FAO Perkirakan Produksi Beras RI pada 2026 Capai 36 Juta Ton

JAKARTA, KOMPAS — Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO memperkirakan produksi beras dunia pada 2026 bakal melebihi produksi beras pada 2025. Hal itu ditopang oleh peningkatan produksi beras di negara-negara Asia, Amerika Latin, dan Karibia. Produksi beras Indonesia bahkan diramal bisa mencapai 36 juta ton.

Dalam FAO Food Outlook Edisi November 2025 yang dirilis di Roma, Italia, Kamis (13/11/2025) sore, produksi beras dunia pada 2026 diperkirakan sebesar 556,4 juta ton. Volume produksi itu meningkat 6,6 juta ton atau 1,2 persen dibandingkan produksi beras pada 2025 yang sebanyak 549,9 juta ton.

Di Asia, produksi beras pada tahun depan diperkirakan akan melampaui rekor tertinggi sepanjang musim lalu. Potensi produksi beras di kawasan tersebut diperkirakan naik dari 492,5 juta ton pada 2025 menjadi 497,8 juta ton pada 2026.

Hal itu terutama ditopang peningkatan produksi beras di China (termasuk Taiwan), India, dan Indonesia. Produksi beras di China diproyeksikan meningkat dari 143,3 juta ton pada 2025 menjadi 144,2 juta ton pada 2026.

Potensi produksi beras di Indonesia juga diramal naik dari 34 juta ton menjadi 36 juta ton. Produksi beras Indonesia pada 2026 yang diperkirakan FAO itu lebih tinggi dari target Kementerian Pertanian RI.

Dalam periode perbandingan yang sama, produksi beras India diperkirakan naik dari 149,1 juta ton menjadi 151,6 juta ton. Potensi produksi beras di Indonesia juga diramal naik dari 34 juta ton menjadi 36 juta ton.

Produksi beras Indonesia pada 2026 yang diperkirakan FAO itu lebih tinggi dari target Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Pada 2026, Kementan RI menargetkan produksi beras nasional bisa mencapai 33,8 juta ton. Adapun sepanjang 2025, produksi beras RI diperkirakan 34,77 juta ton.

Dalam laporan itu, FAO menyebutkan peningkatan produksi beras dunia, termasuk di kawasan Asia, tidak terlepas dari upaya perluasan areal padi yang berkelanjutan. Namun, potensi produksi beras itu dapat berkurang jika terdampak bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.

Sementara itu, produksi beras di Vietnam dan Thailand cenderung stagnan. FAO memperkirakan, produksi beras di Vietnam pada 2026 sama persis dengan 2025, yakni sebesar 28,2 juta ton. Di Thailand, produksi beras justru diramal turun tipis dari 22,6 juta ton pada 2025 menjadi 22,2 juta ton pada 2026.

Dari sisi perdagangan, ekspor dan impor beras akan semakin ketat. India mulai membuka keran ekspor beras. Sejumlah negara pengekspor beras, seperti Vietnam dan Thailand, juga mulai kehilangan pasar ekspor beras. Ini mengingat Indonesia tidak lagi mengimpor beras, selain beras khusus.

FAO memperkirakan perdagangan beras dunia diperkirakan turun. Ekspor dan impor beras dunia diramal sama-sama turun dari 61,8 juta ton pada 2025 menjadi 61,1 juta ton pada 2026.

”Sebagian besar negara pengekspor beras diperkirakan akan mengalami stagnasi bahkan penurunan pengiriman pada 2026 akibat melemahnya permintaan dan berkurangnya daya saing. Stok ekspor yang besar telah memicu persaingan yang ketat antareksportir sehingga mendorong harga beras internasional turun terus sejak Mei 2025,” sebut FAO dalam laporan itu.

FAO mencatat, indeks harga beras dunia pada Oktober 2025 sebesar 98,4. Indeks tersebut turun 7,5 persen dari indeks harga beras dunia pada Mei 2025 dan merupakan level terendah sejak Desember 2021.

Secara umum, FAO juga menyebutkan peningkatan produksi sejumlah komoditas pangan lain, seperti gandum, daging, gula, dan minyak nabati. Peningkatan produksi pangan dunia menandai titik balik positif bagi stabilitas pasar.

”Namun, di balik peningkatan produksi pangan itu masih terdapat risiko yang terus berlanjut. Hal itu mulai dari cuaca ekstrem dan hubungan perdagangan yang rapuh yang dapat dengan cepat mengubah pasokan dan akses global,” kata Kepala Ekonom FAO Maximo Torero melalui siaran pers.

Di balik peningkatan produksi pangan itu masih terdapat risiko yang terus berlanjut. Hal itu mulai dari cuaca ekstrem dan hubungan perdagangan yang rapuh yang dapat dengan cepat mengubah pasokan dan akses global.

Di Indonesia, pemerintah bakal memperkuat nilai tambah komoditas pangan serta infrastruktur cadangan pangan dan pakan. Untuk itu, pemerintah menggulirkan program hilirisasi komoditas pangan dan pembangunan 100 gudang penyimpanan bahan pangan dan pakan.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan hilirisasi komoditas pangan membutuhkan investasi senilai total Rp 371 triliun. Khusus sektor perkebunan, hilirisasi tersebut bakal menyasar sejumlah komoditas strategis di sejumlah daerah sentra perkebunan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat, Rabu (12/11/2025), menuturkan, Direktorat Jenderal Perkebunan mengalokasikan anggaran multitahun, yakni pada 2025-2027, sebesar Rp 9,95 triliun. Dana itu akan digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala.

Kawasan perkebunan yang disasar seluas 870.890 hektar. Dari total luasan itu, seluas 131.834 hektar tengah digarap tahun ini. Dukungan yang diberikan pemerintah berupa penyediaan benih unggul, pupuk organik, serta bantuan operasional pengolahan lahan dan penanaman.

”Dengan hilirisasi itu, komoditas perkebunan dapat semakin bernilai tambah tinggi, pendapatan petani meningkat, dan menyerap tenaga kerja sekitar 1,6 juta orang,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, pemerintah menugasi Bulog untuk membangun 100 gudang penyimpanan cadagangan beras dan jagung. Pembangunan gudang itu juga mencakup fasilitas pengering, unit penggilingan, silo, dan mesin pengolahan beras atau rice to rice (RTR) berbasis teknologi modern.

Pembiayaannya berasal dari dana investasi pemerintah nonpermanen Cadangan Jagung Pemerintah 2025 senilai Rp 5 triliun. Pembangunan tersebut juga turut melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

”Gudang-gudang baru itu tidak hanya dibangun di daerah-daerah sentra produksi beras dan jagung, tetapi juga di sejumlah daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil). Saudara-saudara kita di wilayah 3T juga berhak mendapatkan jaminan keterjangkauan akses pangan,” ungkapnya melalui siaran pers di Jakarta.

Penugasan Bulog untuk membangun 100 gudang itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. SKB tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengaturan BUMN.

Pembangunan 100 gudang cadangan pangan dan pakan itu bakal dilakukan pada 2026. Sebanyak 51 gudang akan dibangun di lahan milik Bulog dan 49 gudang di lahan hibah dari pemerintah daerah.