Tak Seperti Indonesia, Vatikan Tolak Gabung Dewan Perdamaian

VATIKAN, RABU — Menjelang pertemuan perdana Dewan Perdamaian, semakin banyak pihak yang menolak. Pertemuan itu akan menjadi panggung besar bagi Indonesia dalam diplomasi penyelesaian isu Palestina.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memastikan pertemuan akan digelar pada Kamis (19/2/2026) di Donald J Trump Institute of Peace, Washington DC, AS. Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah kepala pemerintahan negara lain telah berada di Washington DC untuk ikut pertemuan itu.

Agenda pokok pertemuan, menurut Trump, adalah pengumuman komitmen pendanaan setidaknya 5 miliar dolar AS untuk Gaza. Selain itu, ada juga pembahasan soal pengerahan ribuan anggota Pasukan Stabilitasi Internasional atau ISF ke Gaza. ISF akan menjaga keamanan dan kedamaian Gaza.

Selain Indonesia, belum ada negara menyatakan soal pengiriman pasukan. Sejumlah pihak menyebut, berbagai negara memantau pengerahan dari Indonesia.

Padahal, pada pejabat AS telah mendekati berbagai negara untuk mengirimkan pasukan dalam kerangka ISF. Media Pakistan, Dawn, melaporkan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Jenderal Besar Asim Munir dilaporkan membahas pengiriman itu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, pekan lalu, di Jerman.

Pakistan dan sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim sejauh ini terutama menolak mengirimkan pasukan jika ada peran tempur. Penolakan lain terkait klausul pelucutan senjata terhadap kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina.

Keterlibatan mereka semakin rumit di tengah keagresifan Israel mempercepat perampasan lahan di Tepi Barat dan kelanjutan serangan di Gaza. Ulah Israel itu mengikis peluang perwujudan negara Palestina merdeka.

”Masih belum jelas apakah Dewan Perdamaian dapat mewujudkan perdamaian. Tidak adanya perwakilan Palestina di Dewan menimbulkan pertanyaan tentang legitimasinya. Jika pihak utama dalam masalah ini dikecualikan, bagaimana ini akan memajukan proses perdamaian atau menciptakan masa depan pasca-konflik bagi rakyat Gaza?” kata mantan Duta Besar Pakistan di Washington DC, Maleeha Lodhi, seperti dikutip Dawn.

Ia menyebut proyek Dewan Perdamaian sebagai wujud kolonial. ”Setengah dari negara-negara yang diundang untuk menjadi anggota tidak bergabung dengan badan tersebut. Sebab, mereka memiliki keberatan tentang peran, legalitas, dan efektivitasnya, serta pretensi Trump untuk mengubahnya menjadi badan paralel dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa,” ujarnya.

Isu soal PBB menjadi perhatian Vatikan. Hal itu menjadi salah satu alasan Vatikan tak bergabung dengan Dewan Perdamaian. ”Takhta Suci tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian karena sifat khususnya, yang jelas berbeda dengan negara-negara lain,” ujar Menteri Luar Negeri Vatikan Kardinal Pietro Parolin.

Ada kekhwatiran, menurut Kardinal Parolin, Dewan Perdamaian dibuat untuk menyaingi dan melemahkan PBB. ”Di tingkat internasional, PBB yang seharusnya mengelola situasi krisis ini. Ini adalah salah satu poin yang telah kami tekankan,” katanya.

Vatikan, salah satu kekuatan moral penting di panggung internasional, menjadi penolak terbaru atas Dewan Perdamaian. Sebelumnya, para sekutu AS di Eropa telah menolak bergabung dengan dewan tersebut.

Kritik Vatikan tak cuma bersumber dari sekitar Alun-alun Santo Petrus. Dari Jerusalem, kritik dilontarkan oleh Patriak Latin, Kardinal Pierbattista Pizzaballa. ”Apa pendapat saya tentang Dewan Perdamaian? Saya pikir itu adalah operasi kolonial: pihak lain memutuskan untuk Palestina,” kata Kardinal Pizzaballa, menurut laporan surat kabar Italia, Il Sole 24 Ore.

Kardinal Pizzaballa juga mengomentari undangan yang diberikan kepada Vatikan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian serta syarat biaya sebesar 1 miliar dolar AS untuk kursi tetap di dewan. ”Mereka meminta kami untuk bergabung. Saya tidak pernah memiliki satu miliar (dolar). Akan tetapi, yang terpenting, ini bukan tugas Gereja: Ini adalah sakramen, martabat pribadi,” ujarnya.

Dalam wawancara dengan OSV News, Senin (16/2/2026), Duta Besar Palestina untuk Takhta Suci Issa Kassissieh menyampaikan tanggapannya terkait kritikan Kardinal Pizzaballa. Kassissieh mengatakan, Kardinal telah melihat langsung kehancuran, penderitaan, dan situasi bencana di Gaza, yang merupakan bagian dari negara Palestina di masa depan.

”Kardinal Pizzaballa ingin menekankan bahwa setiap inisiatif tidak akan berhasil tanpa keterlibatan rakyat Palestina sendiri dan perwakilan mereka,” kata Kassissieh.

”Beliau mencoba menekankan bahwa untuk berhasil dan tidak gagal, seperti setiap kali, sejak awal, harus meletakkan dasar yang tepat untuk proses yang konstruktif dan kredibel,” imbuh Kassissieh.

Menurut Kassissieh, Kardinal Pizzaballa berbicara ”atas dasar tanggung jawab moral terhadap komunitas dan rakyatnya.” Hal itu harus dianggap sebagai ”pesan yang kredibel”, yang bertujuan untuk memastikan bahwa ”kita tidak salah arah.”

Di Eropa, tak semua seutuhnya menolak terlibat Dewan Perdamaian. Italia dan Uni Eropa (UE) memutuskan mengirimkan pemantau ke pertemuan Kamis. ”Seberapa jauh Anda bersedia untuk menyenangkan Trump? Anda telah menjawab pertanyaan ini: bergegas ke istana presiden Amerika kapan pun dan untuk alasan apa pun,” kata Giuseppe Provenzano, anggota parlemen dari Partai Demokrat sayap kiri tengah, selama debat di parlemen dengan Menlu Antonio Tajani.

Sementara anggota kubu tengah di parlemen, Riccardo Magi mengkritik, ”Dewan Perdamaian tidak didasarkan pada demokrasi, tetapi pada kesombongan. (Dewan Perdamaian) juga tidak didasarkan pada hukum, tetapi pada bisnis.”

Kritikan itu merujuk pada rencana AS untuk membangun menara hunian dan resor tepi laut di wilayah Palestina tersebut. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menolak kritik tersebut. Ia mengatakan, sejauh ini belum ada alternatif yang muncul dari rencana Trump untuk Gaza.

Adapun Juru Bicara UE, Guillaume Mercier, mengatakan, Komisaris Eropa untuk Mediterania, Dubravka Suica, akan menuju Washington untuk mewakili UE dalam pertemuan hari Kamis.

”Dia akan berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Perdamaian untuk bagian khusus yang didedikasikan untuk Gaza. Izinkan saya menekankan bahwa Komisi Eropa tidak menjadi anggota Dewan Perdamaian,” kata Mercier.

Mercier menambahkan, komisioner UE berpartisipasi sebagai bagian dari ”komitmen jangka panjang UE” untuk implementasi gencatan senjata Gaza. Partisipasi pejabat UE juga untuk mendukung rekonstruksi dan pemulihan pasca-perang di Gaza.

Terkait penolakan beberapa negara Uni Eropa untuk bergabung, mereka juga menyampaikan kekhawatiran tentang dewan bentukan Trump tersebut. ”Kami masih memiliki sejumlah pertanyaan mengenai beberapa elemen dalam Dewan Perdamaian: pertama, mengenai ruang lingkupnya; kedua, mengenai tata kelolanya; dan ketiga, kesesuaiannya dengan Piagam PBB,” kata Juru Bicara Uni Eropa Anouar El Anouni.

Selain Italia dan UE, ada Siprus, Yunani, dan Romania yang mengirimkan pemantau.

Adapun diplomat Bulgaria, Nickolay Mladenov, menjadi pejabat di struktur Dewan Perdamaian. Ia dijadwalkan bertemu dengan para menlu anggota UE, pekan depan, untuk membahas Dewan Perdamaian.

Sejauh ini, baru Indonesia yang memastikan akan mengirimkan pasukan. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Donny Pramono menyebut, sebanyak 1.000 prajurit TNI AD siap berangkat ke Gaza pada April 2026. Dalam rapat 12 Februari 2026 di Markas Besar TNI disebut, TNI akan mengirimkan 8.000 prajurit ke Gaza.

Markas Besar TNI merencanakan semua 8.000 prajurit siap berangkat pada Juni 2026. Kepastian tanggalnya menunggu keputusan Pemerintah RI dan mekanisme internasional.

Belum ada kejelasan Indonesia akan mengikuti mekanisme internasional apa untuk pengiriman pasukan tersebut. Meski berawal dari resolusi Dewan Keamanan PBB, Dewan Perdamaian dan ISF dinilai semakin jauh dari kerangka PBB.

Sementara Hamas menekankan belum ada harapan dari upaya Trump soal Gaza. Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus menuntut pelucutan total kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina.

Di sisi lain, tak ada upaya serius menghentikan serangan brutal Israel di Tepi Barat dan Gaza. ”Bagaimana pelucutan senjata dapat dibahas, sementara (hampir) 60 persen Jalur Gaza tetap diduduki oleh Israel?” kata Basem Naim, salah satu petinggi pemimpin senior Hamas.

Sejak gencatan senjata kembali diberlakukan pada Oktober 2025, Israel telah menewaskan lebih dari 600 warga Gaza. Serangan Israel juga melukai 1.600 warga Gaza.

Setidaknya 1.600 lainnya terluka akibat penembakan, tembakan, dan serangan udara Israel. ”Perang genosida terhadap Jalur Gaza masih berlangsung—melalui pembunuhan, pengusiran, pengepungan, dan kelaparan—yang belum berhenti hingga saat ini,” kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem.

Oleh karena itu, ia mendesak fokus utama dan pertama Dewan Perdamaian seharusnya soal penghentian serangan Israel. Ia juga menyebut, anggota Komite Nasional untuk Pemerintahan Gaza (NCAG) tidak kunjung bisa bekerja. Sebab, Israel menghalangi pejabat dan staf NCAG masuk Gaza.

Israel juga masih terus mengepung Gaza. ”Kami menyerukan pencabutan pengepungan di Gaza dan pembukaan perbatasan, dan tidak puas dengan pembukaan sebagian dan minimal,” ujarnya, seperti dikutip AlJazeera.

Sementara Naim menegaskan, Hamas tak akan pernah setuju pelucutan senjata dan demiliterisasi sepihak. Hamas mau merundingkan pelucutan hanya jika Israel berkomitmen berhenti menyerang Gaza. Perundingan juga harus mengarah pada upaya serius memerdekakan Palestina sepenuhnya.

”Perjuangan Palestina dan senjatanya adalah hak yang sah, dan pelucutan senjata ditolak dan tidak akan diterima oleh Palestina mana pun. Masalah ini pada dasarnya bersifat politis, bukan berbasis keamanan, dan solusinya terletak bukan pada senjata perlawanan, melainkan pada [mengakhiri] pendudukan zionis. Gaza bukanlah proyek real estat; itu adalah bagian integral dari tanah air Palestina,” ujarnya. (AP/AFP)