Titiek Soeharto: Malu Kita Makan Tempe dari Kedelai Impor

JAKARTA, KOMPAS — Ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor menjadi sorotan tajam Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto. Bahkan, ia sampai mengungkapkan keprihatinannya tentang bangsa Indonesia yang memakan tahu dan tempe dari kedelai impor.

”Malu kita, Pak, makan tempe. Masak setiap tahun harus mengimpor 2,6 juta ton kedelai,” kata Titiek kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian (Kementan) yang digelar secara hibrida di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Titiek menjelaskan, kebutuhan kedelai nasional sekitar 2,9 juta ton per tahun. Namun, produksi kedelai nasional hanya sekitar 300.000-350.000 ton per tahun.

Ini membuat Indonesia harus mengimpor kedelai sekitar 2,5 juta ton hingga 2,6 juta ton per tahun. Kalau dirupiahkan, nilai impor kedelai itu bisa mencapai triliunan rupiah.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa pemakan tahu dan tempe. Semestinya, budidaya kedelai juga harus menjadi prioritas.

Titiek juga mengatakan, bangsa Indonesia merupakan bangsa pemakan tahu dan tempe. Semestinya, budidaya kedelai juga harus menjadi prioritas, bukan malah mendatangkannya dari negara lain.

Oleh karena itu, Kementan perlu menggulirkan program swasembada kedelai. Program itu dapat dilakukan setelah Indonesia mencapai swasembada beras dan jagung pakan.

”Dahulu, Bapak punya program pajale (padi, jagung, dan kedelai). Coba hidupkan lagi program itu supaya ke depan Indonesia tidak lagi mengimpor 2,6 juta ton kedelai,” kata Titiek.

Berdasarkan data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), produksi kedelai Indonesia pada 2014-2023 rata-rata 498.000 ton dengan rerata pertumbuhannya minus 5 persen. Pada 2024, produksinya adalah 375.000 ton atau turun 4 persen secara tahunan.

Pada 2025 dan 2026, produksinya diperkirakan semakin turun, masing-masing menjadi 340.000 ton dan 320.000 ton. USDA menilai penurunan produksi kedelai itu terjadi lantaran banyak petani di lahan tadah hujan memilih menanam padi dan jagung yang harganya lebih menguntungkan (Kompas, 24/11/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor kedelai Indonesia pada 2017-2024 berkisar 2,2 juta ton hingga 2,7 juta ton per tahun. Pada 2023 dan 2024, misalnya, impor kedelai Indonesia meningkat, dari 2,27 juta ton menjadi 2,67 juta ton.

Selama ini, Amerika Serikat (AS) menjadi negara asal impor kedelai terbesar Indonesia. Pada 2023 dan 2024, Indonesia mengimpor kedelai dari AS, masing-masing sebanyak 1,95 juta ton dan 2,38 juta ton.

BPS juga mencatat, nilai impor kedelai Indonesia pada 2017-2024 berkisar 1 miliar dollar AS hingga 1,63 miliar dollar AS. Nilai impor kedelai tertinggi terjadi pada 2022, yakni mencapai 1,27 miliar dollar AS atau sekitar 27,17 triliun.

Menanggapi pernyataan Titiek, Amran menuturkan, Kementan tengah mematangkan rencana menambah lahan kedelai seluas 1 juta hektar secara bertahap. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan sawit hasil sitaan yang belum ditanami kelapa sawit.

Kementan sudah dua kali membahas rencana itu dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Pembahasan itu juga mencakup kebutuhan dan kepastian sumber dana.

”Kedelai juga menjadi prioritas bagi kami. Kami bahkan membuka peluang bagi para peneliti atau pakar kedelai di Indonesia untuk membuka demplot atau lahan percontohannya. Kami siap menyediakan lahan sekitar 1.300 hektar,” katanya.

Dalam rapat kerja itu, Amran optimistis swasembada beras bisa tercapai pada akhir 2025. Ia juga mengungkap, pemerintah bersama aparat penegak hukum berhasil menyita beras impor ilegal yang masuk melalui palabuhan di Sabang, Aceh.

Amran memperkirakan, produksi beras nasional pada Januari-Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton. Volume produksi beras ini meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan realisasi produksi beras pada 2024.

”Hingga akhir tahun 2025, kami optimistis tidak ada impor beras umum (kecuali beras khusus untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe), sehingga Indonesia bisa mencapai swasembada beras,” katanya.

Amran juga menyatakan telah menyegel 250 ton beras impor ilegal di Sabang, Provinsi Aceh. Beras asal Thailand itu masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan zona perdagangan bebas di salah satu pelabuhan di Sabang.

Beras itu juga masuk ke Indonesia tanpa ada rekomendasi dan izin impor dari pemerintah. Hal itu jelas tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak membuka keran impor beras umum sepanjang tahun ini.

’Kami telah menyegel beras itu agar tidak keluar dari gudang. Kami juga telah menyerahkan kasus itu ke aparat penegak hukum,” kata Amran.

Saat ini, Amran melanjutkan, opsi penanganan beras impor ilegal tersebut masih dibahas. Opsi itu bisa berupa pemusnahan atau pengembalian beras ke negara asal. Berkaca dari kasus jagung impor ilegal pada 2017, pengimpor diminta untuk mengembalikannya ke negara asal.