Tarif AS Masih Berpotensi Picu Gejolak Pasar Keuangan Domestik

JAKARTA, KOMPAS – Meski kini masih relatif stabil, pasar keuangan domestik tetap akan menghadapi risiko depresiasi rupiah serta keluarnya arus modal asing. Salah satu pemicunya adalah ketidakpastian kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang bakal diberlakukan mulai 1 Agustus 2025.

Pada 7 Juli 2025 waktu setempat, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyurati 14 negara mitra dagang AS terkait besaran tarif impor yang akan berlaku efektif pada 1 Agustus 2025. Pengenaan tarif ini bervariasi 25-40 persen.

Salah satunya adalah Indonesia yang tetap dikenai tarif resiprokal sebesar 32 persen. Namun, Trump masih membuka peluang bagi Indonesia untuk menegosiasikan tarif impor tersebut hingga 1 Agustus 2025.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Kamis (10/7/2025), mengatakan, pasar secara umum telah mengantisipasi dengan cukup baik. Ini, antara lain, tecermin dari kenaikan indeks volatilitas (VIX) yang relatif terbatas sebesar 0,31 basis poin (bps) saat kebijakan tarif baru itu diumumkan pada Selasa lalu.

Di sisi lain, imbal hasil obligasi AS meningkat moderat sebesar 3 bps, merefleksikan ekspektasi tekanan inflasi yang meningkat akibat tarif impor yang lebih tinggi. Sementara itu, implikasinya ke pasar keuangan domestik diperkirakan tetap terbatas dalam jangka pendek hingga menengah.

”Meski tarif terhadap ekspor Indonesia ke AS tetap tinggi (sebesar 32 persen), pasar domestik menunjukkan reaksi yang relatif terkendali. Rupiah bergerak dalam kisaran sempit Rp 16.237-Rp 16.275 per dollar AS, sedangkan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dan obligasi pemerintah juga hanya melemah secara marginal,” tutur Josua.

Namun, Indonesia tetap menghadapi sejumlah risiko, yakni depresiasi rupiah akibat persepsi risiko pasar global, perlambatan ekspor dari sektor yang bergantung pada pasar AS, serta potensi arus modal keluar akibat sentimen negatif global.

Berdasarkan data transaksi 30 Juni-3 Juli 2025, investor asing mencatatkan beli neto sebesar Rp 10,79 triliun di pasar keuangan domestik. Ini terdiri dari jual neto sebesar Rp 2,31 triliun di pasar saham dan Rp 2,04 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta beli neto sebesar Rp 15,14 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Selain itu, kebijakan tarif impor AS dalam jangka panjang juga dapat menimbulkan pelebaran defisit transaksi berjalan secara moderat. Ini terutama mengingat AS menyumbang 9-10 persen dari total ekspor Indonesia.

Pasar keuangan global diperkirakan akan mengalami tekanan volatilitas jangka pendek hingga menengah, dengan sentimen risk-off yang meningkat di tengah kekhawatiran dampak ekonomi yang lebih luas.

Adapun Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan dalam kisaran 0,5-1,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia mencapai 1,5 persen dari PDB pada 2025 dan 1,6 persen pada 2026.

”Pasar keuangan global diperkirakan akan mengalami tekanan volatilitas jangka pendek hingga menengah, dengan sentimen risk-off yang meningkat di tengah kekhawatiran dampak ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.

Oleh sebab itu, langkah mitigasi perlu disiapkan, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun otoritas terkait. Salah satunya, dengan mempercepat diversifikasi ekspor, baik dari sisi produk maupun destinasi pasar untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Kemudian, proses negosiasi dengan AS yang lebih menguntungkan sebelum tenggat 1 Agustus 2025 sebaiknya juga tetap ditempuh. Ini meliputi pengurangan hambatan nontarif dan peningkatan impor produk AS tertentu untuk menyeimbangkan perdagangan bilateral.

Eskalasi kebijakan perdagangan oleh AS akan turut menciptakan ketidakpastian signifikan di pasar keuangan global. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi global akan tertekan sekitar 0,6 persen, dan pertumbuhan ekonomi AS pun diperkirakan turun sekitar 1 persen dalam 2-3 tahun ke depan.

”Ini mendorong The Fed (bank sentral AS, Federal Reserve) mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dalam kebijakan moneternya, mempertahankan suku bunga di kisaran 4,25 hingga 4,5 persen sambil mengisyaratkan potensi penurunan suku bunga moderat hingga akhir 2025, jika tekanan inflasi bersifat sementara dan pertumbuhan ekonomi mulai melemah,” kata Josua.

Mengutip Reuters, The Fed turut menilai, kebijakan tarif AS akan memicu ketidakpastian. Dalam risalah pertemuan Rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada Juni 2025, kebijakan tarif impor dinilai akan meningkatkan risiko inflasi dalam jangka pendek serta memperbesar ketidakpastian perekonomian.

”Meskipun beberapa peserta mencatat bahwa tarif akan menyebabkan kenaikan harga satu kali dan tidak akan memengaruhi ekspektasi inflasi jangka panjang, sebagian besar peserta mencatat risiko bahwa tarif dapat memiliki dampak yang lebih persisten terhadap inflasi,” demikian laporan tersebut.

Para pejabat memberikan suara bulat pada pertemuan terakhir mereka itu untuk tetap mempertahankan suku bunga dalam kisaran 4,25-4,50 persen. Bahkan, saat The Fed memperkirakan dua kali pemotongan suku bunga pada 2025, tujuh dari 19 pembuat kebijakan memperkirakan tidak akan ada pemotongan sama sekali pada tahun ini.

Meski begitu, dampak dari perang tarif tidak bisa diabaikan, terutama bila tensi meningkat dan memperpanjang fase kehati-hatian The Fed. Ini berisiko menahan laju pelonggaran moneter global, memperkuat dollar AS, serta menekan aliran portofolio ke emerging markets.

Senada, ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, berpendapat, babak baru tarif AS terhadap 14 negara mitra dagangnya membuka fase ketidakpastian baru dalam lanskap perdagangan global. Namun, eskalasinya belum memicu reaksi pasar yang ekstrem seperti saat ”Hari Kebebasan” pada April lalu.

”Meski begitu, dampak dari perang tarif tidak bisa diabaikan, terutama bila tensi meningkat dan memperpanjang fase kehati-hatian The Fed. Ini berisiko menahan laju pelonggaran moneter global, memperkuat dollar AS, serta menekan aliran portofolio ke emerging markets,” ucap Hosianna.

Di sisi domestik, risiko transmisi melalui nilai tukar dan keyakinan investor tetap ada. Namun, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah menunjukkan ketahanan yang solid dan imbal hasil riil obligasi pemerintah sebagai yang tertinggi di kawasan turut menopang daya tarik aset domestik.

Oleh sebab itu, stabilitas patut dijaga sembari menarik sentimen positif investor dengan menempuh langkah intervensi pasar valuta asing (valas) dan pengelolaan likuiditas, dari sisi moneter. Di sisi lain, kebijakan fiskal juga perlu diarahkan pada sektor produktif yang terdampak perang tarif, sambil memperluas diversifikasi ekspor dan mempercepat ratifikasi perjanjian dagang strategis.

Sebelumnya, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan, dampak pengumuman tarif baru oleh Pemerintah AS kepada beberapa mitra dagangnya terhadap pasar keuangan domestik memang masih relatif terbatas dibandingkan pengumuman pada April 2025.

”Dalam menghadapi perkembangan yang begitu cepat itu, tentu OJK senantiasa melakukan pemantauan secara cermat dan terhadap potensi dampak yang dapat terjadi terhadap stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional dan melakukan langkah-langkah mitigasi serta respons yang tepat,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, secara daring, Selasa (8/7/2025).

Sebagai respons ketika terjadi gejolak pasar pada Maret-April 2025, OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia telah menerapkan kebijakan yang masih berlaku hingga saat ini. Beberapa di antaranya ialah pelaksanaan pembelian kembali (buyback) saham tanpa rapat umum pemegang saham dan penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling oleh perusahaan efek.