Tarif Trump Picu Kerja Sama Kawasan dan Negosiasi

SAMARKAND, SABTU — Tarif baru bea masuk impor ke Amerika Serikat resmi berlaku. Berbagai negara dan organisasi negara mencari cara mengatasi dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump itu.

Tarif 10 persen bagi hampir seluruh komoditas impor ke AS resmi berlaku pada Sabtu (5/4/2025). Pekan depan, seperti diumumkan Trump pada Selasa pekan ini, tarif tambahan yang bisa mencapai 50 persen akan berlaku pula.

Dilaporkan Euronews, Uni Eropa menyikapi tarif itu dengan beragam cara. Salah satunya dengan menemui perwakilan negara-negara Asia Tengah. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa datang ke Samarkand, Uzbekistan pada 3-4 April 2025.

Mereka bertemu pemimpin Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Turkmenistan di Samarkand. ”Pertemuan kami hari ini mendorong lebih lanjut kerja sama Uni Eropa-Asia Tengah dalam forum multilateral, menguatkan komitmen bersama demi dunia yang aman dan tatanan global yang sejahtera,” kata Costa.

Sementara von der Leyen mengumumkan paket investasi baru UE di Asia Tengah. Dana 3 miliar euro akan dikucurkan untuk proyek transportasi. Sementara untuk mineral penting akan dikucurkan 2,5 miliar euro. Selain itu, ada 6,4 miliar euro untuk proyek air, energi, dan iklim.

Asia tengah punya cadangan besar mineral penting. Hingga 38 persen mangan, 30 persen chromium, 20 persen timbal, 12 persen zinc, dan 8,7 persen titanium ditaksir berada di Asia Tengah. ”Bahan mentah ini adalah darah bagi masa depan ekonomi global,” kata von der Leyen.

Ia mengklaim, UE datang untuk menjadi mitra yang mengembangkan industri lokal dalam pemanfaatan mineral penting. Pendekatan UE, kata dia, berbeda dari negara lain.

Bukan cuma UE, mitigasi dengan kerja sama kawasan juga dilakukan Indonesia. Komunikasi dengan Ketua ASEAN 2025, ASEAN, sudah dilakukan Indonesia untuk menyikapi keputusan Trump.

Indonesia, misalnya, berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN. ”Sinkronisasi antarnegara ASEAN diperlukan, karena 10 negara ASEAN, semuanya terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS. Sehingga perlu membangun komunikasi dan keterlibatan secara kolektif dengan Pemerintah AS,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (4/4).

Seluruh ASEAN memang terkena tarif baru bea masuk impor (BMI) AS. Sebagian, seperti Singapura, cuma kena 10 persen. Sementara Malaysia, RI, Thailand, Vietnam, dan Kamboja kena masing-masing 24 persen, 32 persen, 36 persen, 46 persen, dan 49 persen.

Bagi RI, AS sumber surplus perdagangan yang penting. Pada 2024, Jakarta mencatat surplus 16,08 miliar dollar AS dari berdagang dengan Washington DC. Sepanjang 2024, total surplus neraca dagang RI tercatat 31,04 miliar dollar AS.

Surplus bagi RI berarti defisit bagi AS. Menurut versi AS, nilainya mencapai 17,9 miliar dollar AS pada 2024 saja. Karena itu, RI dikenai BMI sampai 32 persen.

Imbasnya akan dirasakan beragam eksportir, termasuk mebel. ”Sekitar 53 persen produk furnitur Indonesia, dikirim ke AS,” jelas Abdul Sobur, Ketua Asosiasi Furnitur dan Kerajinan Indonesia.

”(Dampak pengenaan tarif) ini signifikan dan tentu saja dapat mengurangi daya saing produk furnitur Indonesia di pasar AS,” kata Abdul Sobur.

Kementerian Luar Negeri RI juga menyampaikan, tarif timbal balik akan berdampak signifikan pada ekspor Indonesia ke AS. Sejumlah produk ekspor Indonesia yang bakal terdampak di antaranya produk elektronik, tekstil, alas kaki, dan minyak sawit.

Kerja sama dengan negara dari kawasan lain juga jadi pilihan Jerman. ”Membentuk aliansi adalah kewajiban hari ini,” kata Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck.

Jerman tengah mengincar Meksiko, Kanada, dan India untuk membangun kerja sama. Jerman berpandangan, hubungan perdagangan yang lebih erat dengan negara-negara itu akan masuk akal.

Akan tetapi, seperti dilaporkan Reuters, kesepakatan perdagangan tersebut dapat memakan waktu. Upaya menjalin kemitraan antara Uni Eropa dan blok Mercosur Amerika Selatan (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) saja membutuhkan 25 tahun untuk berunding. Akhirnya UE dan Mercosur mencapai kesepakatan perdagangan bebas pada Desember 2024.

Penguatan kerja sama untuk pengembangan pasar ekspor juga akan dilakukan China. ”Kita perlu memperkuat koordinasi kita dengan ASEAN, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, dan Inggris,” kata seorang penasihat kebijakan China yang tak mau identitasnya diungkap.

Para pengamat memperkirakan Beijing akan mengeluarkan lebih banyak stimulus fiskal untuk mendukung ekonomi domestika. China mengekspor lebih dari 400 miliar dollar AS ke AS.

Bersama Jepang dan Korea Selatan, beberapa tahun ini China semakin sering berkoordinasi. Menjelang Trump mengumumkan BMI, pejabat tiga negara bertemu dan membahas perdagangan bersama.

Sebagian pihak ragu perdagangan di antara mereka akan meningkat. Sebab, mereka sama-sama eksportir yang butuh pasar.

Selain penguatan kerjasama kawasan, sejumlah negara mitra dagang AS juga berencana mengirim delegasi ke AS untuk merundingkan tarif. Kemenlu RI akan mengirimkan delegasi ke Washington untuk bernegosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam sebuah pernyataan, Kamis (3/4/2025) malam menyatakan, ”Tarif tersebut hanya pernyataan pembuka. Artinya pintu untuk negosiasi masih terbuka. Komunikasi intensif dengan pemerintah AS adalah langkah yang tepat.”

Vietnam juga akan berunding dengan AS. Negosiasi nampaknya terbatas pada subsidi dan diversifikasi perdagangan. ”Vietnam dapat mencoba memanfaatkan eksposur yang dimiliki beberapa produsen AS terhadap Vietnam untuk menekan pemerintahan Trump,” kata Leif Schneider, Kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam.

Namun, Schneider menambahkan, Vietnam kemungkinan akan memprioritaskan negosiasi untuk menghindari guncangan ekonomi.

Sementara India saat ini tengah berunding dengan AS. India dikenai tarif timbal balik 27 persen

Analis Bank Berenberg di Jerman menyebutkan, sebagian BMI untuk UE bisa dibatalkan lewat perudningan. UE, menurut Berenberg, bisa menawarkan kontrak pertahanan sebagai kompensasi ke AS.

Ekonom pada Deutsche Bank, Robin Winkler, menyebut dunia butuh waktu untuk memitigasi dampak kebijakan Trump. Reformasi struktural, seperti lebih banyak persaingan dan investasi teknologi, lebih baik daripada stimulus negara. ”Tidak banyak yang dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal atau moneter dalam jangka pendek untuk mengimbangi guncangan perdagangan,” katanya. (AFP/REUTERS)