Telepon Lima Menit Prabowo dan Perintah ”Merapatkan Barisan” untuk Kabinet

Di tengah kumpulan menteri, wakil menteri, dan para elite politik yang tengah berhalalbihalal di rumah dinasnya, Muhaimin Iskandar menepi ke salah satu sudut ruang. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengambil telepon genggam milik Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad yang disorongkan kepadanya, bicara dengan Presiden Prabowo Subianto menggunakan telepon tersebut. Tak sampai lima menit, pembicaraan itu selesai. 

Muhaimin pun kembali bergabung dengan tamu-tamunya pada Minggu (20/4/2025) sekitar pukul 21.00. Tamu-tamu itu mayoritas adalah sesama anggota Kabinet Merah Putih. Mereka, antara lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri. Selain itu, ada pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, serta Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad.

Tak hanya itu, sejumlah anggota DPR dan elite partai politik (parpol) juga hadir dalam halalbihalal yang digelar lebih dari tiga pekan setelah Lebaran 2025 itu. Ada Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, serta anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Bahkan, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin juga datang ke acara tersebut.

”Kalau tidak salah, totalnya ada 17 menteri dan wakil menteri malam itu,” kata Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Syaiful Huda yang turut hadir malam itu kepada Kompas, Selasa (22/4/2025).

Namun, kata Huda, hingga acara berakhir Muhaimin tak bicara satu kata pun mengenai pembicaraan di telepon dengan Presiden Prabowo. Para tamu yang hadir pun tak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan lantaran suara telepon tidak diperdengarkan. Ia dan tamu-tamu lain baru mengetahui isi pembicaraan Presiden dengan Muhaimin setelah Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengungkapnya saat ditanya oleh awak media.

”Pak Presiden menelepon saya, menyampaikan selamat halalbihalal dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ungkap Muhaimin, Minggu malam.

Ketua Umum PKB itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai permintaan Presiden untuk merapatkan barisan tersebut. Namun, inisiatif mengumpulkan para anggota kabinet ini disampaikan guna meningkatkan kerja sama antarpara pembantu Presiden.

Perintah Presiden kepada para menteri untuk merapatkan barisan muncul di tengah isu matahari kembar dalam pemerintahan. Spekulasi mengenai munculnya dua kutub kekuatan dipicu kedatangan beberapa menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat Presiden Prabowo melakukan lawatan kenegaraan ke lima negara di Timur Tengah, 9-11 April lalu.

Sejumlah menteri yang sowan ke kediaman Jokowi itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Tak hanya berkunjung, Budi Gunadi Sadikin dan Sakti Wahyu Trenggono bahkan sempat menyebut Jokowi sebagai ”bos” kendati belakangan pernyataan itu diklarifikasi. Dalam halalbihalal di kediaman Muhaimin, kelima menteri itu pun tak datang.

Huda menjelaskan, halalbihalal pada Minggu malam merupakan inisiatif Muhaimin sebagai Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PKB. Akan tetapi, ia mengaku tidak mengetahui apakah undangan untuk mengikuti acara tersebut disampaikan kepada semua anggota kabinet.

”Yang jelas, Presiden Prabowo diundang. Karena Pak Presiden tidak bisa hadir, makanya beliau menelepon langsung lewat handphone Pak Dasco,” ungkapnya.

Acara itu pun, kata Huda, tidak direncanakan sejak jauh-jauh hari. Menurut dia, Muhaimin baru merencanakannya tidak sampai lima hari sebelumnya. Ia tidak memungkiri, dalam rentang waktu tersebut isu mengenai matahari kembar dalam pemerintahan masih berembus. Namun, hal itu tidak terkait langsung.

”Gus Muhaimin sebagai Menko, sebagai individu, ingin terus memberikan dukungan terhadap pemerintah,” tutur Huda.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis anggapan bahwa halalbihalal di rumah dinas Muhaimin adalah langkah konsolidasi untuk menegasikan isu adanya dua kutub kekuatan di pemerintahan. Menurut dia, tidak ada pula kerenggangan di antara para menteri.

”Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing dengan tugas masing-masing, dengan dinamika permasalahan masing-masing, baik kemenko maupun kementerian,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo yang belum sepekan ditunjuk sebagai juru bicara Presiden itu menambahkan, Presiden Prabowo selalu mengibaratkan Kabinet Merah Putih sebagai sebuah tim. Sebagai tim, kabinet harus senantiasa membangun soliditas tidak hanya saat ada masalah, tetapi juga dalam keadaan normal. Hal itu pula yang dimaksud dalam perintah Prabowo kepada Muhaimin dan menteri-menteri lainnya untuk merapatkan barisan.

”Jadi, maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat,” katanya.

Mengenai kunjungan sejumlah menteri ke kediaman Jokowi pun, lanjutnya, Prabowo tidak mempermasalahkannya. Bagi Prabowo, hal itu merupakan bagian dari silaturahmi yang wajar dilakukan dalam nuansa Lebaran. Apalagi, Jokowi merupakan tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden selama dua periode.

”Bagi beliau semangatnya, kan, silaturahmi. Jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu,” ujar Prasetyo.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, sulit untuk melepaskan halalbihalal para menteri dan perintah Presiden untuk merapatkan barisan dari spekulasi adanya matahari kembar di pemerintahan. Apalagi, sejumlah menteri yang sebelumnya sowan ke kediaman Jokowi tidak hadir ke agenda tersebut.

”Itu merupakan sinyalemen bahwa memang ada fragmentasi di level menteri, antara menteri Prabowo vs menteri Jokowi,” katanya.

Namun, dalam konteks itu, menurut Arya, Presiden terlihat tidak ingin gegabah dalam mengambil langkah politik. Sebab, jika Presiden merespons isu matahari kembar, ada risiko bahwa tanggapannya justru akan merugikan pemerintah. Untuk itu, akan lebih baik bagi Presiden jika tidak terpancing untuk melakukan manuver politik terkait.

Sekalipun demikian, Arya menekankan, Presiden tak bisa terus-menerus mengambil sikap itu. Ke depan Presiden harus memosisikan ulang hubungannya dengan Jokowi dengan cara memberikan penegasan terhadap menteri-menterinya yang terindikasi tidak loyal.

”Presiden harus memberikan sinyalemen yang tegas ke menteri bahwa harus ada monoloyalitas ke Presiden dan tidak ragu melakukan reshuffle jika ada menteri yang mbalelo,” katanya.