Trump Kembali Lempar Ancaman Tarif 100 Persen terhadap Negara-negara BRICS

WASHINGTON, JUMAT — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengulangi kembali ancamannya mengenakan tarif 100 persen kepada negara-negara anggota BRICS. Ancaman itu akan direalisasikan jika Rusia, China, dan negara anggota BRICS lainnya merealisasikan penggunaan mata uang non-dollar atau mata uang baru untuk transaksi perdagangan (dedolarisasi).

Indonesia per 6 Januari 2025 tercatat sebagai anggota penuh BRICS. Selain Rusia dan China, anggota BRICS lainnya adalah Brasil, India, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab.

”Kami akan meminta komitmen dari negara-negara yang tampaknya bermusuhan ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan dollar AS atau mereka akan menghadapi tarif 100 persen,” kata Trump melalui akun platform Truth Social, Kamis (30/1/2025).

Peringatan tersebut diunggah kembali menjelang berakhirnya tenggat kebijakan tarif atas Kanada dan Meksiko, Sabtu (1/2/2025).

Trump menegaskan, gagasan negara-negara BRICS untuk menjauh dari penggunaan mata uang dollar AS berakhir. ”Tidak ada kemungkinan bahwa BRICS akan menggantikan dollar AS dalam perdagangan internasional, atau di tempat lain. Dan, setiap negara yang mencoba (menggantikan dollar AS itu) harus mengucapkan ’halo’ kepada tarif dan ’selamat tinggal’ kepada Amerika!" katanya.

Merespons pernyataan Trump, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan, tidak ada pembahasan di kalangan negara-negara BRICS untuk menyiapkan mata uang sendiri. Yang ada adalah pembahasan untuk membuat platform investasi bersama.

”Bukan pertama kali ini saja Trump mengeluarkan pernyataan seperti itu. (Jadi), Itu bukan hal baru. Dulu pernah ada pernyataan-pernyataan tersebut saat dia masih berstatus presiden terpilih,” ujar Peskov.

”Intinya adalah BRICS tidak membahas soal menciptakan mata uang bersama, juga belum pernah membahasnya. BRICS membicarakan soal platform investasi bersama yang baru, yang memungkinkan investasi bersama di negara-negara ketiga, kerja sama investasi, dan lain-lain,” katanya.

”Sepertinya para ahli AS mungkin perlu menjelaskan agenda BRICS lebih detail kepada Bapak Trump,” lanjut Peskov.

Trump mengunggah kembali peringatannya soal wacana dedolarisasi, salah satu bahasan pada Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Kazan, Rusia, November 2024. Pemerintah Indonesia juga hadir pada KTT itu.

Sejak tahun 2022, Pemerintah Rusia telah mengembuskan wacana pembentukan mata uang BRICS dan mendapat dukungan sejumlah negara, termasuk Brasil.

Penggunaan mata uang tersendiri oleh negara-negara BRICS diyakini bermanfaat sebagai platform kerja sama baru di antara mereka, mulai dari efisiensi transaksi lintas batas hingga inklusi keuangan lebih besar yang dipandang akan mendorong integrasi ekonomi lebih baik.

Selama beberapa dekade, dollar AS menjadi mata uang yang mendominasi sistem perdagangan dan keuangan global serta menjadi mata uang cadangan banyak negara. Menurut catatan Federal Reserve AS, pada periode 1999-2019, mata uang dollar AS digunakan dalam 96 persen faktur perdagangan internasional di AS, 74 persen di kawasan Asia-Pasifik, dan 79 persen di seluruh dunia.

Data Atlantic Council, dollar AS dipakai dalam 88 persen pertukaran mata uang dan 59 persen semua cadangan mata uang asing yang dipegang bank sentral. Dengan status sebagai mata uang yang paling banyak digunakan untuk konversi dan sebagai patokan di pasar valas, dollar AS dipegang oleh hampir semua bank sentral di seluruh dunia.

Kantor berita Reuters pada 25 Juni 2024 menyebut, sanksi ekonomi AS dan negara-negara Barat lainnya terhadap Rusia menyebabkan Moskwa terus mendorong percepatan BRICS mengembangkan mata uang bersama. Atlantic Council menyebut, negosiasi seputar sistem pembayaran intra-BRICS baru pada tahap awal.

Akan tetapi, perjanjian bilateral ataupun multilateral (jika dibawa ke pertemuan para pemimpin BRICS) bisa menjadi dasar untuk merealisasikan mata uang BRICS tersendiri.

Sementara itu, Pemerintah Kanada dan Meksiko tinggal memiliki waktu kurang dari 24 jam sebelum Trump merealisasikan ancamannya, mengenakan tarif tinggi pada keduanya. China juga menghadapi ancaman tambahan 10 persen tarif dibandingkan dua negara tetangga AS itu.

Ancaman tersebut akan dianulir jika Kanada dan Meksiko menindak migran ilegal yang melintasi perbatasannya. Sementara China diminta menghentikan pasokan fentanil ke AS. Washington menduga fentanil yang beredar di negaranya berasal dari China. Beijing menepis tudingan tersebut.

Kanada menyebut hanya kurang dari 1 persen migran yang melintas dari wilayahnya menuju AS tidak memiliki kelengkapan dokumen.

Analis lembaga keuangan JP Morgan meyakini, kebijakan tarif Trump hanyalah alat tawar-menawar yang dipakai Gedung Putih untuk negosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas tiga negara, yakni AS, Kanada, dan Meksiko. Termasuk dalam proses negosiasi itu adalah pembubaran kesepakatan perdagangan bebas ketiganya.

”Itu bisa menjadi kejutan yang signifikan,” tulis analisis JP Morgan.

Wendong Zhang, asisten profesor di Universitas Cornell, mengatakan, Kanada dan Meksiko akan paling menderita ketika kenaikan tarif itu direalisasikan. ”Kanada dan Meksiko akan kehilangan masing-masing 3,6 persen dan 2 persen dari PDB (produk domestik bruto) riil. Sementara PDB riil AS akan rugi sebesar 0,3 persen,” katanya.

Tony Stillo, analis dari Oxford Economic, mengatakan, Kanada akan mengalami resesi jika bereaksi berlebihan pada kenaikan tarif tersebut. Begitu juga Meksiko.

Masih belum jelas apakah akan ada pengecualian kebijakan tarif pada komoditas tertentu, seperti minyak. Kedua negara, menurut laporan Congressional Research Service, memasok lebih dari 70 persen impor minyak mentah AS. Dari jumlah tersebut, 60 persen impor AS tersebut berasal dari Kanada saja.

Stilo mencatat, minyak yang dikirim dari Kanada kemudian dimurnikan di AS. Sejauh ini, Pemerintah AS belum menemukan sumber pengganti jika Kanada memilih melakukan tindakan balasan.

Menurut Peterson Institute for International Economics (PIIE), komoditas yang diimpor oleh AS dari kedua negara sebagian besar bebas bea atau dengan tarif sangat rendah secara rata-rata. Kenaikan tarif diyakini PIIE akan berdampak pada konsumen ritel ataupun konsumen industri.

Untuk mengurangi dampak pada warganya, Pemerintah Kanada menjanjikan akan memberikan subsidi keuangan kepada para pekerja dan pebisnis, seperti yang pernah dilakukan saat pandemi Covid-19. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga menyebut bahwa mereka akan melakukan balasan atas kebijakan tarif tersebut jika Trump benar-benar merealisasikannya.

Sementara itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yakin negaranya dapat menghindari pungutan tersebut. (AFP/REUTERS)