Tarik Ulur Tarif ala Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump getol menerapkan kebijakan ”America First”. Untuk mewujudkan mimpi kejayaan AS, ia mempunyai senjata andalan untuk berdiplomasi dan bernegosiasi. Senjata itu bernama tarif impor yang siap menerjang negara kawan atau lawan kapan saja.

Bagi Trump, tarif adalah salah satu kunci utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, melindungi lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pajak di AS. Sejak masa pemerintahan pertamanya (2017-2021), Trump selalu lekat dengan tarif impor. AS-China sampai terlibat perang dagang lewat adu tarif impor sejak 2018 sampai sekarang.

Trump di periode kedua kembali menggaungkan pengenaan tarif. Namun, dia lebih berhati-hati. Ia tidak langsung menerapkan tarif impor pada hari pertama setelah pelantikan sesuai ancamannya. Dia meminta tim untuk mengkaji dulu soal defisit perdagangan AS yang mencapai 1 triliun dollar AS per tahun (Kompas, 23 Januari 2025).

Pada Sabtu (1/2/2025) waktu setempat, Trump diperkirakan akan menandatangani perintah pemberlakuan tarif sebesar 25 persen untuk Meksiko dan Kanada. Minyak Kanada mungkin akan mendapat tarif lebih rendah, yakni 10 persen, yang akan berlaku belakangan. Trump juga telah berjanji mengenakan tarif tambahan 10 persen ke China.

Trump beralasan, pengenaan tarif lantaran Meksiko dan Kanada gagal menghentikan imigrasi ilegal dan aliran obat terlarang fentanil. China turut berperan dalam memproduksi fentanil. Namun, AS sebetulnya juga tercatat mengalami defisit perdagangan dengan ketiga negara tersebut.

Saat berbicara dengan wartawan di Gedung Putih, Trump menepis anggapan bahwa ancaman tarifnya hanyalah alat tawar-menawar. Dia percaya banyak uang akan mengalir ke AS lewat tarif tersebut.

”Tidak, bukan itu.… Kita punya defisit perdagangan yang besar dengan, seperti yang Anda ketahui, ketiga negara itu,” kata Trump.

Trump memang membantah. Akan tetapi, unggahannya di media sosial miliknya, Truth Social, pada November 2024 mengatakan, tarif itu akan tetap berlaku hingga narkoba, khususnya fentanil, dan semua imigran gelap berhenti ”menginvasi” AS. Sejak itu, Pemerintah Kanada dan Meksiko berupaya meyakinkan Trump bahwa keamanan perbatasan akan diperketat.

Tarif impor sudah terbukti menjadi alat diplomasi ampuh AS dengan negara lain, misalnya Kolombia. Bogota awalnya enggan menerima repatriasi imigran Kolombia secara tidak manusiawi dari AS. Namun, Trump mengancam akan memberlakukan tarif dan sanksi.

AS akan memberi tarif 25 persen untuk Kolombia, lalu naik menjadi 50 persen setelah sepekan. Selain itu, Washington akan menjatuhkan sanksi keuangan dan perbankan serta larangan bepergian ke AS.

Hasilnya sekejap terlihat. Bogota yang sempat akan membalas tarif akhirnya sepakat menerima imigran. Washington menarik kembali ancamannya. Kata Gedung Putih, perintah tarif dan sanksi akan menjadi rancangan cadangan jika Kolombia gagal menghormati perjanjian.

Manuel Camilo González Vides, pengamat politik dari Pontificia Universidad Javeriana, Kolombia, mengatakan, Presiden Kolombia Gustavo Petro jatuh ke perangkap Trump. ”Kolombia menjadi kisah peringatan bagi negara Amerika Latin lain, yang menunjukkan bahwa penolakan pada AS dapat mengakibatkan konsekuensi parah. Trump sekarang menggunakan paksaan ekonomi daripada kekuatan militer,” ujarnya kepada The Latin Times.

Trump berkukuh kebijakan perdagangannya yang agresif akan menguntungkan AS. Ia meyakini aksinya akan menyebabkan gangguan jangka pendek. Sebaliknya, banyak ekonom melihat, tarif tinggi bakal justru merugikan ekonomi AS sendiri serta perekonomian dunia.

Hal ini karena pada akhirnya tarif itu akan dibayar oleh perusahaan pengimpor dan terkadang konsumen. Harga barang-barang di AS akan terdampak, mulai dari avokad, pendingin ruangan, sampai mobil.

”Penerapan tarif ini akan berdampak pada depresi pertumbuhan ekonomi AS, berkontribusi pada tingkat inflasi yang lebih tinggi, dan dampak tersebut akan lebih buruk jika negara lain melakukan tindakan balasan yang sama,” tutur Marcus Noland, Wakil Presiden Eksekutif Peterson Institute for International Economics, kepada The Guardian.

Ambil contoh tarif kepada Kanada. Jim Stanford, ekonom asal Kanada dan Direktur Centre for Future Work, meramalkan, tarif Trump sebesar 25 persen untuk Kanada akan merugikan industri otomotif AS dan Kanada. Industri kedua negara saling terkait selama 60 tahun. Sejumlah suku cadang mobil AS berasal dari Kanada dan Meksiko.

Beberapa suku cadang mobil bisa delapan kali melewati perbatasan sebelum dipasang pada kendaraan. Meksiko, misalnya, mengirim baja dasar ke AS untuk dicetak menjadi bagian karburator. Bagian karburator itu lalu dikirim ke Kanada, tempat karburator diproduksi. Selanjutnya, karburator dikirim ke Meksiko untuk dipasang saat perakitan akhir. Setelah itu, mobil dijual ke AS.

”Tarif akan berlaku setiap kali komponen melewati perbatasan. Tarif sebesar 25 persen itu akan dibebankan pada setiap proses. Dampaknya terhadap biaya akan sangat mencengangkan,” kata Stanford.

Alhasil, konsumen harus merogoh kocek lebih dalam saat membeli barang impor. Daya beli dapat menurun sehingga ujung-ujungnya merugikan produsen dan pengecer.

Joseph Stiglitz, profesor ekonomi di Columbia University sekaligus pemenang Hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi, menambahkan, beberapa negara mungkin tidak akan bereaksi. Akan tetapi, negara lainnya turut dapat balas menerapkan tarif tinggi terhadap AS. ”Politik akan menuntut mereka untuk melakukan sesuatu,” ucapnya.

Tarif, ketegangan, dan ketakutan akan pembalasan serta perang dagang kemungkinan besar akan menyebabkan banyak bisnis mengurangi rencana investasi mereka. Perekonomian global bisa anjlok.

Kekhawatiran Stiglitz ada benarnya. Dari rekam jejak, China tidak segan membalas. Meksiko dan Kanada pun terlihat mengambil ancang-ancang.

Perdana Menteri Kanada yang segera mundur, Justin Trudeau, menyebutkan, Ottawa siap dengan respons yang tegas, masuk akal, dan segera. ”Ini bukan yang kami inginkan. Namun, jika Trump bertindak, kami juga akan bertindak,” ujarnya.

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan, pemerintahannya akan menunggu pengumuman tarif apa pun dengan kepala dingin. ”Kami memiliki rencana A, rencana B, rencana C untuk apa pun yang diputuskan Pemerintah AS,” tuturnya tanpa memerinci.

Sementara China lebih berhati-hati menyikapi sembari berjanji mempertahankan kepentingan perdagangannya. ”China tegas menentang bea masuk baru Trump. Tidak ada pemenang dalam perang dagang atau perang tarif, yang tidak melayani kepentingan kedua belah pihak ataupun dunia,” kata seorang juru bicara Kedutaan Besar China di Washington.

Pada Jumat (31/1/2025), Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menepis kekhawatiran mengenai perang dagang.

Trump mengeluarkan ancaman pula kepada organisasi antarnegara. Dia telah mengancam Uni Eropa (UE) dengan tarif lantaran mereka surplus perdagangan atas AS. Kata Trump, kenaikan tarif impor adalah cara mendapatkan keadilan.

Yang terbaru, Trump melontarkan ancaman tarif 100 persen kepada BRICS, Kamis (30/1/2025). Berdiri pada 2009, BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan beberapa negara lainnya. Indonesia resmi bergabung pada 6 Januari 2025. Ancaman Trump akan terealisasi jika BRICS menerapkan penggunaan mata uang non-dollar AS atau mata uang baru untuk transaksi perdagangan (dedolarisasi).

”Kami akan meminta komitmen dari negara-negara yang tampaknya bermusuhan ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru, atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan dollar AS yang perkasa, atau mereka akan menghadapi tarif 100 persen,” tulis Trump di Truth Social.

Rusia menbantah tudingan Trump. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, BRICS fokus berbicara soal penciptaan pelantar investasi bersama di negara ketiga. ”Ini bukan pertama kalinya Trump membuat pernyataan seperti itu, ini bukan hal baru. Jadi, sekarang, sebenarnya, dia telah mengulangi tesis lamanya,” tuturnya.

Ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan, ancaman Trump soal tarif 100 persen adalah peluru kosong. Sebab, penerapan satu mata uang di negara-negara Asia masih lama untuk mampu terwujud.

”Berdasarkan kajian, penerapan mata uang tunggal di Asia proyeksinya itu paling cepat pada tahun 2050, sedangkan ASEAN pada tahun 2040. Penerapan mata uang di BRICS bisa jadi lebih lama lagi sekitar tahun 2070. Berbeda dengan ekonomi Uni Eropa yang homogen, tingkat perkembangan ekonomi di Asia jauh lebih bervariasi,” kata Fithra saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Menurut Fithra, Trump seharusnya tahu tentang kondisi itu. Ancaman tarif sampai 100 persen terdengar mustahil karena, apabila terjadi, ongkos produksi global akan naik secara signifikan. 

Bicara soal penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, penerapannya pun sulit. Fithra menjelaskan, penggunaan mata uang lokal hanya bisa dilakukan negara-negara besar, seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Tidak semua negara BRICS mampu karena adanya keterbatasan mata uang lokal. Negara-negara akan kembali menggunakan dollar AS.

Karena itu, Fithra melanjutkan, Indonesia tetap melakukan bisnis seperti biasa meskipun ada ancaman Trump. ”Trump lebih sering mengenakan sanksi tarif secara bilateral sebab lebih mudah melakukan tawar-menawar politik gaya koboi daripada secara multilateral. Balik lagi, Trump adalah seorang pengusaha yang tidak ingin AS rugi,” tuturnya. (AFP/REUTERS)