Tanggul Laut Raksasa, Benarkah Jadi Solusi Atasi Rob di Pantura Jawa?

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan giant seawall atau tanggul laut raksasa dari Banten hingga Jawa Timur. Tujuannya, mengatasi persoalan banjir rob di pesisir pantura Jawa.

Proyek itu diperkirakan bakal membutuhkan anggaran yang sangat besar. Waktu pembangunannya pun disebut cukup lama, bahkan hingga tiga kali masa jabatan presiden. Lalu, apakah benar solusi itu bakal efektif?

Wacana pembangunan tanggul raksasa itu disebut Presiden dalam International Conference on Infrastructure di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Proyek pembangunan tanggul dengan panjang total lebih dari 500 kilometer itu disebut memerlukan biaya sekitar 80 miliar dollar AS. Jumlah itu setara Rp 1.280 triliun dengan asumsi nilai tukar 1 dollar AS sebesar Rp 16.000 (Kompas.id/13/6).

Dalam kunjungannya ke Demak, Jawa Tengah, Minggu (15/6/2025), Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, tanggul laut raksasa bakal menjadi solusi banjir rob pesisir Jawa. Namun, karena pembangunannya memerlukan waktu cukup panjang, masyarakat diminta bersabar.

”Tidak mungkin mengerjakan tanggul laut dari barat ke timur itu dalam waktu satu periode kepresidenan. Butuh dua sampai tiga (masa jabatan) presiden mungkin baru selesai,” kata Dody, Minggu.

Menurut Dody, pemerintah juga akan segera membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa. Lembaga itu akan memastikan pembangunan tanggul laut raksasa tetap berjalan, bahkan meski presidennya telah berganti.

Dalam mengerjakan proyek tanggul laut, pemerintah akan menggandeng swasta dan investor asing. Kerja sama itu dilakukan untuk memperkuat sektor pendanaan.

Selain itu, pemerintah juga akan meminta bantuan berupa teknologi dari negara-negara lain dalam mengerjakan proyek tersebut.

Rencana pemerintah membangun tanggul laut raksasa itu mendapatkan reaksi beragam. Agus (50), warga Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, mendukung wacana tersebut.

”Belum ada tanggul yang melindungi desa kami. Jadi, air laut gampang sekali masuk ke permukiman. Apalagi, tanah di sekitar Sayung itu menurun terus setiap tahun, jadi desa kami semakin terendam,” ujar Agus saat ditemui, Minggu.

Agus berharap, pembangunan tanggul laut, khususnya di Demak, bisa segera dilakukan. Warga disebut sudah tidak bisa lagi jika diminta untuk terus bersabar.

”Harta dan benda kami sudah habis semua karena rob ini. Setiap tahun harus keluar uang puluhan juta untuk meninggikan rumah. Belum lagi perabotan rumah tangga dan kendaraan jadi cepat rusak karena terkena air asin setiap hari,” ucapnya.

Dihubungi Selasa (17/6/2025), Ahmad (47), warga Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jateng, justru khawatir dengan pembangunan tanggul laut raksasa tersebut. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan itu takut tanggul laut hanya akan menutup akses para nelayan ke laut.

”Saya, kan, kerjanya setiap hari melaut. Kalau ada tanggul laut itu, nanti kira-kira kapal saya bisa keluar-masuk apa tidak? Kalau tidak, ya celaka saya, mau cari makan bagaimana? Semoga itu juga dipikirkan pemerintah,” katanya.

Pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 500 km itu juga dikritik Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Kiara Erwin Suryana mengatakan, proyek tanggul laut raksasa belum tentu efektif mengatasi persoalan rob di seluruh pantura Jawa.

Di samping itu, kata Erwin, tanggul justru berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan baru. Salah satunya, kerusakan lingkungan di tempat lain.

”Untuk bikin tanggul sepanjang 500 km itu pasti butuh banyak meterial berupa pasir dan batu. Itu materialnya dari mana? Kemungkinan ada dua. Kalau pakai dari daratan, artinya akan dihancurkan itu bukit-bukti ataupun gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Kalau dari laut, pasti akan mengeruk sedimentasi di laut Jawa. Artinya, di situ akan ada kerusakan,” ujar Erwin.

Selain itu, tanggul laut juga dinilai Erwin bisa menghilangkan pantai-pantai berpasir yang umumnya dijadikan tempat bersandar kapal-kapal nelayan.

Nelayan-nelayan di pantura, disebut Erwin, biasa menambatkan kapalnya di pantai supaya dekat dengan tempat tinggal mereka. Dengan begitu, mereka bisa mengawasi kondisi kapalnya setiap saat, terutama saat terjadi angin kecang atau gelombang tinggi.

Nelayan juga dikhawatirkan harus mencari jalan memutar lebih jauh untuk masuk atau keluar dari perairan jika laut ditanggul. Artinya, perjalanan menuju wilayah penangkapan ikan lebih lama dan jumlah bahan bakar yang mesti dikeluarkan lebih banyak.

”Mau enggak mau, nelayan itu kalau mereka enggak terganggu, ya, tergusur. Mereka harus mencari tempat-tempat baru untuk bisa melakukan aktivitas melautnya dengan lebih lancar,” ucapnya.

Menurut Erwin, pemerintah harus berhati-hati. Tidak semua persoalan rob bisa selesai dengan tanggul laut.

Erwin mencontohkan, pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak yang kini sedang berlangsung. Keberadaannya malah membuat rob berpindah ke wilayah lain di sekitar lokasi yang tidak terlindungi tanggul.

”Mungkin di beberapa daerah yang memang situasinya sudah sangat berat bisa diatasi dengan model-model pembangunan hard infrastructure seperti tanggul. Tetapi, jangan terus semuanya ditanggul,” kata Erwin.

Erwin menyarankan pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian yang komprehensif, detail, dan mendalam terkait penyebab rob di setiap daerah.

Dari proses-proses tersebut, model penanganan terbaik dari tiap-tiap persoalan rob itu, selain pembangunan tanggul laut, diyakini Erwin akan ditemukan.

Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung Heri Andreas mengatakan, ada banyak pilihan yang bisa diambil pemerintah untuk menyelesaikan persoalan banjir rob di pantura Jawa.

Selain tanggul pantai atau tanggul laut, ada pembuatan sistem polder, membenahi manajemen air, melakukan relokasi, serta membenahi tata ruang dari hulu ke hilir. Pilihan solusi itu bisa juga dikombinasikan, tergantung mana yang paling efektif dan efisien untuk dilakukan.

Heri menilai, pengendalian eksplotasi air tanah yang menjadi bagian dari pembenahan manajemen air merupakan langkah paling ideal mengatasi banjir rob akibat penurunan muka tanah dan fenomena terkait lainnya.

Sayangnya, upaya itu belum bisa sepenuhnya dilakukan karena kurangnya suplai dari sumber air baku lainnya. Hal itu, disebut Heri, terjadi karena banyak sumber air, terutama di permukaan, yang tercemar.

Terkait rencana pemerintah membangun giant seawall, dia menyebut hal itu tidak dapat terhindarkan di beberapa lokasi. Alasannya, banjir pesisir sudah di depan mata.

”Pertanyaannya, apakah cukup dengan tanggul pantai atau harus tanggul laut seperti disampaikan pemerintah?” ujar Heri.

Jika pembangunan tanggul dilakukan, menurut Heri, idealnya, posisinya dibuat lebih ke tengah laut.

Tujuannya, supaya efek penurunan muka tanah tidak mengenai tanggul. Di samping itu, posisi tanggul yang lebih ke tengah juga memungkinkan pembentukan inner lake yang bisa dijadikan kolam retensi.

Kolam berfungsi menampung air yang datang dari hulu, yang kemudian air tersebut bisa dimanfaatkan sebagai reservoir untuk menyuplai air baku ke masyarakat. Dengan demikian, penggunaan air tanah yang bisa memicu penurunan muka tanah bisa dikurangi, bahkan digantikan.

Tanggul laut juga disebut Heri harus dilengkapi stasiun pompa air untuk mengalirkan air di kolam retensi ke laut jika volumenya sudah berlebih.

Tanggul hendaknya tidak hanya dibangun berupa tembok menjulang di tengah laut saja, tetapi berupa livable dyke. Artinya, tanggul dapat dihuni serta digunakan untuk aktivitas lainnya, seperti industri atau pariwisata.

”Jika hanya tembok dengan biaya sangat besar, meski efektif untuk mitigasi banjir pesisir, hanya satu itu saja nilai tambahnya. Tidak ada nilai tambah lain. Keberadaan livable dyke juga akan menjawab kebutuhan ruang yang semakin sempit di pantura dan memberikan peluang ekonomi baru di pantura,” papar Heri.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Heri menyebut, pembangunan tanggul laut merupakan solusi visibel dan realistis. Alasannya, solusi penghentian eksploitasi air tanah belum bisa dilakukan. Namun, penanggulan itu tidak seharusnya dilakukan di sepanjang pantura Jawa.

Menurut dia, solusi berupa pembangunan tanggul laut bisa dilakukan untuk mengatasi rob di Jakarta, Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya.

Pertimbangannya, potensi kerugian yang sangat besar dengan jumlah penduduk terdampak rob sangat banyak. Pembangunan tanggul laut itu sekaligus bisa menjadi solusi atas kebutuhan ruang dan kebutuhan air baku di daerah-daerah tersebut.

Kemudian, untuk mengatasi rob di kawasan Muara Gembong, pesisir Karawang, dan Pondok Bali, relokasi menjadi salah satu solusi yang dinilai Heri paling tepat.

Dia menyebut, potensi kerugian di daerah-daerah itu tidak sebesar di tempat lain. Biaya untuk relokasi pun dinilai Heri lebih murah jika dibandingkan biaya pembuatan tanggul.

Sementara itu, untuk mengatasi rob di Tangerang, Pemalang, Kendal, dan Gresik, upaya paling ideal adalah peninggian infrastruktur pesisir. Adapun penanganan rob di Serang, Eretan Kulon, Demak, Pasuruan, dan Probolinggo bisa dilakukan kombinasi antara pembangunan tanggul dan relokasi.

”Sebab, ada sebagian wilayah di daerah-daerah itu yang lebih efektif dan efisien dengan tanggul serta ada wilayah yang lebih ideal jika direlokasi,” katanya.

Pilihan terakhir artinya tetap ada di tangan pemerintah. Namun, besar harapan banyak pihak, pilihan itu adalah yang terbaik untuk manusia dan alam sekitarnya.