Warga Terdampak Konflik Bersenjata, Pemkab Intan Jaya Tetapkan Status Tanggap Darurat

JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menetapkan status tanggap darurat di lokasi kontak senjata personel TNI dengan kelompok kriminal bersenjata yang menyebabkan ribuan warga sipil terdampak. Terkait konflik ini, Pemkab Intan Jaya mengharapkan bantuan dana dan sosial untuk penanganan warga yang menjadi korban.

Dalam keterangannya, Bupati Intan Jaya Aner Maisini menyatakan, wilayahnya saat ini sedang menghadapi peningkatan konflik bersenjata. Status tanggap darurat bencana non-alam ditetapkan selama 14 hari (14-27 Mei 2025).

Pemkab Intan Jaya telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk melibatkan masyarakat dalam evakuasi dan pencarian korban akibat konflik bersenjata di Distrik Sugapa dan Distrik Hitadipa.

”Untuk mendukung kelancaran seluruh proses pencarian dan evakuasi, maka pemerintah menetapkan status tanggap darurat. Selanjutnya, sekiranya bapak Gubernur (Papua Tengah) membantu Pemkab Intan Jaya menangani permasalahan ini dalam bentuk dana hibah dan bantuan sosial, mengingat kemampuan keuangan yang terbatas di tengah konflik bersenjata yang terus menerus terjadi,” kata Aner dalam keterangan yang diterima Kompas, Kamis (15/5/2025).

Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya Asir Mirip menyatakan, ada dua kampung yang terdampak langsung dari konflik ini. Kedua kampung itu adalah Kampung Ndugusiga, Distrik Sugapa, yang memiliki warga sekitar 1.300 jiwa dan Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, memiliki warga sekitar 1.500 jiwa.

Hingga saat ini, bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan belum bisa diturunkan. Adapun pada Kamis siang waktu setempat, Pemkab Intan jaya telah mengirim tim untuk menuju lokasi menggunakan kendaraan sepeda motor.

”Untuk bantuan, masih terkendala karena harus menunggu lewat penerbangan. Kami di kabupaten tetap akan menyalurkan. Namun, kami juga berharap bantuan dari Pemprov (Papua Tengah),” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Intan Jaya, warga sipil terdampak secara fisik dan harta benda karena kontak tembak, Selasa dan Rabu (13-14/5/2025). Dua warga yang terluka tersebut ibu dan anak, yakni Junite Janambani dan Minus Jegeseni.

Asir turut membagikan foto korban warga sipil yang diterimanya. Junite terkena peluru menembus lengan hingga bagian dada. Namun, dia hanya mendapat perawatan terbatas dan masih berada di kampung. Sementara itu, anaknya, Minus Jegeseni, terkena peluru di telinga. Minus telah dievakuasi ke Mimika.

Untuk bantuan masih terkendala karena harus menunggu lewat penerbangan. Kami di kabupaten tetap akan menyalurkan. Namun, kami juga berharap bantuan dari Pemprov (Papua Tengah).

Sementara itu, laporan TNI menyebutkan, kontak senjata di Intan Jaya merupakan bentuk penindakan kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker. TNI mengklaim menembak mati 18 anggota itu. Selain itu, TNI merebut dua pucuk senjata api, puluhan butir amunisi, serta senjata tradisional.

Kepala Satgas Media di Operasi Habema Letnan Kolonel (Inf) Iwan Dwi Priharartono mengatakan, operasi ini terjadi sejak Selasa dini hari hingga Rabu pagi. Operasi dilakukan di sejumlah kampung, yakni Titigi, Ndugusiga, Jaigapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.

”Sekitar pukul 04.00-05.00 WIT, TNI memasuki sejumlah kampung di Distrik Sugapa untuk misi damai berupa pelayanan kesehatan dan edukasi kepada masyarakat serta mengamankan rencana pembangunan jalan ke Hitadipa,” kata Iwan.

Akan tetapi, Iwan menyebut, kedatangan TNI justru dimanipulasi kelompok bersenjata itu. Mereka menyebarkan informasi kedatangan TNI akan mengancam nyawa masyarakat.

”Seluruh personel TNI yang terlibat dilaporkan dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini, pasukan masih bersiaga di beberapa sektor guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok yang tersisa,” ujar Iwan.

Sementara itu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mendesak Presiden hingga Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat segera menghentikan semua bentuk aksi militer bersenjata di wilayah atau lingkungan tempat tinggal dan aktivitas masyarakat sipil. Hal ini untuk mencegah jatuhnya korban warga sipil.

Dengan operasi militer dihentikan, dapat memberi kesempatan kepada pihak medis pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga kemanusiaan untuk berkolaborasi memberikan bantuan kepada para korban sipil.

PGI juga meminta agar segera dilakukan memulihkan situasi keamanan di wilayah pelayanan gereja di ketiga kampung tersebut dan memberikan kesempatan bagi gereja dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan pemulangan warga gereja yang telah mengungsi meninggalkan ketiga kampung dimaksud.

”Peristiwa serangan operasi militer yang menyasar perkampungan masyarakat sipil dan berdampak pada warga gereja yang tidak bersalah adalah fakta yang tidak dapat diterima dan berpotensi melahirkan pelanggaran hukum dan HAM terhadap masyarakat sipil tak bersenjata terutama anak anak dan perempuan,” ujar Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian PGI Darwin Darmawan.