Titik Balik Myanmar dan ASEAN

Laporan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa 4 September 2024 memperlihatkan situasi memburuk di Myanmar. Sejak kudeta militer di Myanmar, 1 Februari 2021 hingga Juni 2024, sebanyak 5.350 warga sipil tewas. Hampir separuh tewas pada April 2023-Juni 2024.

Tak hanya itu, lebih dari 18,6 juta orang juga membutuhkan bantuan kemanusiaan. Tiga perempat atau sekitar 15 juta warga Myanmar mengalami kerawanan pangan.

Kemunduran ekonomi terjadi selama empat tahun. Lebih dari separuh populasi jatuh di bawah garis kemiskinan. Pendapatan domestik bruto turun lebih dari 12 persen sejak kudeta. Hampir separuh dari warga bertahan hidup hanya dengan uang kurang dari 1 dollar AS per hari.

Tidak mengherankan jutaan warga mengungsi ke tempat lain, termasuk warga Rohingya.

Meski sebagian besar masih berada di pengungsian di Cox’s Bazar, Bangladesh, banyak yang memberanikan diri mengarungi lautan lepas dengan perbekalan seadanya. Mereka menyeberangi lautan menuju Malaysia, Indonesia, dan Thailand.

Namun, ada juga yang memberanikan diri kembali ke negaranya untuk bertempur bersama kelompok perlawanan. Jumlahnya pun tidak sedikit, 3.000-5.000 orang.

Bagi seorang warga, yang mengaku bernama Abu Afna, yang mereka inginkan adalah kembali ke wilayah asal tempat mereka lahir dan dibesarkan. ”Kami tidak mengejar uang. Kami menginginkan kartu kewarganegaraan,” katanya.

Tahun 2024 akan segera berakhir dan tahun 2025 akan menjelang. Itu artinya, kudeta Myanmar akan memasuki tahun ke tahun ke empat. Harus diakui, tidak ada kemajuan yang berarti dalam proses penyelesaian konflik di Myanmar. Bencana kemanusiaan terus terjadi di Myanmar.

Saat KTT ASEAN di Jakarta 2023, Menteri Luar Negeri RI 2014-2024 Retno Marsudi menyatakan, krisis Myanmar menghambat perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini untuk maju. ”ASEAN hanya bisa melaju dengan kecepatan penuh apabila kita bisa memastikan solusi damai dan langgeng di Myanmar,” ujarnya. (Kompas.id, 4/9/2023)

Para pemimpin ASEAN telah menyediakan instrumen untuk mendorong penyelesaian konflik di Myanmar. Lima poin konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta, 24 April 2021, dipandang sebagai cara yang paling moderat dan ”tidak mengganggu” kedaulatan Myanmar. Sebab, ASEAN memegang teguh prinsip ”tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya”.

Isinya ialah menghentikan segera kekerasan dan semua pihak menahan diri; dialog konstruktif semua pihak untuk mencari solusi damai; penunjukan utusan khusus dari Ketua ASEAN yang akan memfasilitasi mediasi dibantu Sekretaris Jenderal ASEAN; bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan pada Penanggulangan Bencana, dan terakhir kunjungan utusan khusus dan delegasi ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Namun, tidak semuanya berjalan, khususnya terkait pembangunan suasana saling percaya para pihak berkonflik. Masing-masing bertahan pada posisinya, yang akhirnya membuat penyelesaian krisis jalan di tempat.

Ketiadaan terobosan yang berarti membuat publik menilai penyelesaian krisis di Myanmar seperti jalan di tempat. Negara-negara ASEAN juga dipandang mengalami kelelahan meski mungkin derajat konflik yang terjadi tidak sekeras saat konflik di Kamboja beberapa dekade lampau.

Akibatnya, negara-negara ASEAN memilih jalan masing-masing untuk mendekati junta. Anggota ASEAN, khususnya yang berbatasan dengan Myanmar, berusaha mengurangi dampak bagi negaranya.

Perbedaan sikap ini dipandang sebagai sebuah alarm perpecahan di antara negara-negara ASEAN. Di tengah situasi yang tidak mudah, termasuk di dalamnya adalah potensi perkerasan dinamika di Laut China Selatan, krisis Myanmar yang berlarut akan menjadi ”luka” atau lebih jauh lagi ”borok” yang berdampak pada asosiasi ini.

Belum lagi ratusan ribu warga Rohingya yang masih berada di Bangladesh. Tanpa kejelasan status, masa depan generasi baru Rohingya pun akan menjadi ”utang” ASEAN pada mereka.

Rencana pertemuan Troika ASEAN, yaitu Laos, Indonesia, Malaysia, di pekan ketiga Desember nanti mungkin bisa memberikan angin segar yang berarti dalam penyelesaian krisis di Myanmar. Rencana untuk meninjau poin-poin yang dianggap relevan dengan situasi terkini juga mungkin akan menjadi pintu masuk bagi rakyat Myanmar, termasuk warga Rohingya, untuk memiliki secercah harapan di tahun yang baru. Terhentinya perang saudara, kembalinya demokrasi di Myanmar dan bagi warga Rohingya adalah pengakuan mereka sebagai bagian dari negara tersebut.