Ekonomi Indonesia, Tekanan Berlapis Menghantam Multisektor

JAKARTA, KOMPAS – Tekanan berlapis berisiko menghantam multisektor perekonomian Indonesia pada 2026. Kombinasi geopolitik, penilaian lembaga pemeringkat internasional, kondisi keuangan global, ketidakpastian perjanjian dagang, serta masalah struktural domestik berisiko mengguncang pasar keuangan dan menekan aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional bisa tertahan di kisaran 5 persen.

Fitch Ratings, lembaga internasional pemeringkat kredit organisasi dan negara, baru saja menurunkan prospek kredit Indonesia menjadi negatif. Penilaian ini pun kian menambah panjang daftar peringatan dari lembaga internasional tentang persoalan struktural dalam perekonomian nasional.

Catatan tersebut menggerus kepercayaan publik sekaligus menjadi pertanda bahwa pasar mulai melihat adanya peningkatan risiko ekonomi. Namun, tekanan terhadap perekonomian Indonesia tidak berhenti pada penilaian lembaga pemeringkat.

Berbagai risiko lain, mulai dari ketegangan geopolitik, kondisi keuangan global, ketidakpastian perjanjian dagang, hingga persoalan struktural domestik, semakin menekan perekonomian Indonesia. Kelima variabel ini menimbulkan komplikasi tantangan dan menggandakan tekanan secara serentak.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, Kamis (5/3/2026), berpendapat, kombinasi dari berbagai tekanan tersebut menimbulkan ketidakpastian yang berdampak terhadap pasar keuangan.

”Sektor finansial sensitif dengan tingginya ketidakpastian. Kondisi ini akan berpengaruh ke banyak hal, mulai dari peningkatan asset price, balance sheet keuangan, hingga suku bunga. Semua ini akan mengganggu iklim investasi,” tuturnya saat dihubungi dari Jakarta.

Ketidakpastian itu terutama berasal dari konflik geopolitik di Timur Tengah. Terjadinya konflik yang berkepanjangan akan memengaruhi arah kebijakan moneter global. Akibatnya, investor cenderung mengalihkan asetnya menuju kelas aset aman (safe haven), seperti dolar AS.

Kemungkinan besar ”purchasing power” kita akan terganggu karena harga produksi minyak juga terganggu. Apalagi, ruang fiskal kita juga semakin sempit sehingga pemerintah tidak bisa memberikan stimulus-stimulus yang diperlukan.

Akibatnya, pasar keuangan negara berkembang, seperti Indonesia, berisiko tertekan. Keluarnya arus modal asing akan semakin menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta menuntut kenaikan tingkat imbal hasil lebih tinggi terhadap obligasi negara.

Kini, indeks dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) telah berada di level 98,98. DXY tercatat menguat signifikan hingga 111 basis poin sejak perang di Timur Tengah pecah pada 28 Februari 2026 lalu.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis (5/3/2026) ditutup di level Rp 16.886 per dolar AS. Meski menguat tipis dibandingkan hari sebelumnya, rupiah masih mencatatkan depresiasi 1,01 persen secara tahun kalender berjalan.

Yose menambahkan, konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah berisiko memutus rantai pasok energi global yang mengakibatkan harga minyak melonjak. Rentetan ini akan berdampak pada kenaikan inflasi, kenaikan biaya produksi, serta tertekannya daya beli masyarakat.

”Kemungkinan besar purchasing power kita akan terganggu karena harga produksi minyak juga terganggu. Apalagi, ruang fiskal kita juga semakin sempit sehingga pemerintah tidak bisa memberikan stimulus-stimulus yang diperlukan,” ujarnya.

Ia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 akan cenderung tertahan di kisaran 5 persen. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi justru melambat akibat dampak rambatan dinamika global ke sektor riil.

Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, kondisi makroekonomi Indonesia kian menantang di tengah konflik geopolitik. Lonjakan harga minyak, depresiasi rupiah, serta menyempitnya ruang fiskal dan surplus perdagangan barang menjadi indikator yang patut diperhatikan.

”Dari sisi risiko ke depan, yang perlu diawasi adalah potensi twin deficit (defisit ganda) pada eksternal dan fiskal,” katanya.

Pada 2025, neraca transaksi berjalan Indonesia mencatatkan defisit 1,5 miliar dolar AS atau 0,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada saat yang sama, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB.

Sebagai negara pengimpor minyak bersih, lonjakan harga minyak berisiko memperlebar defisit transaksi berjalan. Berdasarkan perhitungan Josua, kenaikan harga minyak mentah dengan estimasi sebesar 10 persen akan menurunkan keseimbangan transaksi berjalan sebesar 0,12 persen terhadap PDB.

Di sisi lain, lonjakan harga minyak juga berisiko menambah beban subsidi dan kompensasi energi. Dengan estimasi yang sama, kenaikan harga minyak mentah sebesar 10 persen dapat memperlebar defisit fiskal sekitar Rp 77 triliun, termasuk memperhitungkan dampak positif pada penerimaan.

Ketahanan ini tetap punya batas bila harga minyak bertahan tinggi cukup lama atau gangguan logistik membuat biaya impor dan biaya angkut melonjak karena pada titik itu tekanan tidak lagi sekadar sentimen, melainkan menjadi pelemahan neraca eksternal yang nyata.

Menurut dia, kombinasi pelebaran defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal tersebut paling sensitif bagi nilai tukar rupiah. Ini karena defisit ganda akan memperbesar kebutuhan pembiayaan dari luar negeri serta meningkatkan persepsi risiko.

Dalam menghadapi risiko tersebut, bantalan eksternal Indonesia masih memadai untuk merespons guncangan dalam jangka pendek. Bantalan ini penting untuk meredam gejolak yang didorong sentimen, mengurangi perilaku panik di pasar, dan menjaga kelancaran pembiayaan eksternal sektor riil.

”Ketahanan ini tetap punya batas bila harga minyak bertahan tinggi cukup lama atau gangguan logistik membuat biaya impor dan biaya angkut melonjak karena pada titik itu tekanan tidak lagi sekadar sentimen, melainkan menjadi pelemahan neraca eksternal yang nyata,” ujar Josua.

Sementara itu, pengajar Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto, berpendapat, pengalaman Covid-19, perang Rusia-Ukraina, serta perang AS-Israel dengan Iran memberikan pelajaran akan pentingnya swasembada energi.

Dalam konteks ini, ketersediaan pasokan minyak dan gas (migas) memiliki peran yang strategis. Maka dari itu, pemerintah perlu menjamin ketersediaan pasokan migas, antara lain dengan membangun cadangan penyangga nasional.

”Dalam jangka menengah, sebaiknya pemerintah segera memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyimpanan BBM dan gas elpiji dengan kapasitas setidaknya 90 hari volume impor,” kata Pri.

Upaya tersebut diharapkan dapat mengantisipasi keadaan tidak terduga atau darurat, seperti situasi perang saat ini. Selain itu, langkah ini juga akan mengurangi tingkat ketergantungan impor Indonesia sehingga tidak lagi bergantung pada kondisi pasar.

Pri menambahkan, Indonesia dalam jangka pendek juga perlu menjamin ketersediaan pasokan migas di tengah memasnya geopolitik global. Salah satunya dengan memanfaatkan kesepakatan dagang AS-Indonesia.

Tidak hanya terdampak dari pasar keuangan, hantaman multisektor yang terjadi hampir dalam satu waktu ini juga dirasakan sektor riil. Salah satu dampak yang akan dirasakan paling besar oleh dunia usaha ialah lonjakan harga.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan, dinamika yang dihadapi Indonesia saat ini merupakan polikrisis dari berbagai tekanan eksternal dan domestik. Tekanan ini terjadi secara simultan dan saling memengaruhi stabilitas ekonomi.

Bagi sektor riil, dampak yang paling terasa adalah kenaikan biaya produksi akibat tekanan harga energi dan logistik, volatilitas nilai tukar yang memengaruhi biaya impor bahan baku, dan kenaikan premi risiko yang berpotensi mendorong biaya pembiayaan lebih tinggi.

Dari sisi eksternal, tekanan geopolitik mendorong harga minyak dunia ke kisaran 80 dolar AS-83 dolar AS per barel dan berisiko lebih tinggi. Kondisi ini diperparah dengan volatilitas nilai tukar yang bergerak di kisaran Rp 16.800-Rp 16.900 per dolar AS.

Selain itu, sejumlah lembaga pemeringkat internasional, seperti Fitch dan Moody’s Ratings, telah menurunkan prospek kredit Indonesia menjadi negatif. Di tengah ketidakpastian global saat ini, peningkatan persepsi risiko akan berpengaruh terhadap biaya pendanaan bagi korporasi.

”Bagi sektor riil, dampak yang paling terasa adalah kenaikan biaya produksi akibat tekanan harga energi dan logistik, volatilitas nilai tukar yang memengaruhi biaya impor bahan baku, dan kenaikan premi risiko yang berpotensi mendorong biaya pembiayaan lebih tinggi,” ujar Shinta.

Menurut dia, stabilitas dan kepastian adalah fondasi utama bagi dunia usaha. Dengan kata lain, kombinasi tekanan eksternal dan kekhawatiran terhadap konsistensi kebijakan domestik akan memengaruhi realisasi investasi serta penciptaan lapangan kerja.

Dalam menghadapi situasi ini, dunia usaha pun terus berdialog dengan pemerintah untuk menavigasi berbagai tantangan eksternal yang muncul. Salah satunya terkait perkembangan perjanjian perdagangan dengan AS.

”Pelaku usaha juga melakukan berbagai penyesuaian operasional untuk menjaga ketahanan bisnis di tengah ketidakpastian, antara lain memperkuat manajemen keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menyesuaikan strategi usaha dengan perkembangan kondisi pasar,” katanya.