Tantangan Menghadang Purbaya, Menteri Keuangan Pengganti Sri Mulyani

Belum genap setahun, urusan fiskal negara dalam Kabinet Merah Putih berganti nakhoda Bendahara Negara Baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Sejumlah langkah jitu dan tepat sasaran harus segera diramu di tengah gejolak ekonomi yang masih terus tak menentu.

Dua pekan bersitegang, tiga hari sejenak melepas penat, kemudian kembali riuh. Begitulah kira-kira sekilas gambaran suasana di Indonesia jelang akhir triwulan ketiga ini. Keriuhan pertama dimulai pada 25 Agustus 2025 ketika ribuan demonstran turun ke jalan.

Gejolak ekonomi yang tak menentu berpadu dengan dinamika politik yang kian panas membuat hari-hari terasa berat. Berujung pada tuntutan ”17+8” yang dilayangkan publik kepada DPR dan pemerintah setelah ratusan aksi di seantero negeri menewaskan sedikitnya 10 korban jiwa serta ribuan korban luka-luka dan ditangkap aparat.

Ketegangan mulai sedikit mereda setelah perwakilan anggota dewan menemui sejumlah perkumpulan masyarakat untuk menerima daftar tuntutan yang telah dirumuskan, pada 4 September 2025. Meskipun demikian, tuntutan dan sejumlah kekecewaan masih meramaikan ruang media sosial lantaran pemerintah dan DPR dinilai lambat merespons kegelisahan publik.

Suasana terasa sedikit longgar disambung libur panjang Maulid Nabi pada 5 September 2025. Ruas jalan di sejumlah kota atau daerah pun disibukkan lalu lintas sebagian masyarakat yang bertamasya. Di Jakarta, Pestapora 5-7 September 2025 seakan memberi ruang bebas bagi publik untuk sejenak melepas penat. Libur panjang akhir pekan pun ditutup manis dengan peristiwa alam gerhana Bulan total pada 7-8 September 2025.

Tak dinyana, jeda itu memang hanya sesaat. Pada Senin sore kemarin, 8 September 2025, publik kembali dibuat riuh lantaran Presiden Prabowo Subianto secara mendadak merombak kabinetnya. Lima menteri yang diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Tentu semua mengundang tanya, apa sebab Kabinet Merah Putih dirombak? Pasalnya, tidak dijelaskan secara spesifik alasan perubahan formasi itu dilakukan. Di antara sejumlah pejabat baru yang dilantik, publik menaruh perhatian cukup intens pada perombakan yang juga menyasar Kementerian Keuangan. Keran keuangan negara yang selama ini dibuka-tutup Sri Mulyani, salah satu menteri yang dinilai publik menjadi kebanggaan Tanah Air, kini dinakhodai Purbaya Yudhi Sadewa.

Ketua Dewan Komisioner LPS sejak September 2020 lalu itu kini resmi menggantikan Sri Mulyani sebagai bendahara negara. Sosoknya tampak asing bagi publik. Akan tetapi, lulusan Teknik Elektro ITB itu ternyata sudah kerap bersinggungan dengan pihak Istana.

Sebelum memiliki kewenangan tertinggi dalam pengawasan di LPS, Purbaya pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018-September 2020. Keterkaitan dengan Kemenko Kemaritiman ia pupuk sejak 2016 menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di bawah komando Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada November 2015-Juli 2016, Purbaya juga menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebelumnya, ia membantu di Kantor Staf Presiden RI sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis selama April 2015-September 2015.

Di bidang perekonomian, Purbaya juga memiliki catatan cukup panjang. Tahun 2010-2014, ia menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Perekonomian. Selama itu pula, Purbaya juga menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional. Kini, ia pun masih menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri sejak 2016 dan anggota Indonesia Economic Forum sejak 2015.

Merujuk catatan LPS, bekal ekonomi Purbaya dihimpun dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Gelar master of science (MSc) dan doktor di bidang ilmu ekonomi ia dapat dari sana.

Sebelum terjun ke dunia pemerintahan, Purbaya memulai karier sebagai field engineer di Schlumberger Overseas SA sepanjang 1989-1994. Kemudian, ia menekuni dunia investasi dengan menjadi Senior Economist Danareksa Research Institute mulai pada Oktober 2000. Kedudukannya kian melambung di Danareksa hingga menjadi anggota Dewan Direksi selama Maret 2013-April 2015.

Meski tak banyak berkutat dengan dunia fiskal, kehadiran orang baru di pucuk pimpinan Kementerian Keuangan yang sudah malang melintang di lingkup birokrasi pemerintahan itu cukup menjanjikan.

”Tahun ini 8 persen (pertumbuhan ekonomi) agak sulit. Dua tahun, tiga tahun ke depan ada peluangnya. Masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat. Asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik,” ujar Purbaya saat ditanya wartawan seusai pelantikan (Kompastv, 8/9/2025).

Meskipun cukup optimistis terhadap kemajuan ekonomi nasional, tantangan yang menunggu Menteri Keuangan sangatlah kompleks. Kondisi ekonomi nasional masih penuh tekanan, pemasukan negara minim, tetapi rencana belanja pemerintah cukup fantastis yang membutuhkan alokasi dana besar.

Tahun 2026 mendatang, pemerintah menganggarkan belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun. Adapun pendapatan negara diperkirakan Rp 3.147,7 triliun dengan target defisit fiskal 2,5 persen. Defisit keuangan negara memang sebuah keniscayaan. Namun, tahun ini pun defisit fiskal ditafsir akan lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025, yakni dari 2,5 persen menjadi 2,8 persen. Mendekati batas maksimal 3 persen. Sebuah sinyal nyata beratnya beban ekonomi negara akhir-akhir ini.

Situasi menjadi kian tak mudah lantaran baru-baru ini publik juga menyuarakan aksi stop bayar pajak di tengah kekecewaan publik akan kinerja pejabat negara. Sebab, publik menilai, selama ini uang rakyat tidak dialokasikan sebagaimana mestinya. Alih-alih untuk menyejahterakan rakyatnya, justru makin menyuburkan ”lahan” segelintir orang.

Jika seruan itu mewujud dalam aksi nyata, menjadi bumerang untuk negara dalam menghimpun pendapatan. Padahal, Kabinet Merah Putih telah mengesahkan sejumlah agenda besar yang memakan dana ribuan triliun rupiah. Untuk membiayai delapan program prioritas saja, antara lain MBG, Pendidikan bermutu, hingga Pertahanan Semesta, pemerintah harus menggelontorkan dana sedikitnya Rp 2.586 triliun di tahun depan.

Ujungnya, pemerintah harus menggunakan skema burden sharing untuk membiayainya. Sebuah skema kerja sama ekonomi antara pemerintah dan Bank Indonesia yang idealnya hanya dapat dilakukan di masa krisis.

Pada saat yang sama, struktur ekonomi Indonesia belum benar-benar kokoh. Bergantung pada ekspor yang masih didominasi produk mentah. Hilirisasi di dalam negeri belum sepenuhnya optimal. Andalan ekonomi di sejumlah bidang manufaktur pun diterpa gejolak global yang kian menggerogoti mesin-mesin Industri Tanah Air. Berujung pada PHK massal, yang membuat ketahanan ekonomi rumah tangga goyah.

Alih-alih untuk membayar pajak, alokasi keuangan domestik sudah pasti akan diprioritaskan untuk kebutuhan harian. Tak hanya pada masyarakat kelompok ekonomi bawah, masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi tumpuan konsumsi nasional pun sudah ”makan tabungan”.

Belum lagi ketegangan ekonomi dan kebijakan perdagangan pasar global yang bisa meledak sewaktu-waktu sehingga membuat tata kelola ekonomi nasional harus turut dikencangkan. Perubahan iklim, faktor alam yang di luar kendali manusia, pun turut menjadi tantangan berat tersendiri karena eskalasi potensinya terus meningkat dalam mengguncang ekosistem dan ekonomi seluruh dunia.

Langkah pemerintah dalam reshuffle menteri di tengah gelombang kekecewaan publik ini pun menuai sentimen negatif dari pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 8 September 2025 anjlok 1,28 persen persen merespons perombakan kabinet. Oleh karena itu, dalam tempo singkat, tugas riil bagi Purbaya adalah segera mengembalikan keyakinan pasar untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik.

Pada akhirnya, Purbaya harus mampu membuktikan, pengalaman puluhan tahun di berbagai bidang ekonomi yang selama ini digeluti benar-benar bisa membawa ekonomi Indonesia bangkit dan tumbuh seutuhnya. Ramuan jitu dari menteri keuangan baru dinanti, tetapi tetap perlu berhati-hati dalam menjaga keran keuangan negara mengalir sebagaimana mestinya untuk menstimulasi kemajuan bangsa.

Yang tak kalah penting adalah keberpihakan pada semua lapisan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang akan diputuskan nantinya. Termasuk pula, kepekaan terhadap suasana batin masyarakat saat berkomunikasi di ruang publik. Sebab, mengawali tugasnya sebagai bendahara negara, Purbaya sempat melontarkan respons yang dinilai nirempati terhadap publik.

”Saya belum pelajari itu. Tapi, basically begini, itu, kan, suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa, mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang, ya,” ungkap Purbaya seusai dilantik saat ditanya soal tuntutan ”17+8”. (LITBANG KOMPAS)