baru bagi produk dalam negeri. Memang, masuk ke pasar itu harus bersaing dengan negara anggota BRICS lainnya, seperti India dan Brasil.

Menurut dia, keberadaan pasar alternatif itu harus disiapkan. Persiapan terutama pada sisi pemahaman kondisi pasarnya dan juga calon konsumennya.

Pemerintah perlu memberikan data kondisi pasar ke pengusaha. Dengan demikian, pengusaha bisa menyesuaikan produk dengan target pasar.

Beberapa tahun terakhir, pemerintah menggencarkan pengumpulan data potensi pasar alternatif. Data itu bisa dibagikan ke pengusaha dalam negeri.

Bhima mencatat, sejumlah negara Timur Tengah telah menjadi atau melamar jadi anggota BRICS. Negara-negara itu juga semakin mendekat ke ASEAN. Pelantar-pelantar itu bisa menjadi peluang Indonesia menjalin kemitraan baru dan lebih luas.

Lebih jauh, Indonesia perlu menjajaki kesepakatan kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan negara di Timur Tengah dan Afrika. Dengan demikian, peluang mendekatkan perekonomian RI dengan negara di kedua kawasan itu membesar.

Memang, Bhima mencatat ada hambatan logistik dan pembiayaan. Hambatan itu bisa dikurangi, antara lain, dengan mendorong perbankan memberikan kredit lebih murah untuk pembiayaan ekspor ke pasar alternatif.

Dari Indonesia, biaya pengiriman ke Timur Tengah dan Afrika memang lebih mahal dibanding ke AS dan Eropa. Sebab, lebih banyak rute kapal ke AS-Eropa.

Tidak lupa dengan perjanjian dagang dengan negara-negara di pasar alternatif tersebut. Pemerintah, menurut dia, harus memiliki perwakilan diplomatik dan dagang yang kuat untuk membantu pengembangan pasar alternatif bagi para pelaku usaha Indonesia.

Trump menyebut, AS tidak banyak berdagang dengan India-Rusia. Dengan India, masalahnya karena tinggi. Sementara dengan Rusia, AS mengenakan banyak sanksi dan melarang hubungan ekonomi sejak Rusia menyerbu Ukraina.

India intensif menghambat impor pakaian, tekstil, dan pangan. India tak mengakui sertifikasi internasional untuk komoditas itu. Importir pakaian dan tekstil harus mengurus sertifikat kelayakan ke Biro Standardisasi India (BIS). Sementara importir pangan harus dapat sertifikasi FSSAI, sejenis BPOM RI. Prosesnya lama, mahal, dan sering tak jelas.

Sementara Rusia paling banyak menerapkan hambatan nontarif untuk aneka impor. Dampaknya, masuk ke pasar Rusia amat menantang.

AS mendesak India membuka pasar pangannya. India tak mau antara lain karena sektor pertanian saja menyerap 40 persen tenaga kerja. Para petani adalah kelompok pemilih penting dalam pemilu India. ”Pemerintah sangat memahami pentingnya melindungi dan mendorong kesejahteraan petani, wirausaha,” kata Menteri Perdagangan India Piyush Goyal.

Sementara oposisi menyalahkan pemerintah karena gagal mengamankan kesepakatan dagang dengan AS. Sejumlah negara lain mendapat tarif lebih rendah dari India. ”Pemerintah menghancurkan kebijakan ekonomi kita, menghancurkan kebijakan pertahanan, menghancurkan kebijakan luar negeri,” kata pemimpin oposisi India, Rahul Gandhi.

Pertumbuhan ekonomi India 2026 bisa terpangkas 0,4 persen gara-gara tarif Trump. ”Meski perundingan dagang lanjutan mungkin bisa menurunkan tarif, sepertinya tak mungkin India mendapat hasil lebih baik dari tetangganya,” kata ekonom pada Asia Decoded, Priyanka Kishore.

Perdana Menteri India Narendra Modi telah berulang kali mencoba membujuk AS dan Trump. Modi mencitrakan dirinya dekat dengan Trump.

Perang udara Kashmir beberapa bulan lalu menjadi masalah dalam hubungan Trump-Modi. Trump mengklaim, India-Pakistan mau berdamai atas paksaan dia. Modi dan sejumlah pejabat India menyangkal klaim Trump. (AP/AFP)