Performa Bank Swasta Lampaui Bank BUMN

JAKARTA, KOMPAS — Kinerja bank-bank swasta pada triwulan III-2025 cenderung lebih cemerlang atau melampaui kinerja Himpunan Bank-bank Milik Negara alias Himbara. Torehan tersebut setidaknya diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga akhir 2025.

Hingga triwulan III-2025, total laba bersih dari lima bank anggota Himbara tercatat Rp 101,5 triliun atau turun 8,22 persen secara tahunan. Ini berbanding terbalik dengan capaian laba bersih lima bank swasta dengan aset terbesar yang tumbuh 5,64 persen menjadi Rp 58,22 triliun.

Kelima bank pelat merah tersebut meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sementara itu, kelima bank swasta dengan aset terbesar itu terdiri dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Permata Tbk, dan PT Bank Danamon Tbk.

Turunnya laba bersih Himbara tersebut seiring dengan penurunan tiga bank pelat merah, yakni Mandiri, BRI, dan BNI. Sebaliknya, BTN dan BSI justru mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang cukup signifikan, masing-masing 10,56 persen dan 9,8 persen.

Padahal, bank-bank Himbara tengah menorehkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang secara kumulatif mencapai 5,29 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi ketimbang kelima bank swasta yang tumbuh 3,19 persen.

Dari sisi intermediasi, kelima bank Himbara pun mencatatkan pertumbuhan kredit 9,21 persen dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,4 persen, lebih tinggi daripada rata-rata industri. Sebaliknya, penyaluran kredit oleh kelima bank swasta di atas hanya tumbuh 5,59 persen, dengan DPK sebesar 8,37 persen.

Akibatnya, biaya dana (”cost of fund”) lebih tinggi daripada bank swasta. Sudah barang tentu hal itu memengaruhi laba tahun berjalan.

Pengamat perbankan dan Assistant Vice President BNI (2005-2009) Paul Sutaryono, Selasa (11/11/2025), mengatakan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja bank Himbara, salah satunya dalam hal menghimpun dana murah.

”Akibatnya, biaya dana (cost of fund) lebih tinggi daripada bank swasta. Sudah barang tentu hal itu memengaruhi laba tahun berjalan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Selain itu, struktur organisasi yang cenderung lebih bengkak ketimbang swasta turut membuat bank Himbara kurang gesit (agile). Kondisi tersebut mengakibatkan lambannya pengambilan keputusan bisnis yang diambil oleh Himbara sehingga berpengaruh terhadap roda bisnis perbankan.

Menurut Paul, bank-bank pelat merah juga memiliki beban tersendiri dalam menjalankan bisnisnya sebagai agen pembangunan (agent of development). Dalam hal ini, Himbara wajib menjalankan program-program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun, Himbara tidak leluasa untuk melakukan manuver bisnis, seperti hapus buku dan hapus tagih, mengingat bisnis yang dijalankan merupakan aset negara. Di sisi lain, langkah-langkah seperti itu lazim dilakukan oleh bank swasta.

”Akhirnya, bank swasta lebih leluasa dalam melakukan hapus buku dan atau hapus tagih. Langkah itu mendorong bank swasta lebih efisien daripada bank Himbara,” ujar Paul.

Ia menilai, bisnis Himbara masih terkungkung di bawah kendali pemerintah sehingga kinerjanya kini tersalip oleh bank-bank swasta. Kondisi tersebut belum akan berubah hingga akhir tahun kecuali ada perbaikan tata kelola, manajemen kelola, dan kepatuhan (compliance) oleh Danantara.

Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menambahkan, kenaikan kredit bermasalah (NPL) turut memengaruhi kinerja Himbara dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut membuat Himbara harus meningkatkan pencadangannya sehingga laba bersih yang dihasilkan turun.

Merujuk pada laporan keuangan Himbara, beban pencadangan (impairment) kelima bank pelat merah tersebut pada September 2025 secara kumulatif mencapai Rp 56,6 triliun. Angka ini meningkat 19,15 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 47,5 triliun.

”Himbara juga harus melaksanakan tugas dari pemerintah, seperti hapus buku kredit bermasalah UMKM yang sudah dikeluarkan regulasinya melalui inpres. Selain itu, kewajiban memberikan suku bunga lebih rendah dari bunga pasar untuk Koperasi Merah Putih,” kata Herry.

Ia memperkirakan, beban bank Himbara ke depan akan semakin besar, seiring dengan kebutuhan pendanaan proyek-proyek strategis pemerintah. Akibatnya, pendapatan bersih akan berkurang lantaran ketetapan bunga maksimal sehingga laba bersih pun berisiko tertekan.

Apabila penurunan kinerja tersebut terus dibiarkan, Himbara akan menghadapi risiko reputasi. Maka dari itu, pemerintah dan Danantara sebaiknya turun tangan, mengingat Himbara merupakan penyumbang dividen terbesar bagi negara.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, BRI akan terus memperkuat fundamental bisnis dengan menjaga kualitas aset, meningkatkan efisiensi pendanaan, serta memperdalam transformasi secara terstruktur dan terintegrasi melalui Revolution Reignite.

”BRI optimistis dapat mempertahankan kinerja yang positif berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam konferensi pers Laporan Kinerja Keuangan Triwulan III-2025 BRI, secara daring, Kamis (30/10/2025).

Kinerja Himbara hingga September 2025 terpantau masih dalam kondisi yang baik. Ini, antara lain, tampak dari peningkatan penyaluran kredit dan terjaganya likuiditas.

Hingga triwulan III-2025, BRI mencetak laba bersih Rp 41,2 triliun. Capaian ini, antara lain, didukung oleh penyaluran kredit yang tumbuh 6,3 persen secara tahunan menjadi Rp 1.438,1 triliun dengan pertumbuhan DPK sebesar 8,2 persen menjadi Rp 1.474,8 triliun.

Selain memperkuat kinerja keuangan, BRI berkomitmen untuk terus memperkuat peran dalam mendukung ekonomi kerakyatan, dengan mendukung program-program pemerintah, antara lain kredit usaha rakyat (KUR), Makan Bergizi Gratis (MBG), Program 3 Juta Rumah, dan Koperasi Merah Putih.

Pada kesempatan lain, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan, penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia dan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun telah memperkuat sistem keuangan nasional.

Alhasil, per triwulan III-2025, BSI mampu membukukan laba bersih Rp 5,57 triliun atau tumbuh 9,04 persen secara tahunan. Capaian ini didukung oleh pertumbuhan pembiayaan sebesar 12,65 persen menjadi Rp 301 triliun dan DPK yang tumbuh 15,66 persen menjadi Rp 348 triliun.

”Kerja yang sudah baik ini akan terus kita tingkatkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan untuk meningkatkan market share (pangsa pasar) perbankan syariah di Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers Laporan Kinerja Keuangan Triwulan III-2025 BSI, secara daring, Rabu (29/10/2025).

Ia melanjutkan, perseroan akan terus berfokus mengembangkan lini bisnis emas dan haji sebagai penopang utama pertumbuhan hingga akhir tahun dan tahun depan. Selain itu, penguatan layanan melalui digitalisasi produk dan kanal layanan juga akan dilakukan.

Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, kinerja Himbara hingga September 2025 terpantau masih dalam kondisi yang baik. Ini, antara lain, tampak dari peningkatan penyaluran kredit dan terjaganya likuiditas.

Sementara kredit dan DPK Himbara tumbuh di atas rata-rata industri yang sebesar 7,7 persen dan 11,18 persen. Demikian pula kondisi likuiditas yang tecermin dari rasio alat likuid per DPK (AL/DPK) Himbara meningkat, dari 20,7 persen pada Juni 2025 menjadi 21,2 persen pada September 2025.

”Itu memang benar juga terbantu oleh penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah sejumlah Rp 200 triliun pada bulan September yang lalu,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke-4, di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Mahendra menambahkan, penempatan dana pemerintah tersebut telah digunakan oleh Himbara dalam menjalankan fungsi intermediasi dan penambahan likuiditas. Kebijakan ini sekaligus menjadi momentum bagi Himbara untuk menurunkan suku bunga.