Transmigrasi untuk Indonesia Tangguh

Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa sudah meletakkan transmigrasi sebagai strategi besar pembangunan nasional. Bung Hatta menyebutnya syarat industrialisasi, sementara Bung Karno menegaskannya sebagai soal hidup mati bangsa.

Dari generasi ke generasi, program ini terus mengalami pasang surut: kadang menjadi primadona dengan anggaran besar, kadang tenggelam dalam kritik dan salah persepsi. Namun, satu hal tak terbantahkan, transmigrasi selalu hadir menjawab kebutuhan bangsa, baik untuk mengatasi kepadatan penduduk, membuka peluang ekonomi baru, maupun memperkuat kedaulatan bangsa.

Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, transmigrasi kembali menemukan relevansinya. Dalam Astacita, transmigrasi ditempatkan sebagai bagian dari strategi membangun Indonesia yang tangguh dan inovatif dalam menghadapi ancaman perubahan iklim meliputi krisis pangan, energi, dan air, sekaligus menyiapkan lapangan kerja produktif bagi generasi muda.

Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Masih segar dalam ingatan kita kisah getir Dusun Trans II di Mangoli, Maluku Utara, yang ditulis Prof. Manneke Budiman. Dari 100 keluarga yang ditempatkan, hanya 5 yang bertahan. Mereka melawan banjir, keterisolasian, dan ketiadaan pendampingan. Itulah wajah lama transmigrasi yang tidak boleh lagi terulang.

Karena itu, sejak awal saya menegaskan: transmigrasi tidak boleh lagi diukur dari berapa banyak orang yang dipindahkan, tetapi dari sejauh mana keluarga transmigran bisa hidup sejahtera, produktif, dan optimistis menatap masa depan. Arah kebijakan kini bergeser dari kuantitas ke kualitas kehidupan.

Tahun ini, 1.394 kepala keluarga akan ditempatkan di kawasan transmigrasi. Sebanyak 1.299 keluarga atau 93 persen berasal dari kabupaten/kota yang sama—transmigran lokal—sehingga mereka tidak lagi merasa asing, tetapi tumbuh sebagai tuan rumah di negerinya sendiri. Mereka akan ditempatkan di Kota Batam (Kepulauan Riau), Kabupaten Sukamara (Kalimantan Tengah), Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara), Kabupaten Paser (Kalimantan Timur), Kabupaten Halmahera Tengah, (Maluku Utara), Kabupaten Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Merauke (Papua Selatan), Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat), Kabupaten Sidenreng Rappang (Sulawesi Selatan), dan Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah).

Sementara 95 keluarga atau 7 persen berasal dari luar daerah, dipilih secara khusus karena memiliki keahlian di bidang pertanian, peternakan, atau perikanan. Mereka hanya akan ditempatkan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara atas permintaan daerah setempat. Dengan komposisi ini, transmigrasi menjadi mekanisme pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus transfer pengetahuan lintas daerah.

Perubahan besar juga terjadi pada model ekonomi. Jika dulu keluarga transmigran mengolah tanah sendiri-sendiri, kini lahan usaha dikelola melalui korporasi transmigran di bawah Koperasi Merah Putih. Setiap keluarga tetap mendapat rumah dan pekarangan, tetapi lahan produktif menjadi saham kolektif. Korporasi kemudian bermitra dengan dunia usaha sehingga transmigran memperoleh dua manfaat sekaligus: penghasilan dari kerja produktif harian dan dividen dari kepemilikan saham.

Pendekatan ini menjadikan transmigrasi tidak berhenti pada tahap bertahan hidup, tetapi berkembang menjadi basis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Skala ke depan adalah industrialisasi kawasan transmigrasi. Karena itu, keterlibatan dunia usaha menjadi mutlak. Dengan industri yang hadir sejak awal, hasil pertanian, perikanan, atau peternakan dapat langsung diolah, dipasarkan, dan memberi nilai tambah lebih besar.

Kemitraan dengan dunia usaha bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari amanat Undang-Undang Transmigrasi tentang transmigrasi swakarsa berbantuan. Negara hadir memberi dukungan, sementara dunia usaha memastikan keberlanjutan dan skala industri. Dengan cara ini, transmigrasi menjadi ekosistem ekonomi modern, bukan lagi sekadar perpindahan orang.

Namun, di atas semua itu, yang paling penting adalah membangun manusia. Karena itulah kami meluncurkan program Transmigrasi Patriot, yaitu program yang berfokus pada peningkatan keberadaan dan peran sumber daya manusia unggul untuk melakukan peran aktif melalui riset dan kajian, pendampingan, dan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mendorong aktivitas pembangunan di Kawasan Transmigrasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui Transmigrasi Patriot, transmigran bukan menerima bantuan berupa rumah dan tanah, melainkan patriot dengan bekal utama beasiswa S-2 di perguruan tinggi terkemuka dengan sistem pendidikan jarak jauh di kawasan transmigrasi. Selain beasiswa S-2, mereka diberi pelatihan, modal, dan pendampingan agar mampu membaca pasar, mengolah potensi lokal, dan menciptakan lapangan kerja.

Teladan untuk itu datang dari Ir Mohamad Kasim Arifin. Ia rela meninggalkan kenyamanan sebagai mahasiswa IPB untuk hidup lima belas tahun bersama transmigran di Seram, Maluku. Ia membangun pertanian, mendampingi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih. Kasim Arifin adalah simbol transmigran patriot sejati—membangun dengan ilmu, berjuang dengan hati.

Dengan semangat itu, para transmigran patriot akan didorong bergerak cepat, kolektif, dan solutif—ibarat blitzkrieg pembangunan. Bedanya, ini bukan strategi perang untuk menghancurkan, melainkan strategi ekonomi untuk menyalakan energi kemajuan.

Sebagai bagian utuh dari Program Transmigrasi Patriot, kami melakukan langkah awal dengan membentuk Tim Ekspedisi Patriot untuk memetakan potensi ekonomi kawasan transmigrasi dan merancang solusi penciptaan lapangan kerja. Sebagian dari mereka akan menjadi embrio generasi transmigran patriot.

Transmigrasi hari ini bergerak dengan paradigma Transmigrasi 5.0: berbasis data, teknologi, dan kolaborasi multipihak. Rekrutmen transmigran dilakukan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional agar tepat sasaran. Lokasi dipilih melalui informasi geospasial untuk menghindari bencana dan sesuai potensi lokal.

Identitas digital transmigran akan terhubung dengan pendidikan, kesehatan, dan layanan perbankan. Semua capaian dan penggunaan anggaran dilaporkan secara transparan, dengan pengawasan langsung Inspektorat Jenderal Kementerian Transmigrasi, BPKP, Kejaksaan Agung, dan aparat hukum. Prinsipnya sederhana: lebih baik berjalan pelan tetapi bersih daripada cepat tetapi meninggalkan masalah.

Dengan fondasi itu, transmigrasi kembali menjadi strategi fundamental bangsa. Ia bukan sekadar program pemindahan, melainkan instrumen ketahanan pangan, energi, dan air. Ia bukan sekadar membuka desa baru, melainkan menghadirkan pusat pertumbuhan ekonomi modern yang inklusif. Ia bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan investasi masa depan.

Transmigrasi untuk Indonesia Tangguh berarti membangun komunitas yang sejahtera, berdaya, dan berkontribusi bagi ketahanan nasional. Dari kawasan transmigrasi akan lahir generasi patriot yang menjaga Tanah Air, menggerakkan ekonomi, dan merajut persaudaraan.

Inilah wajah baru transmigrasi: adil, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan zaman.

M Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia