Trump Ancam Tarif 100 Persen pada BRICS, Apakah RI Tetap Ingin Gabung BRICS?

WASHINGTON, MINGGU — Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100 persen pada negara-negara yang tergabung dalam aliansi BRICS jika mereka melemahkan dollar AS. Peringatan ini perlu diwaspadai Indonesia yang secara resmi telah mengajukan ketertarikan untuk bergabung dengan BRICS.

Ancaman Trump ditujukan kepada sembilan negara anggota BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. Sejumlah negara lain juga telah menyatakan minatnya untuk bergabung, termasuk Indonesia.

Trump menuntut komitmen BRICS untuk tidak menciptakan mata uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain sebagai pengganti dollar AS.

”Mereka akan menghadapi tarif 100% dan harus mengucapkan selamat tinggal pada penjualan ke Ekonomi AS yang luar biasa. Mereka dapat mencari ’orang bodoh’ lain. Tidak ada peluang bahwa BRICS akan menggantikan dollar AS dalam perdagangan internasional dan negara mana pun yang mencoba harus mengucapkan selamat tinggal kepada Amerika,” tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social, Sabtu (30/12/2024) waktu setempat atau Minggu (1/12/2024).

Pernyataan terbaru Trump itu muncul sebagai respons atas hasil pertemuan puncak BRICS yang diadakan di Kazan, Rusia, Oktober 2024. Dalam pertemuan itu antara lain dibahas peningkatan transaksi nondollar dan penguatan mata uang lokal.

Kelompok BRICS telah berkembang secara signifikan sejak didirikan pada tahun 2009. Semula anggotanya hanya Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kini, negara anggotanya meluas dengan bergabungnya Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pada tahun 2023 pernah mengusulkan pembentukan mata uang bersama di Amerika Selatan untuk mengurangi ketergantungan pada dollar AS.

Pertemuan puncak KTT BRICS di Kazan, Oktober lalu, menghasilkan deklarasi bersama yang mendorong terciptanya sistem pembayaran baru yang akan menawarkan alternatif bagi jaringan pengiriman pesan bank global, SWIFT.

Penggunaan mata uang BRICS dan jaringan perbankan di luar sistem berdenominasi dollar AS dapat memungkinkan negara-negara anggota seperti Rusia, China, dan Iran untuk menghindari sanksi Barat. Namun, peluang mata uang baru mungkin tipis karena perbedaan ekonomi dan geopolitik aliansi tersebut.

Presiden Rusia Vladimir Putin menuding AS menjadikan dollar sebagai senjata dan itu kesalahan besar. ”Bukan kami yang menolak menggunakan dollar, tetapi jika mereka tidak mengizinkan kami menggunakan (dollar), apa yang dapat kami lakukan? Kami terpaksa mencari alternatif lain,” ujarnya.

Penelitian menunjukkan bahwa peran dollar AS sebagai mata uang cadangan global utama tidak terancam dalam waktu dekat. Studi permodelan lembaga Atlantic Council untuk menilai posisi dollar AS sebagai mata uang cadangan global utama menyatakan bahwa dollar AS ”aman dalam jangka pendek dan menengah” dan terus mendominasi mata uang lainnya.

Mata uang dollar AS sejauh ini merupakan mata uang yang paling banyak digunakan dalam bisnis global dan berhasil melewati tantangan masa lalu untuk menjadi unggul seperti sekarang.

Negara-negara anggota BRICS dan negara-negara berkembang lainnya mengaku muak dengan dominasi AS atas sistem keuangan global. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), dollar AS mewakili sekitar 58 persen dari cadangan devisa dunia. Komoditas utama, seperti minyak bumi, sebagian besar masih dibeli dan dijual menggunakan dollar AS.

Dominasi dollar AS terancam dengan meningkatnya pangsa pendapatan domestik bruto (PDB) BRICS dan niat aliansi itu untuk berdagang dalam mata uang nondollar atau dedolarisasi.

Majalah Newsweek, mengutip Pemimpin Redaksi Russia in Global Affairs dan Ketua Presidium Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Fyodor Lukyanov, pernah menulis bahwa BRICS menarik bagi negara-negara di belahan bumi Selatan yang ”ingin memiliki berbagai pilihan untuk membangun hubungan politik dan ekonomi, bebas dari arahan dan mekanisme AS dan UE”.

Ancaman Trump dinilainya mungkin terbukti efektif jika tidak semua negara anggota BRICS memprioritaskan keanggotaan mereka di BRICS.

”Namun, BRICS akan memainkan peran yang semakin besar karena gerakan menuju diversifikasi tatanan dunia menguat. Dominasi satu kelompok akan semakin dijauhi,” kata Lukyanov.

Ancaman Trump untuk menjatuhkan tarif 100 persen bagi negara-negara anggota BRICS terkait isu dedolarisasi tersebut perlu dicermati Indonesia. Hal ini terkait keinginan Indonesia bergabung dengan perkumpulan itu.

Pada Oktober lalu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan ketertarikan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Kazan, Rusia, Oktober 2024.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa sikap Indonesia yang menyatakan ketertarikan (expression of interest) untuk bergabung dengan BRICS merupakan bagian dari pengejawantahan politik bebas aktif, yakni aktif pada semua blok, forum, dan berbagai agenda dunia.

Dalam pidatonya di Kazan, Sugiono menyampaikan bahwa minat bergabung Indonesia dengan BRICS karena keinginan untuk mendorong kemajuan dan kepentingan dari negara-negara berkembang di kawasan selatan (global south).

Presiden Prabowo Subianto kembali menyatakan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS secara resmi pada ajang Indonesia-Brazil Business Forum yang dilaksanakan di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11/2024).

Ancaman tarif terbaru Trump muncul setelah dia mengancam akan mengenakan tarif 25 persen pada semua barang yang diimpor dari Meksiko dan Kanada dan pajak tambahan 10 persen pada barang-barang dari China.

Ini upaya Trump untuk memaksa negara-negara tersebut berbuat lebih banyak untuk menghentikan aliran imigrasi ilegal dan narkoba ke AS. Sejak mengumumkan rencananya itu, Trump berbicara dengan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, tetapi keduanya memberikan pernyataan yang bertentangan.

Trump mengatakan, Sheinbaum setuju untuk menghentikan migrasi melalui Meksiko dan masuk ke AS serta menutup perbatasan Selatan. Namun, Sheinbaum membantah hal itu. Dia menegaskan kembali posisi Meksiko untuk tidak menutup perbatasan, tetapi membangun jembatan antara pemerintah dan rakyat.

Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bertemu dengan Trump di kediaman Trump di Mar-a-Lago, Florida. Trudeau hanya mengatakan, pertemuan sambil makan malam dengan Trump itu sangat produktif. (REUTERS/AP)