Tatmadaw dan Oposisi Indikasikan Perpanjang Gencatan Senjata

BANGKOK, JUMAT — Junta militer Myanmar dan Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG), kelompok oposisi sipil Myanmar, mengindikasikan kesepahaman mereka untuk memperpanjang gencatan senjata. Namun, di lapangan, kenyataan memperlihatkan situasi yang berbeda.

Indikasi adanya kesepahaman itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Bangkok, Jumat (18/4/2025), seusai bertemu sejumlah pihak. Anwar bertemu dengan pemimpin kudeta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, Kamis (17/4/2025) malam, dalam kapasitas sebagai PM Malaysia. Sehari kemudian, Jumat, dia bertemu dengan Perdana Menteri NUG Mahn Win Khaing Than secara daring.

Anwar mengklaim pertemuannya dengan para pihak yang kini tengah bertikai itu membawa hasil. ”Akan ada gencatan senjata dan tidak ada provokasi yang tidak perlu. Karena, jika tidak, semua kegiatan kemanusiaan akan gagal,” kata Anwar saat memberikan keterangan kepada media di Bangkok, Thailand.

Militer Myanmar atau Tatmadaw mengumumkan gencatan senjata pada 2 April 2025 setelah insiden penembakan terhadap tim kemanusiaan Palang Merah China. Misi kemanusiaan China berada di Myanmar untuk membantu proses evakuasi korban gempa bermagnitudo 7,7 bulan lalu.

Lebih dari 3.700 orang tewas dan puluhan ribu orang mengungsi akibat bencana tersebut. Gencatan senjata itu berlaku sekitar 20 hari dan menurut rencana akan berakhir pada Selasa (22/4/2025). Sebelumnya, NUG juga mengumumkan gencatan senjata sepihak.

Walaupun ada gencatan senjata, di lapangan, pertempuran terus berlanjut, termasuk serangan udara. Anwar mengatakan, sangat penting bagi para pihak untuk menghentikan pertempuran agar arus bantuan kemanusiaan bisa mengalir ke wilayah yang membutuhkan.

”Saya katakan kepadanya (pemimpin junta) bahwa penting untuk menghentikan tembakan,” kata Anwar. ”Penting untuk memungkinkan upaya kemanusiaan mencakup seluruh Myanmar, terlepas dari di mana mereka berada atau apa posisi politik mereka.”

Anwar menegaskan agar para pihak memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi para petugas yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan.

”Prioritas kami adalah upaya kemanusiaan. Mereka harus melakukan gencatan senjata. Mereka harus memastikan keselamatan semua personel yang membantu pengaturan kemanusiaan,” tambah Anwar.

Data yang dikeluarkan Federasi Palang Merah Internasional (IFRC) dan Bulan Sabit Merah, Kamis (17/4/2025), menyebut, ratusan gempa susulan masih terus terjadi dalam 10 hari terakhir. Puluhan ribu warga memilih tinggal di jalanan karena mereka khawatir rumah atau bangunan tempat mereka berlindung pascagempa akan runtuh. IFRC, mengutip data Tatmadaw, menyebutkan, hampir 50.000 rumah di negara itu hancur dan 2.100 gedung milik pemerintah rata dengan tanah.

Alexander Matheou, pejabat IFRC, mengatakan, dari total kebutuhan 122,4 juta dollar AS untuk masa tanggap darurat, mereka hanya menerima sebagian kecil. Dana tanggap darurat itu akan digunakan untuk menyiapkan kebutuhan tempat tinggal sementara serta kebutuhan sanitasi dan air bersih bagi para pengungsi.

”Hanya 10 persen dari permohonan kami yang dikabulkan. Jauh lebih sedikit dari yang kami harapkan. Itu tidak cukup,” kata Matheou.

Laporan media Myanmar, Global New Light of Myanmar, Min Aung Hlaing tidak memberikan laporan detail mengenai isi pertemuan pemimpin kudeta militer itu dengan Anwar. Laporan media tersebut hanya menyebut dengan hangat keduanya membahas soal kelanjutan bantuan ASEAN dalam proses rehabilitas dan rekonstruksi Myanmar pascagempa.

Adapun Anwar menyatakan puas dengan pertemuan tersebut. ”Semangat yang ditunjukkan oleh SAC (pemerintahan Tatmadaw) dan NUG adalah bahwa prioritas haruslah upaya kemanusiaan dan rekonstruksi. Sementara mereka akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk menghindari perluasan pertempuran,” kata Anwar, sebagaimana dikutip dari kantor berita Malaysia, Bernama.

Anwar mengatakan, ASEAN tidak boleh berhenti mengupayakan dialog berkelanjutan agar perdamaian bisa tercipta di Myanmar. ”Posisi ASEAN adalah bahwa kita harus lebih terlibat dalam upaya untuk membuat mereka setuju berdasarkan konsensus lima poin,” kata Anwar.

Anwar tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan dialog tersebut. ASEAN, sejak pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada April 2021 dan menghasilkan konsensus lima poin, telah mencoba berdialog dengan para pihak untuk menghentikan kekerasan di Myanmar. Akan tetapi, hal itu tidak berhasil dan kekerasan semakin meningkat, termasuk setelah gempa terjadi.

Di Myanmar timur, warga mengatakan, pertempuran terus berkecamuk di sekitar kota Kyondoe dan Kawkareik. Seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan, pertempuran terjadi antara Tatmadaw dan pasukan gabungan dari kelompok bersenjata yang kontra dengan pemerintah.

”Ada serangan udara dan tembakan artileri di sekitar desa kami sejak dua hari lalu,” kata warga tersebut. ”Kami tidak punya tempat untuk bersembunyi.”

Seorang warga yang tinggal tak jauh dari Kyondoe mengatakan, di desa tempat dia tinggal juga terjadi pertempuran. Desa itu sekarang diduduki oleh Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), yang terafiliasi dengan kelompok oposisi.

Juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun, menuduh beberapa kelompok pemberontak pada Rabu malam melanggar gencatan senjata, termasuk di dekat Kyondoe dan Kawkareik. (AFP/REUTERS)