Trump Larang Visa bagi Warga Sejumlah Negara

WASHINGTON DC, SENIN — Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penyaringan negara-negara yang warganya akan dilarang datang ke AS. Hal itu bagian dari perintah eksekutif Trump yang ia keluarkan ketika dilantik pada 20 Januari 2025. Perintah itu berjudul ”Melindungi AS dari Teroris Asing dan Lainnya”.

Trump menyuruh Departemen Luar Negeri, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung menelaah negara-negara yang dianggap berisiko bagi AS. Mereka harus melapor per 21 Maret 2025.

Sejauh ini, belum ada bocoran negara-negara yang masuk di dalam daftar larangan visa. Akan tetapi, media The New Arab, Minggu (9/3/2025) melaporkan, sejumlah mahasiswa Libya dicabut visanya oleh AS. Padahal, mereka sudah terbang ke AS.

Mereka diminta ke Kedutaan Besar AS di Tunis, Tunisia, untuk wawancara lebih lanjut. Hampir satu dekade terakhir, Kedutaan Besar AS di Libya ditutup.

Selain itu, beberapa negara di Timur Tengah melaporkan kedubes-kedubes AS di tempat mereka mengumumkan larangan penerbitan visa. Pencabutan izin juga diterapkan kepada orang-orang yang sudah di AS.

Surat kabar The New York Times mendapatkan bocoran dari dua pejabat pemerintah yang anonim. Negara-negara yang dilarang sama dengan di tahun 2017, yaitu Iran, Suriah, Libya, Yaman, Sudan, Korea Utara, Kuba, dan Venezuela.

Pada tahun 2025, kemungkinan besar Afghanistan dan Pakistan juga masuk daftar. Negara-negara ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu merah, oranye, dan kuning.

Merah adalah negara yang dianggap berbahaya oleh Trump. Warga negaranya sama sekali tidak boleh masuk AS. Afghanistan kemungkinan besar salah satunya.

Kategori oranye berarti visa ketat dan sangat terbatas, hanya boleh untuk urusan bisnis. Wisatawan dan imigran sama sekali tidak boleh. Pelamar visa bisnis wajib mengikuti wawancara langsung di Kedubes AS. Kemungkinan besar Pakistan masuk kategori ini.

Kategori kuning adalah negara-negara yang dianggap berisiko rendah. Mereka diberi waktu 60 hari menyelesaikan laporan kepada Pemerintah AS mengenai keketatan pemberian paspor, potensi jual beli kewarganegaraan, dan lain-lain.

Dewan Relasi Amerika-Islam (CAIR) mengeluarkan imbauan agar warga negara tersebut yang memiliki visa AS jangan bepergian keluar AS. Bagi yang sedang berada di luar AS diminta segera kembali.

”Segera kontak pengacara imigrasi untuk mengetahui hak-hak Anda. Selalu keluar rumah membawa semua surat resmi izin tinggal,” demikian bunyi imbauan CAIR. Organisasi itu juga mengecam tindakan Trump.

Sementara itu, Shawn Van Diver, Direktur AfghanEvac—organisasi nirlaba yang membantu para pencari suaka dari Afghanistan—kalang kabut. Ia membantu 200.000 warga Afghanistan di negara sendiri dan 51.000 warga Afghanistan di negara lain memperoleh suaka di AS.

”Mereka orang-orang yang membantu tentara AS di Afghanistan. Mereka dipersekusi Taliban. Tidak mungkin kami meninggalkan mereka,” kata Van Diver.

Menurut dia, orang-orang itu tersingkir dari kampung halaman begitu Taliban melakukan kudeta pada 2021. AS tidak boleh memunggungi, apalagi mengkhianati orang-orang yang telah berjasa membantu AS memerangi teroris.

Kantor Urusan Relokasi Warga Afganistan di bawah Deplu AS berusaha mengupayakan visa sebelum unit itu ditutup per April. Akan tetapi, kecil kemungkinan mereka berhasil melakukannya.

Zane Kerby, Direktur Travel Advisors, mengatakan ini kebijakan gila. ”Bisnis-bisnis legal di AS ataupun negara-negara sasaran hancur. Kita juga berisiko mendapat balasan dari negara sasaran ataupun sekutu mereka,” katanya, dikutip Travel Weekly.

Kerby mengkhawatirkan, jika pun warga AS tidak dilarang bepergian ke negara-negara yang diblokir oleh Trump, ada risiko wisatawan ataupun ekspatriat di sana menjadi sasaran kebencian warga lokal. Kebijakan ini meletakkan warga AS di luar negeri di posisi yang rentan.

Larangan visa bagi orang-orang dari negara berpenduduk mayoritas Muslim oleh Trump sebelumnya dibatalkan Presiden AS 2021-2025 Joe Biden. ”Ini kebijakan yang memalukan dan menodai nilai bangsa,” katanya.

Pejabat Kebijakan Muslim Advocates, Sumayyah Waheed, di Al Jazeera menjelaskan, walaupun negara-negara yang masuk daftar larangan resmi di masa jabatan pertama Trump ada delapan, penerapannya melebar melebihi jumlah itu. Warga Tanzania, Eritrea, Nigeria, Kirgistan, dan Myanmar juga tidak bisa melamar visa AS.

Data Muslim Advocates mencatat, periode Januari-Desember 2017 jumlah pencari suaka yang beragama Islam turun 94 persen. Di luar itu, 40.000 ditolak visa, baik untuk wisata, kuliah, bekerja, maupun kunjungan keluarga.

”Pengadilan memenangi gugatan kami dan 25.000 orang yang ditolak visanya sedang dalam proses diberikan,” kata Waheed.

Sementara itu, majalah The Nation menulis, cara Trump kali ini lebih kejam dibandingkan masa jabatan pertama. Ia melakukannya diam-diam guna memastikan kekuasaan eksekutif menjangkau legislatif, yudikatif, dan imigrasi. Trump dan pendukungnya menginginkan AS yang eksklusif bagi warga berkulit putih.

”Ke depan, pendidikan tinggi terdampak kebijakan rasialis. Berbagai studi akan mengalami kemunduran,” tulis The Nation. (Reuters)