Sejak awal Januari 2025, pengecer dan pelaku UMKM di Balikpapan kesulitan mendapat elpiji 3 kilogram. Mereka butuh kepastian stok dan regulasi.
04 Feb 2025 19:46 WIB · Nusantara
Tabung elpiji 3 kilogram kosong menumpuk di salah satu warung di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/2/2025). Dua kardus disematkan pada tabung gas tersebut.
”Ubur-ubur ikan lele, gas kosong lele...”, begitu tulisan tangan tersemat dalam kardus tersebut. Kata ”lele” di akhir kalimat adalah sebutan gaul di Balikpapan untuk merujuk om atau paman.
Tak hanya itu, potongan kardus lain tersemat di sisi bawahnya, bertuliskan ”Gas kosong, tak baik galau”.
Halimatus (19), penjaga warung kelontong itu, mengatakan, bosnya yang memasang kardus dan kata-kata tersebut. Bosnya lelah melayani puluhan pelanggan yang bertanya soal ketersediaan gas setiap hari.
Bahkan, warungnya dituduh ikut menimbun elpiji 3 kilogram saat warga kesulitan mendapatkannya. Lantaran gerah dengan kondisi tersebut, ia sekalian saja mendeklarasikan kondisi kekosongan stok elpiji 3 kilogram di warungnya dengan memasang pengumuman tertulis di kardus.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/04/3a02f46c-db49-4b51-8133-37dd65c34095_jpg.jpg)
”Bos bilang biar jelas dan ndak ada yang bolak-balik tanya. Nanti kalau sudah ada stok gas elpiji 3 kilogram, baru kardusnya dicopot,” ujar Halimatus.
Ia menyebut gas subsidi mulai sulit didapatkan warung pengecer sejak awal Januari 2025. Hal itu membuat warung kehilangan pemasukan yang relatif lancar. Halimatus mencontohkan, setidaknya 20 tabung gas bersubsidi bisa habis terjual dalam dua sampai tiga hari.
Warungnya menjual elpiji dengan harga Rp 38.000-Rp 40.000 per tabung. Keuntungan yang didapat warung berkisar Rp 5.000-Rp 10.000 per tabung, tergantung harga dari agen yang bermitra dengan mereka. Pemilik warung biasanya hanya memesan lewat pesan singkat dan kemudian ada yang mengantar ke warung.
Memang tidak semua warga bergantung pada pengecer untuk mendapatkan elpiji bersubsidi. Yunas (29), pemilik warung makan di kawasan Gunung Guntur, tak pernah membeli ke pengecer. Bukan karena alasan lain, tapi warungnya memang dekat dengan agen atau pangkalan isi ulang elpiji 3 kilogram.
”Seperti biasa, setiap mengisi harus bawa KTP dan ada jatahnya. Hanya boleh isi satu tabung saja,” ujarnya saat ditemui.
Warga dan pelaku usaha mikro yang berhak untuk mendapatkan gas bersubsidi akan mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan.
Kendati demikian, ada sejumlah pelaku UMKM yang tetap bergantung pada pengecer. Joko Sugiarto (27), yang membantu keluarganya berjualan gorengan dan aneka minuman, mengatakan sudah beberapa hari belakangan sulit mendapat elpiji bersubsidi.
Terakhir, ia membeli elpiji 3 kilogram Rp 19.000 di pangkalan atau agen. Saat stok di agen habis, mereka membelinya di warung pengecer.
”Kalau di pengecer gelap, terakhir mahal betul karena sulit didapat. Ada yang Rp 60.000 per tabung,” katanya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/04/5c1c062e-7e31-4641-aeec-852f4fd86e62_jpg.jpg)
Firlian (32), pedagang jajanan salome (semacam bakso tusuk), berharap ada pengelolaan yang jelas terhadap elpiji bersubsidi. Beberapa hari ini, ia mesti mengurangi jam mangkal untuk berjualan. Sebab, waktunya digunakan untuk mencari tempat isi ulang gas.
”Biasanya sudah jualan dan keliling jam 09.00 pagi. Ini tadi baru buka jam 12.00 siang. Keliling dulu cari gas. Untung dapat di pangkalan,” katanya.
Setelah terjadi kelangkaan elpiji 3 kilogram, para pengecer diizinkan kembali menjualnya. Semua pengecer elpiji 3 kg yang telah terdaftar resmi di PT Pertamina berubah status menjadi subpangkalan.
”Jadi, mulai hari ini pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif (jual elpiji 3 kg) dengan nama subpangkalan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia saat meninjau pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).
Mendengar hal tersebut, Halimatus bekerja di warung pengecer berharap pemerintah menyosialisasikan kebijakan dengan jelas, mulai dari cara mendaftar, kebijakan harga, hingga distribusi.
”Jelas itu maksudnya kalau tidak boleh, diperjelas tidak boleh. Kalau boleh, kami diberitahukan syarat yang jelas, biar kami urus juga,” ujarnya.
Di Kota Bandung, Jawa Barat, sulitnya mencari elpiji 3 kg juga membuat rencana bisnis pedagang kecil berantakan. Jajang Rohmat (33), penjual kue surabi di Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, tidak tenang berjualan. Dia cemas. Gas elpiji 3 kg miliknya semakin menipis.
”Kalau gas elpiji habis, saya hanya bisa jualan setengah hari. Pendapatan pasti berkurang drastis,” kata Jajang.
Biasanya, Jajang membeli gas pada Yaya Sudarya (69), agen resmi elpiji 3 kg di Kelurahan Antapani Kidul. Kios milik Yaya tidak jauh dari tempat berjualannya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/02/04/db88c05a455ac59ddacc01fb33cfff7e-IMG_20250203_151834.jpg)
Akan tetapi, pasokan gas 3 kg milik Yaya juga tidak banyak. Jika sebelumnya pelanggannya hanya di sekitar kios, kini pembeli datang dari sejumlah daerah di Kecamatan Antapani.
”Sekarang, sehari sudah ada 20 orang yang datang. Padahal, saya hanya dijatah 100 tabung untuk seminggu,” katanya.
Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Ronny Ahmad Nurudin memastikan bahwa persediaan elpiji 3 kg di Kota Bandung aman.
Kesulitan warga mendapat elpiji lebih disebabkan aturan baru per 1 Februari 2025 tentang larangan pengecer menjual elpiji 3 kg kepada konsumen. Akibatnya, warga yang biasa membeli gas ke warung harus datang ke pangkalan.
Kendati stok aman, Ronny akan terus memantau kondisi di lapangan. ”Kami selalu berusaha agar warga bisa memperoleh kebutuhannya dengan lancar. Jika ada kekurangan stok, tentu kami akan berkoordinasi dengan Pertamina,” ujarnya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Bandung, Acuviarta Kartabi, mengatakan, tata kelola distribusi elpiji 3 kg tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Melibatkan kebutuhan banyak orang, praktik distribusi hal vital ini membutuhkan sosialisasi yang mendalam.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/02/04/6b75f61a96bcb8a3859f69aeed564ef5-IMG_20250204_085356.jpg)
Ia menilai, kebijakan pengurangan bahan bakar rumah tangga bersubsidi jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada perekonomian di Indonesia. Warga dan pelaku usaha mikro yang berhak untuk mendapatkan gas bersubsidi akan mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan.
”Gas elpiji 3 kg adalah bahan bakar rumah tangga yang termasuk dalam salah satu komponen inflasi. Jika pasokannya semakin terbatas, maka harga gas di pasaran akan meningkat dan memicu terjadinya inflasi,” kata Acuviarta.
Bagi sebagian besar kalangan, perkara distribusi elpiji 3 kg ini bukan hal sepele. Kenyataannya, ada banyak rencana hingga perhitungan bisnis yang terganggu hingga berujung berantakan karena sulitnya mendapatkan elpiji 3 kg.
Penulis:
Sucipto, Fabio Maria Lopes Costa, Cornelius Helmy HerlambangEditor:
Cornelius Helmy Herlambang