Uji Coba Rute Baru Transjabodetabek, Kikis Ketimpangan Jakarta dan Aglomerasi

JAKARTA, KOMPAS — Calon rute baru Transjabodetabek mulai diuji coba. Kehadirannya dinanti karena diharapkan mengikis ketimpangan transportasi umum antara Jakarta dan Bogor, Depok, Tangerang, serta Bekasi.

Transjabodetabek merupakan salah satu perluasan layanan Transjakarta yang sudah menjangkau 10 rute. Cakupan tersebut bakal bertambah setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan enam rute baru, yaitu PIK 2-Pluit, PIK 2-Jembatan Baru, Kota Wisata-Cawang via Jatiasih, Alam Sutera-Blok M, Binong-Grogol, dan Jatijajar-Kampung Rambutan.

Beberapa rute, seperti Alam Sutera–Blok M dan Kota Wisata–Cawang via Jatiasih, bahkan sudah mulai diuji coba. Mobilitas warga Jabodetabek diharapkan akan semakin mudah dan terjangkau.

”Akhirnya ada transportasi umum dekat rumah,” kata Arya (19) pada Sabtu (15/3/2025) setelah mengetahui uji coba rute Kota Wisata–Cawang via Jatiasih.

Selama ini, ia mengandalkan kendaraan pribadi untuk bepergian lantaran terbatasnya angkutan umum di antara rute tersebut. Untuk naik angkot, misalnya, mahasiswa ini mesti naik ojek ke titik pemberhentian dan bisa menunggu hingga lebih dari 30 menit.

”Sejauh ini transportasi umum di Bekasi itu sangat minim. Harus ke daerah yang tersedia dan itu jauh, terutama yang rumahnya di daerah Galaxy dan Komsen (Jatiasih dan sekitarnya),” kata Arya.

Satu harapan Arya. Tidak ada hambatan perizinan ataupun protes terhadap rute Kota Wisata-Cawang via Jatiasih sehingga warga lebih mudah bepergian, seperti di 10 rute yang sudah ada.

Rute eksisting Transjabodetabek mencakup S21 Ciputat-CSW, S22 Ciputat-Kampung Rambutan, T11 Poris Plawad-Petamburan, T12 Poris Plawad-Juanda, dan SH1 Kalideres-Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian, B11 Sumarecon Bekasi-Cawang, B21 Bekasi Timur-Cawang, D11 Depok-Cawang Sentral via Cibubur, D21 Universitas Indonesia-Lebak Bulus, dan S11 BSD-Jelambar.

Seluruh rute baru Transjabodetabek akan diuji coba setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Namun, jadwal operasionalnya masih belum ditentukan.

Hal itu diutarakan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph ketika dihubungi Selasa siang. Sebagai contoh, rute Jatijajar-Kampung Rambutan masih menunggu persetujuan dari BPTJ.

”Sejauh ini penugasan ke kami untuk melakukan uji coba dulu,” ujar Daud.

Di samping itu, ada sejumlah usulan dari wilayah aglomerasi yang dihimpun terkait usulan 6 rute baru ini. Pemkot Tangerang Selatan mendukung operasional rute S11 BSD-Jelambar dan membantu proses rekomendasi teknis.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyetujui rute Alam Sutera-Blok M asalkan ada nota kesepahaman antara Transjakarta dan Alam Sutera. Kemudian, melakukan survei bersama untuk persiapan rute dan sosialisasi ke masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Depok juga menyetujui rute Jatijajar-Kampung Rambutan dengan catatan harus melintasi jalan nasional di Jalan Raya Bogor. Sama halnya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang setuju adanya rute Kota Wisata-Cawang via Jatiasih jika mendapat persetujuan dari BPTJ, serta rute Transjabodetabek tidak tumpang tindih dengan transportasi umum lainnya.

”Kota Wisata-Cawang via Jatiasih masih dalam kajian tetapi kami berharap konektivitas dan integrasi pelayanan angkutan umum dari Jakarta ke aglomerasi meningkat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Agus Ridho secara terpisah.

Agus meminta pemerintah pusat untuk memperkuat kerja sama antardaerah dalam kawasan Jabodetabek. Kerja sama dalam perencanaan, pembangunan, pemantauan, dan evaluasi ini akan mempermudah ataupun mempercepat perluasan layanan transportasi umum.

Permintaan Agus itu selaras dengan hasil Studi Integrasi Transportasi Publik Jabodetabek pada tahun 2024 oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia dan UK Partnering for Accelerated Climate Transitions.

Hasil studi menunjukkan pengembangan transportasi umum di Jabodetabek tidak merata sebab tergantung pada prioritas dan kapasitas keuangan tiap-tiap daerah. Alhasil, Jakarta melesat jauh meninggalkan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Jakarta, misalnya, punya Transjakarta dan mikrotrans atau kerap disebut Jaklingko yang cakupannya lebih dari 90 persen. Warga juga punya moda pilihan lain, kereta rel listrik (KRL), MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek. Sebaliknya wilayah tetangga lebih banyak bertumpu pada KRL.

Tingkat layanan, seperti perbedaan tarif transportasi umum antarwilayah turut membuat adanya rute perjalanan yang tidak menarik bagi masyarakat. Hal ini ditambah dengan tidak terpadunya titik transit karena wewenang parsial oleh tiap pemangku kepentingan dan tidak adanya kewajiban untuk berkoordinasi antardaerah.

Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua E Sitanggang menuturkan, integrasi transportasi umum meliputi kelembagaan, pelayanan, dan tarif. Dalam kota Jakarta sudah berjalan dengan baik, tetapi perlu memastikan aksesibilitas warga dari luar kota, termasuk wilayah aglomerasi.

Salah satu contohnya ialah komuter dari Tangerang Selatan menuju ke dalam kota via Lebak Bulus. Di situ ada Transjakarta, mikrotrans, dan MRT Jakarta.

Kawasan transit ini membutuhkan konektivitas fisik dan keberadaan papan petunjuk arah yang cermat. Jika tidak, akan membingungkan penumpang.

Hasil studi menunjukkan pengembangan transportasi umum di Jabodetabek tidak merata sebab tergantung pada prioritas dan kapasitas keuangan tiap-tiap daerah. Alhasil, Jakarta melesat jauh meninggalkan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Selain itu, penumpang yang keluar dari stasiun MRT hanya punya pilihan berjalan kaki untuk menuju ke angkot. Bahkan, membahayakan pada jam-jam sibuk karena lalu lintas yang padat.

Untuk diketahui, angkot tidak dapat mendekati halte di tepi jalan karena khusus untuk Transjakarta. ”Integrasi dapat dilakukan apabila sudah ada lembaga yang dapat mengintegrasikan keseluruhan aspek integrasi tersebut. Ini untuk menjamin ketersediaan dan kenyamanan transportasi umum untuk masyarakat Jabodetabek dan tentunya dapat mendorong ketercapaian modal share (pengguna) transportasi publik mencapai 60 persen,” kata Gonggomtua.