Tertutupnya Dapur MBG bagi Media di NTT, Ada Apa?

Seperti apa kondisi dapur makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Timur? Sampai hari ini, pertanyaan itu belum dapat dijawab bagi publik meski program MBG telah berlangsung dua pekan lamanya.

Dari keseluruhan 749 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG di NTT, baru dua dapur yang telah beroperasi. Dua dapur itu pun hingga kini ”tertutup” bagi pihak luar, termasuk jurnalis yang hendak meliput. 

Ketertutupan ini menyisakan rasa curiga bagi banyak pihak. Publik ingin tahu asal-usul bahan baku yang digunakan hingga proses pengolahan makanan. Masyarakat berharap agar pengelola program MBG lebih transparan sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto.

Dua dapur beroperasi di Neoalbaki, Kabupaten Kupang, yang dikelola pihak ketiga, serta di Osmok, Kota Kupang, yang dikelola lewat kerja sama pemerintah daerah dan TNI/Polri. Kedua dapur itu hanya untuk akses terbatas sejak beroperasi mulai 6 Januari di Neoalbaki dan 13 Januari di Osmok.

Saat Kompas ke dapur Noelbaki, gerbang utama ditutup rapat. Jurnalis yang ingin masuk ke dalam halaman pun tidak diizinkan petugas keamanan. Untuk dapur Osmok, ketika ditinjau Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto dan Penjabat Wali Kota Kupang Linus Lusi, media sengaja tidak diajak.

Hal ini berbeda dengan sejumlah dapur di daerah lain yang mengizinkan para jurnalis melihat dari dekat proses pengolahan makanan. Jurnalis yang masuk wajib mengikuti standar yang ditetapkan pihak dapur. Para jurnalis pun patuh pada prosedur tersebut.

Lexi (40), orangtua siswa di Kupang, berharap agar pengolahan makanan di dapur harus transparan dan dibuka kepada masyarakat. ”Jujur masyarakat ingin tahu seperti apa kondisi di dalam (dapur). Diolah seperti apa dan kondisi dapurnya bagaimana,” ujarnya.

Kekhawatiran itu menyusul muncul sejumlah kasus di beberapa tempat di Indonesia, seperti makanan basi dan siswa yang keracunan akibat mengonsumsi makanan. Di Kabupaten Kupang pekan lalu, siswa mengeluh tempe yang beraroma tak sedap. Kasus seperti itu jangan sampai terulang lagi.

Masyarakat ingin tahu seperti apa kondisi di dalam (dapur). Diolah seperti apa dan kondisi dapurnya bagaimana.

Terkait permohonan media untuk melihat proses pengolahan dapur MBG itu sudah pernah disampaikan kepada Florencio Mario Vieira, tim monitoring dari Badan Gizi Nasional. Mario pun mengiyakan akan mengajak media turut memantau. Namun, hingga kini belum ada kepastian soal waktunya.

Mario menjabarkan, ada tiga dapur SPPG, yakni dikelola Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah bersama TNI/Polri, dan pihak ketiga swasta mandiri. Ditargetkan, pertangahan tahun ini semua dapur sudah dapat beroperasi.

”Arahan Bapak Presiden RI bahwa jangan dipaksa jika ada SPPG yang belum mampu memenuhi standar Badan Gizi Nasional karena yang harus dipertimbangkan utama adalah kualitas, kualitas, dan kualitas,” katanya.

Mersi (50), petani dari Kabupaten Kupang, berharap bahan baku pengolahan makanan, seperti sayur, daging ayam, atau pisang, diambil dari petani dan peternak lokal. ”Kami tidak berharap, jangan sampai daging ayam dibeli ayam beku dari Jawa,” katanya.

Harusnya pemerintah datang dan sampaikan kepada kelompok tani atau peternak agar menyiapkan bahan makanan yang sesuai standar. Kami tidak berharap ini dimonopoli kelompok tertentu saja.

Menurut dia, banyak petani sayur dan peternak di daerah itu tidak tahu dari mana bahan baku MBG disuplai. Padahal, Kabupaten Kupang selama ini menyuplai kebutuhan hasil pertanian dan peternakan di NTT. Bagi mereka, informasi MBG sangat tertutup.

”Harusnya pemerintah datang dan sampaikan kepada kelompok tani atau peternak untuk menyiapkan bahan makanan yang sesuai standar. Kami tidak berharap ini dimonopoli oleh kelompok tertentu saja,” katanya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, dapur pengolahan MBG tersebar di 749 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Adapun alokasi anggaran untuk program makan bergizi di NTT sebanyak Rp 8 triliun dari total anggaran secara nasional sebanyak Rp 71 triliun.

Sementara itu, dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Nagekeo, Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto mengajak masyarakat menambah produktivitas pertanian dan peternakan serta perikanan dalam mendukung program MBG. Ia ingin semua bahan baku diambil dari dalam wilayah NTT.