Thailand Gelar Pertemuan ASEAN Bahas Myanmar, Menlu Sugiono Tak Hadir

JAKARTA, KOMPAS — Thailand memberi tahu junta Myanmar bahwa negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menginginkan seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam pemilu yang direncanakan digelar junta Myanmar tahun depan. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa di Bangkok, Thailand, Jumat (20/12/2024), seusai pertemuan dua hari yang membahas isu Myanmar.

Sejumlah menteri luar negeri (menlu) hadir pada pertemuan hari Jumat, termasuk Menlu Singapura Vivian Balakrishnan, Menlu Malaysia Mohamad Hasan, Menlu Filipina Enrique Manalo, dan Menlu Laos Thongsavanh Phomvihane. Menlu Indonesia Sugiono, yang sebelumnya direncanakan akan datang, tidak hadir dalam pertemuan itu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Soemirat, saat dihubungi Kompas, mengatakan, Indonesia mengirim Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemenlu Sidharto R Suryodipuro dan Utusan Khusus Indonesia untuk Urusan Myanmar I Ngurah Swajaya dalam pertemuan di Bangkok tersebut.

”Jika digelar pemilu (di Myanmar), ASEAN menginginkan proses inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” kata Maris dalam wawancara bersama seusai pertemuan, seperti dilansir kantor berita Reuters.

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menginisiasi pertemuan dua hari tersebut. Pertemuan hari pertama, Kamis (19/12/2024), digelar antara junta Myanmar dan negara-negara non-Asia Tenggara yang langsung berbatasan dengan Myanmar. Mereka antara lain adalah Bangladesh, India, Laos, Thailand, dan China.

Pertemuan hari kedua, Jumat (20/12/2024), diikuti perwakilan negara-negara ASEAN. Dirjen Kerja Sama ASEAN Kemenlu Thailand Bolbongse Vangphaen mengungkapkan, junta Myanmar tidak diikutkan pada pertemuan hari kedua.

Bolbongse menambahkan, ASEAN masih menunggu detail rencana pelaksanaan pemilu dari junta Myanmar. ASEAN juga masih harus menentukan posisi bersama mengenai rencana pemilu tersebut.

Para pertemuan hari Kamis, Menlu Myanmar Than Swe menjelaskan kepada delegasi yang hadir tentang peta jalan politik junta dan perkembangan menjelang pelaksanaan pemilu. ”Negara-negara yang berbatasan (dengan Myanmar) mengatakan kami mendukung Myanmar dalam mencari solusi, tetapi pemilu harus dilaksanakan inklusif untuk seluruh pemangku kepentingan di negara itu,” ujar Maris.

Disebutkan pula, negara-negara tetangga Myanmar akan memberi saran, tetapi tidak akan mencampuri. Mereka, lanjut Maris, juga mendukung rencana damai Myanmar oleh ASEAN dan Konsensus Lima Poin yang ditetapkan ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar.

Tan Shwe memberi paparan bahwa proses yang sedang berlangsung ialah pendaftaran 53 partai politik serta pelaksanaan sensus penduduk nasional. Junta juga mengajak negara-negara tetangga datang untuk menjadi pengamat pelaksanaan pemilu.

”ASEAN sedang mencari kesamaan posisi terkait rencana pemilu ini,” kata Bolbongse.

Dalam upaya menyelesaikan krisis Myanmar, para pemimpin ASEAN dan pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing menyepakati Konsensus Lima Poin pada pertemuan di Jakarta tahun 2021 atau tiga bulan setelah junta mengudeta pemerintahan Myanmar yang memenangi pemilihan umum November 2020. Hingga saat ini, junta sama sekali tidak mengindahkan imbauan ASEAN dan menelantarkan Konsensus Lima Poin.

Konsensus itu berisi penghentian segala bentuk kekerasan, dialog semua pemangku kepentingan terhadap warga, mediasi oleh utusan khusus ASEAN untuk proses dialog itu, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan khusus ASEAN untuk menemui seluruh pihak terkait di Myanmar.

”Kami menekankan kembali adanya Konsensus Lima Poin yang harus dihormati oleh otoritas militer Myanmar,” kata Menlu Singapura Vivian Balakrishnan dalam pertemuan, Jumat, seperti diunggah dalam halaman Facebook-nya.

”Dialog konstruktif di kalangan para pemangku kepentingan utama di Myanmar sangat penting dalam mencapai solusi damai dan bertahan lama. Saya menyerukan pembebasan segera Daw Aung San Suu Kyi, yang vital untuk rekonsiliasi nasional,” ujar Balakrishnan.

Sementara itu, ada pandangan berbeda mengenai pertemuan tak resmi para menlu ASEAN tersebut. Laman lembaga hak asasi manusia, Human Rights Watch, menyayangkan troika kepemimpinan ASEAN, Indonesia, Laos, dan Malaysia memfasilitasi pertemuan dengan junta Myanmar.

”Tantangan agar Lima Poin Konsensus dijalankan memang serius. Akan tetapi, solusinya bukan dengan membuka dialog bersama junta,” tulis Shayna Bauchner, pakar isu Asia di HRW.

Ia mengingatkan kembali sikap Indonesia, Singapura, dan Malaysia yang keras mengkritik pertemuan Thailand, Laos, dan Kamboja dengan junta Myanmar pada 2022. Alasan Thailand ketika itu ialah negara-negara ASEAN yang berbatasan langsung dengan Myanmar harus membicarakan persoalan krisis keamanan.

”Ketika itu, Jakarta, Kuala Lumpur, dan Singapura tegas mengatakan membuka komunikasi resmi dengan junta justru merendahkan kewenangan dan komitmen ASEAN untuk penyelesaian isu Myanmar,” ujarnya.

Selain mengenai pemilu Myanmar, di dalam rapat tersebut juga ada pengumuman dari Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menunjuk mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra sebagai penasihatnya untuk urusan ASEAN.

Melansir South China Morning Post, keputusan Anwar ini dikritik oleh kelompok oposisi junta di Myanmar. Mereka cemas dengan kedekatan Thaksin dengan para petinggi junta akan menjadikan keketuaan Malaysia condong kepada para perebut kekuasaan ini. Thaksin tidak hanya dekat secara pribadi dengan para panglima junta, ia juga memiliki sejumlah usaha dengan mereka.

”Rakyat Myanmar sangat mengharapkan kekompakan dan ketegasan ASEAN dalam mendorong junta, sementara Thaksin pro-junta,” kata pemimpin Organisasi Hak Asasi Manusia Chin (CHRO) Salai Ling. Chin adalah salah satu kelompok etnis di Myanmar.

Anwar dalam pidatonya mengatakan, slogan keketuaan Malaysia untuk ASEAN 2025 adalah Inklusi dan Keberlanjutan. Visinya ialah tidak satu pihak pun di ASEAN yang tertinggal di dalam pembangunan.

Sementara itu, ketidakhadiran Menlu Sugiono ataupun salah satu dari wakil menterinya di pertemuan tak resmi ASEAN di Thailand menuai pertanyaan. Jubir Kemenlu RI Roy Soemirat tidak memberikan keterangan lebih lanjut saat ditanya mengenai hal itu, termasuk soal keberadaan Sugiono. Pada Rabu (18/12/2024), Sugiono berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk membuka pertandingan pencak silat dunia.

Absennya Sugiono ataupun ketiga wamenlu Indonesia disayangkan oleh para pengamat kebijakan luar negeri. Profesor Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional Dewi Fortuna Anwar yang menekuni isu ASEAN menjelaskan, pertemuan seperti di Thailand tidak bisa hanya diwakili oleh pejabat eselon I Kemenlu.

”Kehadiran perwakilan politik Indonesia di dalam pertemuan ASEAN penting, mengingat Indonesia adalah pemimpin de facto ASEAN. Ini memberi kesan negatif, seolah Indonesia tidak menganggap isu ASEAN dan kawasan Asia Tenggara penting,” tuturnya.

Dewi mencermati, kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan yang baru menekankan pada keaktifan di tataran global. Akan tetapi, pada praktiknya, persoalan kawasan yang langsung bersentuhan dengan Indonesia seolah tidak digubris. Terlepas dari pertemuan informal di Bangkok ini, belum ada tanda-tanda pemerintahan baru memberikan prioritas kepada ASEAN.

(REUTERS)