Wacana Pembelian Kapal Induk, Belajar dari HTMS Chakri Naruebet Thailand

Rencana Indonesia membeli kapal induk pada tahun 2025 telah mengemuka. Jika benar-benar diwujudkan, Indonesia akan menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang bakal mengoperasikan kapal induk. Jauh sebelumnya, Thailand merupakan negara pertama di kawasan yang membeli dan mengoperasikan kapal induk.

Menurut Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali, rencana pembelian kapal induk masih dalam pengkajian. ”Tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk kepentingan OMSP (operasi militer selain perang) terutama, ya,” kata Ali pada Kamis (6/2/2025).

Pada kesempatan terpisah, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Frega Wenas mengatakan, rencana pembelian kapal induk tersebut dilatarbelakangi kondisi geografis Indonesia yang berbentuk negara kepulauan yang sering mengalami bencana alam. Kapal induk dinilai dapat menjadi sarana yang memudahkan untuk memberikan bantuan secara lebih cepat.

Menurut Frega, yang dimaksud dengan kapal induk tersebut bukanlah kapal induk berdimensi panjang yang memiliki landasan pacu untuk menerbangkan pesawat tempur. Akan tetapi, kapal induk ini lebih pada kapal yang memungkinkan untuk short take off and vertical landing (STOVL), seperti helikopter, yang berguna untuk mengangkut logistik ketika terjadi bencana.

Indonesia juga tidak merencanakan kapal induk ini untuk proyeksi kekuatan ke luar wilayah Indonesia. ”Semua masih dalam kajian. Salah satu opsinya memang LHD, landing helicopter dock,” kata Frega.

Alasan kebutuhan kapal induk sebagai sarana tanggap darurat ketika terjadi bencana alam tersebut sama persis dengan yang dilakukan Angkatan Laut Kerajaan Tahiland atau Royal Thai Navy. Pada 1989 Thailand dihantam topan Gay. Bencana itu dilaporkan menelan 458 korban jiwa dan berdampak bagi 154.000 jiwa. 

Pada fase tanggap darurat, Royal Thai Navy disebut mengalami kesulitan ketika berupaya penyelamatan karena tidak ada kapal yang mampu menerjang ombak besar selama topan Gay menerjang Teluk Thailand. Belajar dari bencana tersebut, disusunlah rencana untuk membeli sebuah kapal induk. 

Pada 1992, HTMS Chakri Naruebet yang bernomor lambung 911 mulai dibangun dengan investasi sekitar 285 juta dollar AS. Kapal tersebut dibangun dengan model kapal induk Angkatan Laut Spanyol pada masa itu, Principe de Asturias, di galangan kapal Bazán, Spanyol. 

Pembangunan HTMS Chakri Naruebet berlangsung selama lima tahun dan diserahkan kepada Royal Thai Navy pada 1997. Nama ”Chakri Naruebet” berarti ”Demi Kedaulatan Dinasti Chakri”. Namun, operasional kapal induk ini tersendat karena krisis keuangan yang melanda Thailand sebagaimana juga melanda negara-negara di Asia.

HTMS Chakri Naruebet memiliki panjang 182,6 meter, lebar 22,5 meter, berat 11.485 ton, dan mampu menampung 62 perwira, 393 pelaut, 146 awak pesawat, beserta 675 pesonel marinir. Kapal ini digerakkan dengan kombinasi dua turbin gas GE LM2500 dan mesin diesel Bazán-MTU 16V1163 TB83. Kapal ini memiliki jangkauan operasi 10.000 mil laut atau sekitar 19.000 km dengan kecepatan 12 knot.

Meski disebut kapal induk, HTMS Chakri Naruebet bisa dibilang merupakan kapal induk terkecil di dunia. Bandingkan dengan kapal induk kelas Nimitz yang dioperasikan Angkatan Laut Amerika Serikat sejak 1975 yang memiliki panjang 333 meter dan bobot 100.000 ton. Kapal induk AS kelas Nimitz digerakkan dengan tenaga nuklir dan mampu mengangkut 90 pesawat tempur dan helikopter, serta diawaki 6.000 personel.

HTMS Chakri Naruebet juga masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kapal induk lannya. Bandingkan dengan kapal induk Angkatan Laut Perancis yang baru-baru ini buang sauh di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yakni kapal induk Charles de Gaulle (R91). Kapal induk tersebut memiliki panjang 261,5 meter, lebar 64,36 meter dan berat 42.000 ton. Kapal yang mulai dibangun pada 1989 dan mulai beroperasi pada 2001 tersebut diawaki 1.350 personel dan mengangkut 600 penerbang.

HTMS Chakri Naruebet dirancang untuk mengoperasikan pesawat Sea Harrier “Matador” V/STOL dan helikopter S-70 Seahawk. HTMS Chakri Naruebet dapat membawa 6 pesawat AV-8S Matador V/STOL ditambah 4 sampai 6 unit helikopter S-70B Seahawk.

Untuk itu, Thailand pernah membeli bekas pakai Spanyol 7 unit pesawat Matador ditambah 2 pesawat latih TAV-8S. Namun, karena kesulitan mencari suku cadang dan tingginya biaya operasional, seluruh pesawat Matador tersebut dihapuskan seluruhnya pada 2006.

HTMS Chakri Naruebet pernah dioperasikan untuk misi penyelamatan dan misi kemanusiaan. Beberapa di antaranya adalah misi penyelamatan ketika terjadi gempa bumi di Samudera Hindia pada 2004 silam dan ketika trjadi banjir di Thailand pada 2010 dan 2011.

Dikutip dari laman Bangkokpost.com, HTMS Chakri Naruebet lebih banyak bersandar di dermaga. Sebab, untuk menjalankannya saja diperlukan sekitar 2 juta baht Thailand atau sekitar Rp 958,6 juta. Lalu, untuk keperluan latihan selama 3 hari, Royal Thai Navy harus merogoh kocek 1 juta baht Thailand. Latihan itu setidaknya dilakukan sebulan sekali.

Karena biaya operasional yang tinggi, Royal Thai Navy membatasi penggunaan HTMS Chakri Naruebet hanya untuk misi kemanusiaan dan tanggap bencana, serta latihan angkatan laut. Kapal tersebut lebih ditempatkan di Pangkalan Angkatan Laut Sattahip sebagai obyek wisata. 

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, ketika dihubungi, pada Rabu (12/2/2025), berpandangan, sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan luas, Indonesia membutuhkan kapal yang mampu berfungsi sebagai pusat komando, rumah sakit terapung, dan pangkalan udara bergerak.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, saat ini TNI AL sudah memiliki beberapa kapal berspesifikasi Landing Platform Dock (LPD) kelas Makassar, seperti KRI Makassar (590), KRI Surabaya (591), KRI Banjarmasin (593), serta kapal Landing Helicopter Dock (LHD) terbaru, KRI dr Radjiman Wedyodiningrat (992).

Kapal-kapal tersebut memiliki kemampuan membawa helikopter dalam jumlah lebih banyak, serta mendukung operasi pendaratan amfibi dan bantuan kemanusiaan secara lebih efektif. Dengan keberadaannya, urgensi memiliki kapal induk masih dapat dipertimbangkan ulang.

"Maka untuk kondisi sekarang, mungkin kita perlu tapi tidak mendesak. Tapi, dari sisi kegunaan kita sudah punya beberapa kapal yang bisa memenuhi kebutuhan itu," terang Khairul.

Hal lain yang patut dipertimbangkan adalah doktrin pertahanan Indonesia yang berorientasi pada sistem Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Doktrin itu menitikberatkan pada pengamanan wilayah daripada proyeksi kekuatan ke luar negeri. Oleh karena itu, menurut Khairul, kalau pun muncul kemungkinan pengadaan kapal induk di masa depan, opsi yang lebih realistis bukanlah kapal induk konvensional, melainkan kapal induk ringan atau kapal amfibi serbaguna (LHD/LHA), seperti yang dimiliki Australia dan Jepang. 

Menurut Khairul, pengadaan dan operasional kapal induk HTMS Chakri Naruebet milik Royal Thai Navy bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli kapal induk. Sebab, kapal induk tidak hanya mahal dalam pengadaannya, tetapi juga dalam operasional dan pemeliharaan. Dengan anggaran pertahanan yang masih terbatas, Indonesia dinilai mesti lebih memprioritaskan penguatan armada kapal selam, fregat, dan sistem pertahanan udara.

Tidak hanya itu, sambung Khairul, pengoperasian kapal induk juga memerlukan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mencukupi. Saat ini, Indonesia belum memiliki galangan kapal dan fasilitas pemeliharaan yang mampu menangani kapal induk besar. Selain itu, sumber daya manusia yang terlatih untuk mengoperasikan kapal induk juga masih terbatas. Belum lagi Indonesia akan tergantung pada teknologi asing karena tidak memiliki kemampuan untuk membangun kapal induk sendiri. 

"Jadi, kita bicara soal efektivitas, antara kebutuhan riil dengan prioritas anggaran. Selain itu juga diperlukan biaya infrastruktur dan pendukungnya, serta persoalan doktrin dan kesiapan SDM. Banyak hal yang harus jadi pertimbangan. Jadi saya kira jangan dulu lah," ujarnya.

Kapal induk bukan sekadar persoalan membeli dan memiliki. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan dan dipersiapkan, mulai dari doktrin militer, anggaran, hingga sumber daya manusia. Apakah siap?